Header Ads

Banner_KPU

Menyambut Calon Kepala Daerah

Oleh Banani Bahrul, komisioner KPU Kota Tangerang

PADA 26 hingga 28 Juli 2015 perhelatan pemilihan kepala daerah gelombang pertama memasuki salah satu fase yang menyita perhatian, fase pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan. Khusus bagi pasangan calon perseorangan, sebelum mendaftar, terlebih dahulu menyerahkan bukti pernyataan dukungan yang dilampiri identitas kependudukan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu kata pasal 28D ayat 3. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sambung pasal 28J ayat 2.

Dalam konteks kepemilihan kepala daerah, calon kepala dan wakil kepala daerah adalah pemilik hak, dan KPU melalui peraturannya mengacu ke undang-undang menetapkan syarat dan menjalankannya—untuk diikuti oleh para pasangan calon. Penghormatan terhadap hak dan pemenuhan terhadap syarat itu menjadi kesatuan yang tak terpisahkan untuk terwujudnya keadilan dan ketertiban.

Sebuah aturan yang ideal menjamin hak seseorang sekaligus menjamin hak orang lain dengan pertimbangan yang jelas. Idealitas itu termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada berikut peraturan KPU sebagai turunannya. Permohonan uji materi terhadap UU 8/2015 untuk menjadikan undang-undang yang ideal dan memenuhi prinsip keadilan adalah sebuah upaya baik. Begitupun pengubahan terhadap peraturan demi kepentingan bangsa dan negara sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang maka hal itu merupakan pilihan yang patut. 

Secara konkret, harapan menuju yang ideal dapat diketahui setelah UU 8/2015 disahkan dan diundangkan pada 18 Maret 2015, masalah syarat calon menjadi objek permohonan di lembaga mahkamah konstitusi. Setali tiga uang dengan itu, setelah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 ditetapkan dan diundangkan pada 12 Mei 2015, masalah pencalonan menjadi perbincangan di forum dengar pendapat di lembaga perwakilan dan konsultasi pemerintah, partai politik, dan penyelenggara pemilu. 

Klimaks dari itu adalah terbitnya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang diundangkan pada 14 Juli 2015 sebagai pengubah PKPU 9/2015. Dalam kaitan dengan adaptasi putusan MK, KPU menghapus, mengubah, dan menambah ayat tentang syarat calon untuk menyesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Tak hanya mengadaptasi putusan MK, KPU juga melakukan terobosan hukum sebagai jawaban atas dinamika kepartaian. 

Di antara perubahan adaptatif adalah tentang ketentuan kekerabatan dengan petahana. Setelah pasal 7 huruf r UU 8/2015 dibatalkan, aturan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dan ayat yang terkait dengan ketentuan itu di PKPU 12/2015 dihapus. Sehingga setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana berhak menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah. 

Peraturan lain yang diubah adalah tentang mantan terpidana. Pada PKPU 9/2015 mantan terpidana penjara lima tahun atau lebih tidak diperbolehkan sebagaimana merujuk UU 8/2015 pasal 7 huruf g dan pasal 45 ayat 2 huruf k. Tapi, PKPU 12/2015 memperbolehkan dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Syarat itu tidak dikenakan bagi terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat lima tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. 

Perubahan beberapa ketentuan yang dimuat dalam PKPU 12/2015 sebagai adaptasi putusan MK merupakan konsekuensi logis dan dimafhumi khalayak. Sebaliknya, perubahan yang merupakan jawaban atas dinamika kepartaian justru disambut sanggahan. Lembaga pegiat pemilu menilai langkah itu menabrak UU 8/2015 sekaligus bertentangan dengan UU 2/2011 tentang Partai Politik. 

Sebelumnya, di PKPU 9/2015 keikutsertaan partai politik yang bersengketa dengan syarat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kesepakatan damai yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM (lihat opini “Jalan Akhir Dualisme Partai”, 19 Mei 2015). Dalam PKPU 12/2015, sebagai terobosan hukum, dibuat alternatif lain, partai politik yang bersengketa berhak ikut-serta jika mengajukan satu pasangan calon yang sama. Substansi pasal 36 ayat 4 itulah yang disebut kesepakatan damai terbatas.

Namun, PKPU 12/2015 tak memberi ruang jika parpol berkepengurusan ganda mengusulkan pasangan calon yang berbeda, atau parpol berkepengurusan ganda mengusulkan pasangan calon yang sama tapi dengan partai politik lain, sebagaimana bunyi pasal 36 ayat 8.

Akomodasi PKPU terhadap kesepakatan damai terbatas itu, sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans, adalah atas pertimbangan kepentingan bangsa dan negara dalam rangka konsolidasi demokrasi. Ketentuan itu didasari oleh kesepakatan pada pertemuan konsultasi pada 13 Juli 2015 antara pemerintah, partai politik, dan penyelenggara pemilu tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Dari pertemuan itu lahirlah kesepakatan hukum yang di satu pihak berpijak pada aspek legalitas konstitusional dan di sisi lain mengupayakan kepentingan bangsa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan. 

Kendati sudah dilakukan perubahan dan terobosan hukum, namun masih ada ketentuan dalam PKPU 12/2015 yang hingga menjelang waktu pencalonan dipersoalkan, yakni soal ketentuan jumlah minimal pasangan calon. PKPU 12/2015 menyatakan, jika hanya ada satu pasangan calon, maka seluruh tahapan ditunda dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya (pasal 49 ayat 4). Aturan itu sebagai turunan dari UU 8/2015 yang menentukan pilkada diikuti oleh minimal dua pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur (pasal 51 ayat 2), begitupun bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota (pasal 52 ayat 2). Ketentuan tersebut mengadopsi pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan aturan penyelenggaraan pilkada/pemilukada sebelum pilkada serentak. 

Kini, dengan seperangkat aturan yang telah ditetapkan—meski masih terjadi perdebatan soal idealitas UU 8/2015 berikut PKPU 12/2015—kita menyambut para pasangan calon. Syarat calon yang telah ditetapkan adalah sebagai fondasi untuk menjadi pemimpin daerah. Selamat berjuang, calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Selamat menjadi calon pemimpin yang bekerja, mengabdi, dan berkarya! [] 

Tidak ada komentar