Header Ads

Banner_KPU

Agama dalam Pusaran Pilkada Serentak 2017

Hajat nasional Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mulai memunculkan polemik. Pasalnya, salah seorang kandidat Pilkada DKI, Basuki Tjahja Purnama, membuat pernyataan yang dianggap menistakan agama Islam dan kitab suci Al Quran. Tidak ayal, pernyataan kandidat yang biasa disapa Ahok ini membuat suasana Pilkada di daerah lain dihantui isu SARA.
Minggu, 16 Oktober 2016. Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dipenuhi pengunjuk rasa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka berunjuk rasa menanggapi pernyataan Ahok yang dianggap melecehahkan Al Quran dan menistakan agama. Menurut ketua DPD II Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) Kota tangerang, Abu Miqdad,  aksi unjuk rasa tersebut tidak ada kaitannya dengan pencalonan Ahok sebagai kandidat Pilkada DKI. Namun menanggapi pernyataan Ahok yang telah melakukan pelecehan Al Quran dan melakukan penistaan untuk diproses hukum sesuai  KUHP pasal 156 huruf A 1965. “Apa yang dilakukan Ahok merupakan bagian dari penistaan agama, disitu jelas hukuman 5 tahun bagi yang melakukan itu, kami sangat mengharapkan pemerintah tegas tentang apa yang dilakukan Ahok ini jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke bawah,” terang Abu Miqdad.
Bagaimana dengan Pilkada Banten ?
Meski Pilkada Banten belum tercoreng oleh isu agama, setidaknya reaksi ormas Islam di kota Tangerang menunjukan bahwa masyarakat berharap tidak adanya kasus serupa DKI di Pilkada Banten. Apalagi UU Pilkada tegas melarang adanya penggunaan SARA dalam kampanye maupun proses Pilkada secara keseluruhan. Menurut Komisioner KPU Kota Tangerang, Banani Bahrul, KPU telah menyusun peraturan dan perundangan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan seorang kandidat Pilkada. Banani bahkan menegaskan tujuan kampanye seharusnya sebagai sarana pendidikan politik, baik untuk kandidat, partai politik maupun masyarakat.
“Kampanye harus bertanggung jawab. Dalam hal kampanye yang berbau SARA masuk sebagai kategori jenis kampanye yang dilarang,” jelas Banani. Ditambahkannya, merujuk pada pasal 69 UU Pilkada, kampanye yang menyinggung SARA tidak boleh dilakukan. “Dalam kampanye ada sejumlah larangan, jika bicara soal SARA masuk kedalam point kedua yaitu larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon walikota atau partai politik”, urainya.
Sementara, pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Mirza Syahreza, menilai penggunaan isu SARA di Pilkada Banten tidak terlalu efektif. Meski begitu, ia tetap mewaspadai adanya upaya pihak tertentu mencari pengaruh melalui isu SARA dalam proses Pilkada. “Politik kan memang bagaimana mencari pengaruh yang tujuannya untuk memenangkan kandidat”, ujar Mirza. Menurutnya, kampanye merupakan proses pengelolaan pesan komunikasi politik kandidat Pilkada. “Mengolah pesan agar kandidat-kandidat atau siapapun, satu kandidat bisa naik popularitasnya satu kandidat bisa jatuh popularitasnya”, tambahnya.
Senada dengan Mirza, pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kory Elyana, juga menegaskan isu SARA sensitif bagi masyarakat Indonesia. sehingga ia mengingatkan para kandidat tidak menggunakan isu agama. “Isu agama untuk etika itu tidak baik apalagi seorang publik figur, ketika sudah mengena terdapat isu SARA bisa menjatuhkan publik figur tersebut”, terang Kory.

Teks : Ersa Marissa

Tidak ada komentar