Jalan Akhir Dualisme Partai

Oleh Banani Bahrul, komisioner KPU Kota Tangerang

Sebagai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang pertama Desember 2015, KPU sudah merampungkan 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pilkada. Peraturan tersebut sebagai pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. 

Dari sepuluh PKPU, yang menjadi polemik adalah PKPU tentang Pencalonan. Polemik itu berkait erat dengan adanya dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang tengah menempuh proses penyelesaian di pengadilan. Partai Golkar merupakan peraih suara terbanyak kedua, sementara PPP meraih peringkat kesembilan perolehan suara dari 12 partai nasional dalam pemilu legislatif 2014. 

Sebagai lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada, KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengamalkan prinsip kemandirian—yang merupakan asas tertinggi penyelenggara. Dengan prinsip kemandirian itu, maka segala peraturan lahir dari naluri yang bebas dari kepentingan, kecuali kepentingan bangsa dan negara. Adanya dinamika eksternal merupakan pengaya pertimbangan agar membuahkan aturan yang adil dan berkemanfaatan.

Dalam penyusunan PKPU tentang Pencalonan, sejak uji publik, konsultasi ke DPR, hingga diundangkan pada 12 Mei 2015, KPU berupaya tetap berada di tengah, tanpa terpengaruh oleh tarik-menarik kepentingan. Terbitnya PKPU ini mengakhiri spekulasi tentang sikap KPU dalam merespons pendapat publik dan rekomendasi DPR yang berkait dengan masalah dualisme kepengurusan.  

***

Sikap KPU tentang dualisme kepengurusan tecermin dalam pasal 34, 35, dan 36 PKPU 9/2015 tentang Pencalonan. Ketiga pasal tersebut mengatur ketentuan calon yang dapat mendaftar dalam pilkada. Sebagai pendahuluan, pasal 34 mengatur, bahwa untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, KPU berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri menyampaikan salinan keputusan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon (ayat 1 dan 2).

Berikutnya, setelah mendapatkan salinan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, seperti dijelaskan oleh ayat 3 dan 4, KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dan Pimpinan Parpol tingkat pusat menyampaikan salinan putusan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Setelah langkah tersebut, kemudian KPU melakukan langkah internal dengan menyampaikan salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon (ayat 5).

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana bunyi pasal 35, menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

Namun, bagaimana jika keputusan terakhir Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat menjadi objek sengketa di pengadilan? Inilah masalah yang menjadi polemik menjelang diundangkannya peraturan ini, terutama saat KPU melakukan konsultasi ke Panja Pilkada Komisi II DPR. Pasal 36 PKPU 9/2015 menjawab masalah ini. 

Ayat satu pasal 36 berbunyi, jika keputusan terakhir Menteri Hukum dan HAM masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. Ketentuan ayat satu itu berlaku jika dalam proses penyelesaian sengketa pengadilan tidak terdapat penetapan. Namun, sebagaimana bunyi ayat dua, bila terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri Hukum dan HAM, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon hingga adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

Dari ayat tersebut, PKPU menjadikan penetapan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai dasar tidak diterimanya pendaftaran Pasangan Calon sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Namun, penyelesaian di pengadilan bukanlah satu-satunya cara untuk dapat menjadi kontestan pilkada. Kendati belum ada keputusan yang kekuatan hukum tetap, namun seperti dinyatakan dalam ayat tiga pasal 36, jika kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.

Dengan norma dalam PKPU tentang Pencalonan, partai yang bersengketa tetap memiliki peluang keikutsertaan dalam pilkada setelah mengakhiri dualisme dengan kesepakatan perdamaian. Elite partai memiliki waktu 75 hari (sejak PKPU tentang Pencalonan diundangkan hingga pendaftaran calon) untuk meretas jalan menuju kesepatan perdamaian itu.   

***

Meski demikian, di lain sisi, KPU membuka ruang kepada pihak yang keberatan dan menilai PKPU tentang Pencalonan bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi untuk meminta akuntabilitas melalui uji materiil ke Mahkamah Agung. Jika itu terjadi, kata komisioner KPU Ida Budhiati, KPU berkewajiban memberikan penjelasan alasan diterbitkannya PKPU itu. (Kompas, 15 Mei 2015) 

Empat KPU kabupaten/kota di Banten, yakni KPU Kabupaten Serang, KPU Kota Cilegon, KPU Kabupaten Pandeglang, dan KPU Kota Tangerang Selatan mengampu tugas di pilkada serentak Desember 2015, dan pada 26-28 Juli nanti akan menerima pendaftaran peserta pilkada. PKPU tentang Pencalonan sudah memberi pedoman teknis. Dualisme kepengurusan adalah domain pengurus partai politik tingkat pusat yang bersengketa, sementara tugas penyelenggara adalah menjalan-patuhi PKPU. []

Dimuat di harian Radar Banten, Edisi Selasa, 19 Mei 2015

Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar