Header Ads

Banner_KPU

Profil Anggota KPU Kota Tangerang

WAHYUL FURQON
Komisioner KPU Kota Tangerang
Divisi Hukum

WAHYUL FURQON adalah komisioner KPU Kota Tangerang periode 2013-2018 yang membidangi Divisi Hukum.

Memulai kerja kepemiluan sebagai pemantau JPPR pada 2004, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2008, Wahyul terjun sebagai anggota Panwaslu Kota Tangerang. Lalu berlanjut pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2009. Dan, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 ia menjabat sebagai ketua Panwaslu.

Sebelum menjadi komisioner KPU Kota Tangerang, Wahyul adalah dosen mata kuliah Hukum Kepemiluan, Ilmu Politik, dan Hukum Tatanegara; pernah menjabat wakil dekan I Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Selain itu, pada 2012, ia menjadi anggota timsel calon Panitia Pengawas Pemilu Kab/Kota se-Provinsi Banten.

Pria yang gemar memancing dan bernyanyi ini memiliki sejumlah pengalaman berorganisasi tingkat pusat hingga tingkat kelurahan. Ia merupakan anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pengurus wilayah Muhammadiyah Banten, pengurus wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten, sekretaris Majelis Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Tangerang, serta ketua Bidang Hukum LPM Poris Jaya. Ia pernah menjadi pengurus di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten, ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang, sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang, wakil ketua FKUB Kota Tangerang (dua periode), anggota Dewan Pendidikan Kota Tangerang (dua periode), sekretaris KNPI Kota Tangerang, pengurus BKPRMI Kota Tangerang, sekretaris Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum PGRI Kota Tangerang, LKBH UMT, dan Divisi Penelitain di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Wahyul menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah Poris Gaga, lulus pada 1982. Jenjang pendidikan menengah pertama ia tempuh di SMP Muhammadiyah 36 Cipondoh, lulus pada 1985, dan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah 17 Cipondoh, lulus pada 1988.

Setamat sekolah menengah atas, Wahyul kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, lulus 1992—sempat menjadi pengurus IMM komisariat. Ia kemudian melanjutkan jenjang pendidikan magister hukum di UMJ dengan konsentrasi Hukum Tatanegara, lulus 2015.


Saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Wahyul melakukan monitoring pemungutan suara di Bandara Soekarno-Hatta. Saat di TPS Bandara terjadi komplain dari pilot dan pramugari yang tak dapat menggunakan hak pilih di TPS tersebut, ia memberi penjelasan: bahwa prinsip dasarnya pemilih yang terdaftar di DPT berhak memilih. Tapi, bagi pemilih yang terdaftar di DPT namun hendak memilih di lokasi lain atau bukan di alamat tercatat dalam DPT, harus memiliki surat keterangan pindah memilih alias formulir model A-5. Saat ditanya form tersebut, pilot dan pramugari menyatakan tidak ada. Dan ia pun menjawab, jika tidak ada, maka hak memilihnya di TPS sesuai alamat identitas. Mendengar penjelasan itu, pilot dan pramugari pun mafhum. []