Kampanye dan Media Sosial

Oleh Dr Didih M Sudi

Sesuai tahapan yang dibuat KPU (PKPU Nomor 2/2015), pasangan calon (Paslon) Pilkada serentak telah ditetapkan tanggal 24 Agustus lalu. Selanjutnya pada 25-26 dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut, disusul kampanye keesokan harinya.

Kampanye merupakan kegiatan untuk menawarkan visi, misi, dan program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Beragam kegiatan yang bisa dilakukan Paslon dan/atau timnya dalam berkampanye. Salah satunya melalui media sosial (Medsos).

***
Tak dapat dipungkiri bahwa kemenangan Barack Obama dalam Pemilu Amerika Serikat tahun 2008 meningkatkan “pamor” Medsos sebagai media kampanye. Saat itu Obama menjadi kandidat pertama yang berkampanye secara masif dan terstruktur melalui Medsos. Keberhasilan tersebut seolah mengulang keberhasilan John Kennedy pada pemilihan tahun 1960 melalui penggunaan kampanye televisi untuk pertamakalinya.

Keberhasilan tersebut selanjutnya mempengaruhi atau setidaknya mengilhami para politisi untuk melakukan hal yang sama, memanfaatkan Medsos dalam kampanye politik. Sebagian melakukannya secara serius dengan menggandeng Tim Kampanye atau konsultan politik profesional. Sebagian lainnya hanya menggunakan seadanya, bahkan mengabaikannya.

Dalam dunia politik Indonesia sendiri, penggunaan Medsos dalam kampanye bukanlah hal baru lagi. Beberapa orang kepala daerah dan anggota legislatif yang berhasil memenangkan kontestasi juga diiringi dengan kampanye via Medsos. Bahkan ada kepala daerah yang memanfaatkan Medsos dalam berkomunikasi dengan warganya meskipun Pemilu sudah selesai. Dalam hal ini, figur politik perlu strategi dan keseriusan bila ingin mengambil manfaat optimal Medsos dalam berkomunikasi dan kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyadari pentingnya Medos ini. Karenanya perangkat aturan dan rambu-rambu pun telah disiapkan. Melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2015, Medsos menjadi salah satu objek pengaturan.

Dalam PKPU tersebut, Medsos diakui sebagai salah satu bentuk kampanye, di samping bentuk-bentuk kampanye lain yang sudah lebih dulu dikenal, yakni  rapat umum, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), dan kegiatan sosial (bazar, donor darah,  perlombaan, hari ulang tahun) (Pasal 41).

Semua akun Medsos yang digunakan untuk kampanye harus didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, juga kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dan POLRI sesuai tingkatannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye (Pasal 46). Akun ini pun wajib ditutup paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir (Pasal 48).

Materi kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, atau kombinasi ketiganya, yang bersifat naratif, grafis, karakter, baik interaktif ataupun tidak interaktif, yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan dan tidak bertentangan  dengan UU (Pasal 47).

***
Menyusun strategi kampanye politik di Medsos sangat penting sebagai bagian dari rencana setiap Paslon untuk memenangkan Pemilu. Melalui Medsos diharapkan mereka akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan simpati dari pemilih. Medsos juga mampu menjadi penghubung antara kandidat dengan calon pemilihnya secara interaktif dan personal. Pengguna internet terus meningkat seiring dengan penetrasi telepon seluler yang menjangkau daerah-daerah terpencil.

Mengutip hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga akhir tahun 2014 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 88,1 juta jiwa, di mana 87,4 persen di antaranya mengaku gemar mengakses media sosial (PuskaKom UI dan APJII, 2015). Suatu jumlah yang sayang untuk dilewatkan.

Melalui aturan yang dibuat, KPU tidak membatasi jenis atau jumlah Medsos yang digunakan. Jumlah dan jenis Medsos mana saja dapat digunakan sebagai media kampanye selama didaftarkan. Dengan melihat popularitas dan ragam cara penyampaiannya, tanpa mengabaikan situs lain, sangat boleh jadi para kandidat akan menggunakan Medsos melalui situs populer yang di dunia Medsos sering disebut sebagai the Big Four, yakni Facebook, Twitter, Youtube, dan Flicker. Nomor empat kadang-kadang diganti dengan Instagram.

Beberapa hal harus diperhatikan oleh Paslon atau Tim Kampanyenya sebelum menggunakan Medsos sebagai media kampanye. Pertama, masing-masing Medsos memiliki karakteristik tersendiri. Tim Kampanye dapat memanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang tepat. Sebut saja, Facebook dapat digunakan untuk mengirim gambar, menambahkan video, mengirim pesan massal, menulis pesan interaksi di dinding yang bisa dibaca publik, dll. Sedangkan Twitter unggul dalam pengiriman pesan secara massal, update kegiatan, dan penyampaian berita. Melalui cuitan di Twitter, kandidat sangat mudah untuk langsung mengirim pesan singkat ke ribuan "follower" dan berinteraksi orang per orang.

Di sisi lain, YouTube menyediakan layanan pertukaran video. Melalui kanal yang dibuat, kandidat bisa mengunggah berbagai aktivitas dan ajakan yang ditujukan untuk mempengari pemilih. Jangkauan YouTube sangat luas dan mendapatkan prioritas dalam pencarian mesin pencari raksasa Google sebagai induk perusahaannya. Sedangkan Instagram dan Flickr dapat digunakan untuk mempublikasikan foto dan teks yang berisi materi kampanye. Satu foto bisa mewakili ribuan kata.
Kedua, Tim Kampanye harus serius dalam menyusun materi dan konsisten dalam penyampaiannya. Dilansir dari Intermarkets, sebuah perusahaan iklan politik terkemuka, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kampanye politik di Medsos, antara lain konsisten dalam menyikapi sebuah isu walaupun disampaikan dalam Medsos yang berbeda, tidak menciptakan Medsos dalam suatu waktu untuk kemudian tidak pernah lagi update, memahami bahasa tiap jenis Medsos yang digunakan, menjadi pendengar yang baik, dan terus menerus belajar (Intermarkets, 2014). 

Ketiga, dan ini yang paling penting, perlakuan penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) terhadap kampanye di Medsos sama dengan bentuk kampanye lain, dalam arti bahwa ada larangan dan sanksi yang juga berlaku untuk semua bentuk kampanye. Karenanya, berkampanye dengan cara menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Paslon atau Parpol lain, atau menghasut, memfitnah, mengadu domba Parpol, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan tindakan terlarang. 

Kampanye juga tidak boleh menebarkan berita kebencian, berita yang menyerang pihak lain tanpa mengindahkan hak orang untuk klarifikasi. Setiap pelanggaran ada sanksinya, mulai teguran sampai dibawa ke ranah pidana, sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Apalagi penggunaan internet, termasuk Medsos, diatur secara ketat oleh UU nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Alih-alih mendapat simpati Paslon malah harus berhadapan dengan kasus hukum.
Medsos menjadi sebuah sumber kunci informasi bagi pemilih, terutama seiring dengan terus meningkatnya penggunaan perangkat bergerak (mobile device). Karenanya KPU menyediakan regulasinya. Tapi semua pilihan tergantung kepada Paslon dan Tim Kampanyenya. **

Dr. Didih M. Sudi
Komisioner KPU Provinsi Banten; Divisi Humas, Data, Informasi, dan Hubungan Antar lembaga

Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 komentar:

  1. Sukses bua Pemilukada tahun ini. Dukung pemilukada bersih dan jujur bebas dari kampanye hitam.
    Terimakasih

    BalasHapus