Header Ads

Banner_KPU

KPU-Kejati Banten Sepakati Kerjasama Penanganan Sengketa Hukum

Ketua KPU Banten-Kajari Banten mendantangani MoU.
TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten bersama dengan Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Banten menyepakati kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara. Kesepakatan kerjasama ini dilakukan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan bersama antara Ketua KPU Banten Agus Supriyatna dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten E. Syaputra di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, Rabu (19/10).

Dalam sambutannya, Ketua KPU Banten, Agus Supriyatna mengatakan, banyak kerjasama yang dijalin KPU Banten dalam pelaksanaan Pilkada Banten 2017 ini. “Setelah melakukan kerjasama dengan 48 perguruan tinggi, ratusan sekolah, dinas pendidikan dalam rangka sosiaisasi, kini kami jalin MoU (memorandum of understanding) dengan Kejati Banten untuk penanganan sengketa hukum bidang perdata dan tata usaha Negara,” kata Agus Supriyatna.

Menurut Agus, penting melakukan kerjasama dengan Kajati Banten karena pihaknya ingin proses Pilkada Banten ini tidak menuai masalah hukum. “Melalui jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, kami berharap beban KPU Banten bisa diminimalisir dalam menjalankan tahapan Pilkada Banten 2017. Terkait dengan kerjasama dengan Kajati, nantinya kami akan meminta pertimbangan hukum dan konsultasi sebelum membuat keputusan yang berimplikasi pada kaitan hukum,” jelasnya.

Ditembahkan Agus Supriyatna, meski memiliki divisi hukum dan juga memiliki atasan di KPU RI yang juga menangani hukum, pihaknya merasa perlu bekerjasama dan bermitra dengan pihak-pihak lain di daerah, baik itu instansi hukum, pemerintah, dan instansi pengamanan. “Kami ingin selama Pilkada Banten ini banyak mitra yang membantu kami. Makanya, jika sudah didampingi dan banyak berkoordinasi dengan berbagai pihak, keberadaan mereka bisa mengurangi masalah-masalah yang mungkin dihadapi KPU Banten dalam melaksanakan Pilkada Banten 2017 ini,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten E. Saputra dalam sambutannya mengatakan, Kejati dan KPU bertekad melaksanaan kerjasama ini dengan tujuan pelaksanaan Pilkada Banten ini bisa berjalan dengan lancer. Khususnya di bidang hukum. “Maksud dan tujuan MoU ini tidak lain untuk mengefektifkan penanganan hukum, jika KPU mengalami permasalah perdata maupun tata usaha Negara, kami siap membantu KPU,” jelasnya.

Kata E. Saputra, Pilkada sangat rentan dengan berbagai permaslahaan, makanya KPU perlu didukung pihk lain untuk membantu menanngani segala permasalahan yang mungkin terjadi di KPU Banten dan KPU Kabupaten/Kota demi suksesnya Pilkada Banten 2017. “Jika KPU menemui keragu-raguan dalam masalah pengambilan keputusan hukum, kami persilahkan untuk berkonsultasi dan memohon pendampingan dari pihak kejaksaan. Makanya, pada kesempatan ini kami membuka kesempatan seluas-luasanya kepada KPU untuk senantiasa konsultasi jika ada yang bisa dikonsultasikan,” singkatnya.

Asdatun Kejati Banten, Desi Eka Firdaus mengatakan, dalam berkonsultasi pedampingan hukum, KPU Banten dan KPU Kabupaten/Kota baiknya tidak segan melayangkan surat resmi kepada pihak kejaksaan agar ada catatan tertulis yang jadi dasar bagi kejaksaan dalam pendampingan hukum bagi KPU. “Kami sangat terbuka, dan kami siap membantu dengan memenuhi administrasi permintaan bantuan tertulis atas satu masalah hukum kepada kami. Jika ada permintaan tertulis kami pasti langsung turun melakukan pendampingan,” imbuhnya. (Humas KPU Kota Tangerang) 

Tidak ada komentar