Ciptakan Tertib Administrasi, KPU Gelar Bimtek Sekretariat PPK

KOTA TANGERANG – Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 harus disusun secara baik dan benar. Setiap ada persoalan mengenai keuangan di tingkat sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hendaknya dikoordinasikan segera kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang.

Penegasan itu disampaikan Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 bagi Sekretaris dan Bendahara PPK se-Kota Tangerang, Senin pagi 15 Agustus 2016 di Siti Hotel, Jl Moh Toha. Hadir sebagai penyampai materi dalam bimbingan teknis tersebut selain Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi, Sekretaris KPU Kota Tangerang HR Ginanjar Taufiq, Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang Feraldy Abraham Harahap dan Kepala Bagian Keuangan KPU Provinsi Banten Nunung Nurhayati.

“Bendahara dan sekretaris harus intensif melakukan koordinasi mengenai penataan adminsitrasi keuangan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. Ini bertujuan agar KPU Kota Tangerang menjadi penyelenggara terbaik, baik pada tingkat pelaksana maupun kesekretariatan. Laporan keuangan harus ditata secara baik dan benar,” tegas Sanusi.


Sekretaris KPU Kota Tangerang, HR Ginanjar Taufiq menjelaskan bimbingan teknis pengelolaan keuangan ini dilakukan agar dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 penataan pelaporan adminsitrasi keuangan dilakukan secara baik, benar dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kita ingin tertib adiministrasi. Ke depan, setiap bulan laporan keuangan dari tingkat PPK di serahkan kepada keuangan KPU Kota Tangerang. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi pelaksana yang terbaik pula,” jelas Sekretaris KPU Kota Tangerang, HR Ginanjar Taufiq.

Lebih lanjut HR Ginanjar Taufiq menandaskan, KPU kota Tangerang akan membuat surat kepada Kejaksaan Negeri Tangerang agar KPU dan jajaran di bawahnya diberikan pendampingan dalam pengelolaan keuangan hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 ini.

Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang, Feraldy Abraham Harahap mengatakan KPU bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola KPU. Bukti-bukti pengeluaran atas belanja hibah harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dan penatausahaan.

“Sisa dana hibah pemilu wajib disetorkan kembali ke kas daerah. Semua itu dimuat dalam bentuk laporan keuangan yang merinci uraian kegiatan, pagu anggaran, realisasi, sisa anggaran dan bukti pengeluaran serta setoran,” beber Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang, Feraldy Abraham Harahap.

Sementara itu Kepala Bagian Keuangan KPU Provinsi Banten, Nunung Nurhayati mengungkapkan pelaporan dana Pilgub pada periode lalu kurang baik dan sampai kini belum selesai. Maka untuk ke depan Nurhayati berpesan agar hati-hati, saling mengingatkan dalam satu pemahaman tertib administrasi.

“Komitmen kita yakni untuk melaksanakan pengadministrasian keuangan Pilgub ini dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan dituangkan dalan format yang sudah diberikan kepada masing-masing bendahara PPK. Setiap bulan harus dilaporkan kepada KPU Kota Tangerang sebelum tanggal 3,” terang Kepala Bagian Keuangan KPU Provinsi Banten, Nunung Nurhayati. (TangerangSatu.com)
Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment