Rancang-baru Program Sosialisasi KPU

Rabu, 18 Februari 2015 KPU Kota Tangerang bersama KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten mengikuti Rapat Pengembangan Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih yang digelar oleh KPU Provinsi Banten. Peserta rapat adalah divisi-kasubbag teknis dan hubungan partisipasi masyarakat KPU kabupaten/kota. Rapat dipimpin oleh Enan Nadia, anggota KPU Provinsi Banten divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat.
Sebelum pembahas utama, ketua dan anggota KPU Provinsi Banten memberi sambutan, arahan, dan informasi. Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna sebelum membuka acara terlebih dahulu memberi arahan dan informasi secara umum mengenai mekanisme penyusunan anggaran pilkada dan teknis penyelenggaraan.
Anggota KPU Provinsi Banten Syaiful Bahri memberi informasi lebih spesifik. Terkait kampanye, ia menuturkan, bahwa kampanye seperti pemasangan alat peraga, debat publik di televisi lokal, dan iklan didanai oleh APBN. Terkait sosialisasi, ia memberi arahan agar antar KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada gelombang pertama ini, yakni KPU Kabupaten Serang, KPU Kota Cilegon, KPU Kabupaten Pandeglang, dan KPU Kota Tangerang Selatan, menjadwalkan program sosialisasi secara berbarengan. Ia mengisyaratkan untuk menduplikasi sosialisasi gerak jalan sehat pada pemilu 2014 lalu.
Koordinator daerah Kota Tangerang dan Kota Cilegon itu menjelaskan, ada dua jenis kegiatan dalam pilkada: yang ada dalam tahapan dan yang tidak ada dalam tahapan. Kalau tahapan mengacu ke undang-undang, sementara yang tidak termaktub dalam tahapan adalah kegiatan yang tidak diatur dalam undang-undang maupun PKPU tapi dapat dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota sesuai ketersediaan anggaran.
Dalam tahapan nanti, Syaiful Bahri menambahkan, dua bulan fase persiapan dan tujuh bulan pelaksanaan. Dan, divisi sosialisasi sudah mulai bekerja sejak fase persiapan itu.   
***
Anggota KPU Provinsi Banten Agus Supadmo, yang mengistilahkan rapat ini sebagai “kick-off” penyelenggaraan pilkada di Provinsi Banten, menambahkan arahan. Dia berbicara tentang salah satu hal krusial dalam pelaksanaan pilkada, yakni surat suara. Ia merancang agar dalam prosesnya nanti dibuat pernyataan persetujuan atas desain gambar pasangan calon yang ditandatangani langsung oleh pasangan calon, bukan tim suksesnya.
Dalam hal lain, Agus Supadmo juga menginstruksikan agar seleksi terhadap penyelenggara adhoc memperhatikan aspek kemandirian dan profesionalitas untuk menjaga kemungkinan manipulasi hasil. Mengenai anggaran, koordinator daerah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang itu menekankan agar dibuat efisien, per mata anggaran, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, anggota KPU Provinsi Banten Didih M Sudi yang juga koordinator daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang secara khusus bicara tentang pelayanan informasi publik. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dengan pihak luar, salah satunya dengan memberi pelayanan kepada khalayak. Sesuai ketentuan undang-undang, kata Didih M Sudi, setiap lembaga yang menerima dana dari APBN, APBD, dan pinjaman luar negeri wajib memberikan layanan informasi publik.
Didih M Sudi melanjutkan, sebagai salah satu lembaga negara, KPU di daerah memiliki kewajiban memberi informasi dan melayani publik. Dalam hal transparansi tahapan pemilu, KPU menginformasikan daftar nama pemilih, profil dan riwayat hidup caleg, dan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu legislatif maupun presiden. KPU juga punya kewajiban melayani pemohon informasi, baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, partai politik, dan para pemangku kebijakan.    
***
Tiba saatnya pembahasan pokok tentang pengembangan sosialisasi dan partisipasi pemilih. Anggota KPU Provinsi Banten divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat Enan Nadia mengawali paparannya dengan uraian sembilan sasaran sosialisasi. Sasaran tersebut adalah: daerah yang masih rendah partisipasinya, kelompok yang tinggal di daerah terisolir, daerah yang pada pemilu 2014 memiliki masalah, daerah yang terindikasi atau terbukti terjadi transaksi money politic, kelompok masyarakat marginal atau korban konflik, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, kelompok pemilih pemula. Selain itu adalah tokoh masyarakat dan media.
Presentasi dilanjutkan dengan paparan tentang tiga periode sosialisasi: sebelum penyelenggaraan, saat penyelenggaraan, dan setelah penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi yang berkesinambungan tersebut bertujuan agar partisipasi pemilih tinggi dan suara tidak sah/rusak rendah. Selain itu juga agar tingkat literasi politik masyarakat tinggi, menekan politik uang, voluntarisme dan ketertarikan warga dalam politik tinggi.
Aspek yang menjadi fokus KPU Provinsi Banten dalam upaya penyusunan desain sosialisasi adalah konteks lokal, seperti membuat logo khas setiap kabupaten/kota dan juga jingle pilkada. Enan Nadia berharap, dengan rancang-baru sosialisasi ini, tingkat partisipasi masyarakat di pilkada lebih baik dari pemilihan kepada daerah sebelumnya juga pemilu 2014 lalu.
Rapat digelar di kantor KPU Kabupaten Serang di Jalan Kitapa No. 33 Cilame, Serang, karena pada waktu bersamaan kantor KPU Provinsi Banten difokuskan untuk menerima laporan keuangan KPU kabupaten/kota se-Banten oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. []

Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment