Header Ads

Banner_KPU

Jelang KPU Award Provinsi Banten, KPU Kota Tangerang Unggulkan Empat Ketegori

TANGERANG – Menyambut apresiasi penyelenggaraan Pemilu terbaik tingkat Provinsi Banten yang dikemas dalam KPU Award, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengunggulkan 4 dari 6 ketegori yang masuk penilaian. Empat kategori tersebut adalah: Pemilu Akses, Transparansi Informasi Pemilu, Penyelenggara Pemilu Berintegritas, dan Iklan Layanan Masyarakat Kreatif.

“Dari 6 ketegori penilaian, kami yakin 4 di antaranya masuk nominasi terbaik (best practice) tingkat Provinsi Banten. Keyakinan tersebut berdasarkan evaluasi internal komisioner KPU Kota Tangerang sebelum mengajukan berkas kepada tim penilai KPU Award tingkat Provinsi Banten,” kata Banani Bahrul, ketua tim KPU Award Kota Tangerang.

“Meski kami mengajukan untuk meraih 6 kategori, namun untuk kategori Daftar Pemilih Berkualitas dan Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu teman-teman KPU kabupaten/kota lain di Banten lebih potensial,” jelasnya.

Sebagai penyelenggara Pemilu, kata Banani Bahrul, KPU Kota Tangerang bekerja sesuai asas jujur, adil, mandiri, transparan, dan profesional. “Dalam menjalani setiap tahapan pemilu kami berpegang teguh pada asas tersebut untuk kebaikan masyarakat Kota Tangerang. Jika upaya itu mendapatkan buah penghargaan, kami yakin itu juga karena dukungan banyak pihak,” imbuhnya.

Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi S.S.I menambahkan, keyakinan atas empat kategori tak lepas dari evaluasi internal. Dalam hal transparansi penyelenggaraan pemilu, misalnya, KPU Kota Tangerang menyajikan informasi secara terbuka di situs www.kpu-tangerangkota.go.id.

“Berbagai data yang dibutuhkan masyarakat kami sajikan, mulai dari data pemilih, tahapan Pemilu, transparansi keuangan peserta pemilu, hasil Pemilu hingga aturan-aturan Pemilu tak lepas dipublikasikan secara luas melalui website resmi kami,” paparnya.

Untuk hal Penyelenggaraan Pemilu berintegritas KPU Kota Tangerang beserta jajaran sekretariatnya, kata Sanusi, selalu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, bekerja secara profesional serta tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan konflik.

Selain itu, tambah Sanusi, tidak ada sengketa hukum yang menggelayuti baik komisioner maupun sekretariat KPU Kota Tangerang selama pelaksanaan Pemilu 2014 lalu. “Asas profesional dan on the track menjadi kata kunci kami sehingga bebas dari tuntutan dan sanksi hukum dari DKPP atau lembaga hukum mana pun,” pungkasnya. (**)