.:: Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang ::.

Selasa, 22 Januari 2013

KPU “LAYANI” Sidang Sengketa Pemilu 9 Parpol


 Jakarta, kpu.go.id- Keputusan KPU terkait penetapan sepuluh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 pada 8 Januari lalu, masih menyisakan pekerjaan rumah. Senin (21/1) ini, sebagai Pihak Termohon, KPU harus “melayani” sidang sengketa pemilu yang diajukan oleh sembilan parpol yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014, di Gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta.
 
Sembilan parpol yang mengajukan sidang sengketa hari ini adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kedaulatan, Partai Kongres, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nasional Republik (Nasrep).
 
Sidang sengketa pemilu dengan pemohon PKBIB digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Media Center Bawaslu, dipimpin oleh Majelis Pemeriksa, yakni anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak dan Daniel Zuchron. Pihak Pemohon, PKBIB, dipimpin langsung oleh ketua umumnya, Yenny Wahid. Sedangkan Pihak Termohon, KPU, diwakili oleh anggota KPU, Arief Budiman; Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Saputra; dan Ketua KPU Sumatera Barat, Marzul Veri.

Dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota itu, pada kesempatan pertama, Majelis Pemeriksa memberi kesempatan kepada Pihak Pemohon untuk membeberkan data-data yang membuat partainya dinyatakan tidak lolos oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2014. Setelah itu, Majelis memberikan kesempatan kepada KPU untuk memberikan jawaban, untuk mengkronfontir apa yang telah disampaikan oleh Pihak Pemohon.

Sempat terjadi silang pendapat tentang Tata Cara Beracara antara Majelis Pemeriksa, Pihak Pemohon, dan Pihak Termohon, terkait boleh atau tidak dihadirkan saksi dari Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

“Kami meminta pertimbangan Majelis, apakah KPU dapat mengajukan saksi dari Panwaslu, mengingat secara hierarkis, Panwaslu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bawaslu. Ini bisa berimplikasi adanya potensi conflict of interest (konflik kepentingan --red) mengingat Bawaslu sebagai Majelis Pemeriksa adalah atasan dari Panwaslu?” tanya kuasa hukum KPU.

Terkait pertanyaan itu, Majelis menjawab, Panwaslu tidak diperkenankan menjadi saksi dalam sidang sengketa di Bawaslu.

“Dalam posisi ini, Panwas tidak bisa menjadi saksi. Kami juga akan menggunakan hasil pengawasan di lapangan. Mari kita saling percaya, kami tidak akan memihak kepada Pemohon, kami juga tidak akan memihak kepada KPU. Bahwa ada pemikiran pangawas pemilu menjadi penyidik sekaligus penuntut dan pengambil keputusan, saya pikir kita lupakan dulu hal itu dalam proses ini, karena undang-undang yang memerintahkan kami. Kami berikan garansi, kami tidak akan berpihak kepada pihak mana pun. Kami telah disumpah untuk ini,” ujar Nelson.

KPU menekankan, prinsip-prinsip pengadilan harus terbebas dari imparsialitas (keberpihakan) dan transparansi (keterbukaan).

“Keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah keterangan dan data yang terungkap dalam persidangan. Kalau nanti panwas memberikan keterangan di luar persidangan, itu harus ditolak, karena tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan,” ujar kuasa hukum KPU.

Sidang gugatan sengketa pemilu dengan pemohon PKBIB ini akan dilanjutkan pada Rabu (23/1) di tempat yang sama. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Targetkan DPT Tak Lagi Jadi Objek Sengketa


Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan persoalan data pemilih tidak lagi menjadi objek sengketa hasil pemilihan umum (pemilu). Partai politik diharapkan tidak lagi menggunakan logika bahwa problem daftar pemilih menjadi penyebab kekalahan partai mereka.

“Proses penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) melibatkan partisipasi peserta pemilu dan masyarakat. DPS akan kita serahkan kepada pengurus partai di tingkat kecamatan untuk dicermati dan diberi masukan. Tapi biasanya saat penyusunan DPS, partai tidak banyak terdengar, Justru ributnya pas selesai pemilu,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Senin (21/1) saat menjadi narasumber dalam rapat kerja nasional (rakernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Husni mengatakan partai politik yang akan mendapatkan soft copy DPS hanya partai politik yang memiliki struktur kepengurusan di tingkat kecamatan. “Yang tidak punya pengurus otomatis tidak diberikan DPS. Kalau mau dapat DPS, parpol harus memiliki struktur pengurus di seluruh kecamatan di Indonesia,” ujarnya.

Husni menyakini data pemilih pada pemilu 2014 akan lebih akurat dibanding data pemilu sebelumnya. Hasil perekaman data KTP elektronik menujukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pemilih dari 171 juta orang menjadi 173 juta orang. “Dengan program e-KTP, kita berharap akurasi datanya lebih terjamin,” ujarnya.

Terkait daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Husni mengatakan pihaknya sampai saat ini belum memutuskannya. Partai politik, kata Husni dapat mengajukan rancangan dapil ke KPU di daerahnya masing-masing. “Masih ada kesempatan untuk memberikan masukan, silahkan saja disampaikan,” ujarnya.

Mantan Anggota KPU Sumbar ini menegaskan untuk daerah pemilihan (dapil) yang sudah settle tidak menjadi prioritas untuk ditata ulang. Untuk pemilu 2014, penataan dapil berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dapil untuk pemilu 2014, untuk DPR RI yakni provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.

Untuk dapil DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sementaa untuk dapil DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan kecamatan atau gabungan kecamatan. “Jadi dapil untuk pemilu 2014 boleh membelah wilayah administratif pemerintahan,” ujarnya.

Misalnya jika satu kota atau kabupaten, alokasi kursi untuk DPRD Provinsinya melebihi batas maksimal yakni 12 kursi maka kabupaten/kota itu dapat dibelah menjadi dua dapil. Tapi pecahan kabupaten/kota tidak dapat digabung dengan kabupaten/kota lain, kecuali ada satu kabupaten/kota yang tidak dapat berdiri sendiri.

Prinsip berikutnya, apabila satu kabupaten/kota dapat membentuk satu dapil provinsi tetapi jika digabung dengan kabupaten/kota lain dapat membentuk satu dapil maka gabungan kabupaten/kota tersebut yang ditetapkan menjadi dapil.

Husni juga meminta partai politik memahami betul aspek keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon anggota legislatif. Sebab ada kewajiban untuk pengusulan calon DPR RI dan DPRD Provinsi, harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan. “Dan harus ada satu bakal calon perempuan di setiap tiga bakal calon yang diusulkan,” jelas Husni.

Untuk DPR RI misalnya jika parpol mengajukan calon di setiap dapil 1 sampai 4 orang maka harus menyertakan perempuan minimal satu orang. Jika caleg yang diajukan 5 sampai 8 orang maka caleg perempuannya minimal 2 orang, Jika caleg yang diajukan 9 sampai 10 orang maka caleg perempuannya minimal 3 orang.

Kursi DPR RI berjumlah 560 kursi. Jika partai politik akan mengusulkan 100 persen di semua dapil maka harus menyiapkan 560 orang caleg untuk DPR RI dengan 168 perempuan. “Kalau melihat komposisi jumlah penduduk berdasarkan DAK2 yang kita terima dari Mendagri sebenarnya jumlah perempuan lebih banyak tapi untuk caleg kan pasti pilih-pilih juga, harus yang berkualitas,” ujarnya. (gd)

KPU-KPI Siapkan Aturan Pengawasan Penyiaran, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu


 Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyusun draft pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu 2014. Draft tersebut, rencananya akan dituangkan menjadi naskah nota kesepahaman atau MoU (memorandum of understanding), yang akan diteken oleh kedua belah pihak paling lambat pada akhir Januari ini.

“Draft nota kesepahaman yang disusun oleh KPU bersama KPI berisi tiga hal. Pertama, kerja sama dan koordinasi pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu 2014 beserta sanksinya. Kedua, kerja sama peningkatan sumber daya manusia di sektor itu. Dan ketiga, edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan bersama literasi media terkait hal tersebut,” urai anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam pertemuan di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Senin (21/1).
 
Ferry menginginkan nota kesepahaman itu dapat diteken pada minggu keempat Januari 2013, atau paling lambat pada akhir Januari 2013.

”Mudah-mudahan minggu depan MoU sudah bisa kita teken. Atau paling lambat pada akhir Januari ini,” tegasnya.

Lanjut Ferry, nota kesepahaman itu akan disempurnakan dengan pembuatan peraturan bersama antara KPU dan KPI yang berisi teknis pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu 2014.

“Harus ada peraturan bersama antara KPU dan KPI terkait teknis pengaturan dan pengawasan itu. Ini gongnya MoU,” ujarnya.

Selain itu, tambah Ferry, dalam nota kesepahaman, kedua pihak sepakat untuk membentuk desk bersama dalam pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2014. Dalam desk bersama tersebut, selain KPU dan KPI, juga akan disertakan para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu 2014.

“Selain KPU dan KPI, dalam desk bersama nanti akan dilibatkan stakeholder penyelenggaraan pemilu,” ujar mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Selain Ferry, pertemuan itu dihadiri oleh anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dan Komisioner KPI, Azimah Subagijo dan Idy Muzayyad. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Langgar Aturan Kampanye, Caleg Dapat Dicoret dari DCT


Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik peserta pemilu 2014 dan para calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami dan mematuhi aturan kampanye baik ketentuan yang tertuang dalam undang undang maupun peraturan KPU. Sebab caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT).
“Ada beberapa poin dalam ketentuan kampanye, jika pelaksana kampanye yang juga calon anggota legislatif melanggarnya maka kepesertaannya sebagai calon anggota legislatif dapat dibatalkan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, (20/1).

Ferry menerangkan larangan kampanye yang tertuang dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sesuai pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain.

Selanjutnya menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam dan melakukan kekerasan, merusak alat peraga kampanye peserta pemilu yang lain, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan, menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain kepada peserta pemilu.

“Kalau Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, sudah pasti tidak akan yang mempersoalkan. Tapi pelaksana kampanye tetap harus hati-hati. Jangan sampai karena terlalu bersemangat saat kampanye akhirnya keceplos ngomong, terutama terkait hal-hal yang sangat sensitif seperti agama, suku, ras, dan golongan,” ujarnya.

Kemudian pelaksana kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memperhatikan redaksional materi kampanye sebelum diturunkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti dan menyeleksi materi kampanye dari peserta pemilu. “Jangan sampai terpublikasi materi kampanye yang dilarang terutama isu-isu yang sensitif tadi,” ujarnya.

Sesuai pasal 36 ayat 4, media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan dan mengiklankan kampanye harus mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi kampanye dan larangan berkampanye.

Terkait penyusunan dan penyampaian kampanye, KPU sudah memberikan ketentuan di antaranya sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kemudian pasal 36 ayat 5 menyebutkan media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (gd)

Butuh Kesabaran Menghadapi Mediasi dan Ajudikasi


Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjaga kehormatan partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual. Meski hasil verifikasi faktual jelas-jelas menunjukkan bahwa partai politik tersebut tidak memenuhi syarat tetapi KPU tetap menghargai kerja keras mereka selama proses pendaftaran dan verifikasi.
“Butuh kesabaran dan kecerdasan menghadapi proses mediasi dan ajudikasi dengan partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membuka rapat Penyelesaian Sengketa Pemilu di Ruang Utama Lt 2 KPU RI, (20/1).

Husni meminta KPU Provinsi menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu kesaksiannya diminta saat proses ajudikasi. “Kita harus siap adu data dengan partai politik. Data yang dibawa sudah harus detail termasuk semua proses verifikasi yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Dana Kampanye Parpol

Pada bagian lain, Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta peserta pemilihan umum (pemilu) baik partai politik maupun perorangan selektif menerima dan menggunakan sumbangan dana kampanye. Sedapat mungkin, kegiatan kampanye menggunakan dana yang bersumber dari partai politik dan sumbangan para calon anggota legislatif. Sebab ada beberapa kategori sumbangan yang harus dihindari karena dikategorikan sebagai bentuk kejahatan.

“Misalnya peserta pemilu yang menerima sumbangan dari pihak asing, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah merupakan bentuk kejahatan dan pelakunya dapat dipidana,” terang Ferry.

Sesuai pasal 305 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelakunya dapat dipidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 36 juta. Begitu juga, peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi batas maksimal dipidana penjara 2 tahun dan denda Rp 5 miliar.

“Yang kena imbasnya bukan hanya penerima tetapi si pemberi juga mendapat hukuman yang sama,” ujar Ferry. Sesuai Pasal 131 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, sumbangan dana kampanye yang bersumber dari sumbangan perseorangan maksimal Rp 1 miliar, sementara dari kelompok, perusahaan dan badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 7,5 miliar.

Jika terdapat transfer dana ke rekening khusus kampanye yang melebihi batas maksimal, terang Ferry, partai politik peserta pemilu maupun calon perorangan wajib melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kelebihan dana itu nantinya wajib diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir,” ujar Ferry.

Mantan Ketua KPU Jawa Barat ini meminta partai politik dan calon perorangan merapikan pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye. Rekening dan pembukuannya harus terpisah dari keuangan partai politik sehingga terkelola dengan baik. “Pengelolaan dana kampanye yang baik dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai sebagai salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.

Menurut Ferry, jika kepercayaan publik terhadap partai meningkat otomatis partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara akan meningkat. Sehingga target partisipasi pemilih pada pemungutan suara di pemilu 2014 sebesar 75 persen dapat tercapai. Partisipasi, lanjut Ferry,  tidak hanya ditentukan kinerja penyelenggara yang baik tetapi juga peran dari peserta pemilu dan masyarakat.

Partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum. Kampanye dalam bentuk rapat umum akan berlangsung selama 21 hari dari 16 Maret sampai 5 April 2013.

Setelah pelaksanaan kampanye, partai politik wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada akuntan publik melalui KPU di setiap tingkatan. ”Paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara sudah harus diserahkan. Lebih cepat tentunya akan lebih baik,” ujar Ferry.

Untuk memudahkan pelaporan tersebut, maka partai politik wajib membukukan dana kampanye tiga hari sejak ditetapkan menjadi peserta pemilu 2014. Kemudian rekening dana khusus kampanye tersebut sudah harus ditutup satu minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada akuntan publik.

Jika pengurus partai politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye maka partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah tersebut. “Begitu juga jika penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak dilaporkan maka calon anggota legislatif di tingkatan tersebut tidak akan ditetapkan menjadi calon terpilih,” tegasnya. (gd) 

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Teken MoU dengan FRI


Jakarta, kpu.go.id- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan sosialisasi dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik  bersama Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2013 Laode M. Kamaluddin  menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dalam konvensi kampus IX dan temu tahunan XV Forum Rektor Indonesia bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Jumat (18/1).
Penandatangan MoU antara KPU dan FRI yang bernomor 04/KB/KPU/Tahun 2012 dan 0302/FRI-C2/I/2013 tentang Pendidikan Pemilih dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014, disaksikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Anggota DPRD Provinsi Jateng, serta perwakilan 300 kampus seluruh Indonesia.

Menurut ketua FRI Laode M Kamaludin, kampus tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga turut memajukan demokrasi di Indonesia ini.

"Makna strategis dari pertemuan dari tanggal 17 - 19 Januari adalah dengan ditandanganinya kesepakatan ini, maka kita berharap bahwa kampus tidak hanya  sebagai penonton, tetapi turut dari pusat sampai daerah berpartisipasi dalam memajukan demokrasi di tanah air ini," ungkap Laode yang juga sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung.

Selain itu, dalam sambutannya Wapres Boediono mengungkapkan tahun 2013 dan 2014 akan disibukkan oleh kegiatan politik,  Diharapkan kepada FRI dapat mengawal proses tersebut.

"Tahun 2013 dan 2014 akan disibukkan oleh kegiatan politk menuju pemilihan wakil rakyat di parlemen dan presiden dan wakil presiden serta pemilukada di berbagai daerah. Seperti di waktu-waktu lalu, Forum Rektor Indonesia diharapkan juga akan ikut mengawalnya", ujar Boediono.

Siklus yang kita lalui, lanjut Boediono, membawa peningkatan kualitas pada demokrasi kita. Di dunia internasional, reformasi dan transisi demokrasi kita mendapatkan penilaian dan apresiasi yang tinggi.

"Tapi itu tentu tidak boleh membuat puas diri, karena kita sendiri yang berada di dalam pusaran proses itu, tahu dan merasakan bahwa banyak hal yang masih harus kita mantapkan, kita tata dan luruskan. Suatu work progress yang penuh tantangan," ujarnya.

Sebelumnya KPU juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan Kemenlu dan Polri sebagai bagian dari menyukseskan Pemilu Tahun 2014. Hal ini terkait dengan salah satu upaya meningkatkan kualitas Pemilu menjadi lebih baik dari pemilu sebelumnya. (Ook/red)

Menjaring Caleg Berkualitas


 Jakarta, kpu.go.id- Forum diskusi mingguan di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Jumat (18/1) menghadirkan Komisioner KPU, Arief Budiman, Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, Sekjen PPP, Roma Hurmuziy, dan pengamat politik dari Paramadina, Totok Sugiarto. Dalam kesempatan itu, para narasumber dari parpol memaparkan strategi partainya menjaring calon legislative yang berkualitas. 

Sekjen PAN menuturkan bahwa untuk mendapatkan caleg yang berkualitas, pihaknya menggunakan jalur ketokohan masyarakat. “Partai yang diawakili harus lebih berorientasi pada bagaimana upaya mengutamakan orang-orang yang ketokohannya diakui  oleh masyarakat, karena banyak orang popular dan dikenal, tetapi ketokohannya tidak kuat,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen PPP menyampaikan bahwa partai yang kini dinahkodai oleh Suryadharma Ali, memilih caleg karena empat hal, yaitu karena didikasi, integritas, loyalitas, dan kompetensi.  Ini dubutuhkan karena pemilu 2014 PPP menghadapi  tiga tantangan, yaitu pemilu langsung, hal ini mengubah pola interaksi, dimana adanya interaksi institusional menjadi interaksi personal. Tantangan berikutnya adalah biaya politik tinggi, dan tantangan terakhir adanya system multi partai. Sistem multi partai ini mengharuskan partai mempu membuktikan jargon yang diusungnya kepada masyarakat.

Di lain pihak pengamat politik, Totok Sugiarto dari paramadina mengungkapkan bahwa untuk mengetahui dan mendapatkan caleg berkualitas, harus dilihat dulu produk sebelumnya. ”Jika tidak ada produk berkualitas dari pemilu sebelumnya, maka harus ada perubahan mekanisme bagaimana menghasilkan legislator-legislator yang berkualitas,” paparnya.

Sementara itu, Arief Budiman, mengutarakan bahwa  terkait upaya mendapatkan caleg yang berkualitas, KPU hanya bertugas memverifikasi secara administrative. “Tugas KPU pada seleksi administrasi, menetapkan perolehan suara,  perolehan kursi, dan penetapan kursi untuk caleg, karena itu partai harus selektif memilih calegnya sesuai harapan, pungkas Arief mengakhiri diskusi. (ams/red. FOTO KPU/ie’am/hupmas)

KPU dan KPI Bertemu Bahas Penyiaran Kampanye Parpol


 Jakarta, kpu.go.id– Pasca penetapan dan pengundian nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membahas masalah aturan main penyiaran kampanye parpol di media massa. 

Pertemuan tersebut dilakukan oleh Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiansyah dan Komisioner KPI Idy Muzayyad di kantor KPU, Kamis (17/01).

“KPU telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang kampanye Pemilu 2014, dan nantinya KPU akan membuatmemorandum of understanding (MoU) dengan KPI yang mempunyai otoritas pengawasan terhadap penyiaran di media, terutama masalah kampanye pemilu 2014,” kata Ferry Kurnia dalam keterangan persnya bersama KPI di Media Centre KPU.

Ferry juga menjelaskan bahwa KPI akan membentuk desk pengawasan penyiaran pemilu. Desk tersebut dibentuk untuk mengawasi penyiaran kampanye pemilu 2014 di media.

Sementara itu, Komisioner KPI Idy Muzayyad menyampaikan adanya sorotan tentang penggunaan penyiaran di televisi untuk kepentingan politik, bahkan ada televisi yang mempunyai afiliasi dengan parpol tertentu.

“Dalam pasal 100 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa KPI dan Dewan Pers mempunyai tugas untuk mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu yang diakukan oleh media massa atau lembaga penyiaran,” ujar Idy Muzayyad.

KPI juga akan membuat Peraturan KPI, tambah Idy, peraturan ini yang akan memuat pengawasan penyiaran kampanye pemilu 2014 dan hal-hal yang belum masuk dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013.

“Yang menjadi perhatian KPI adalah masa kampanye 21 hari sebelum masa tenang, karena hanya di masa itu parpol diperbolehkan kampanye melalui rapat umum dan iklan di media massa cetak dan elektronik, sesuai dengan UU dan Peraturan KPU,” papar Idy Muzayyad.

Idy juga menjelaskan bahwa batas maksimum iklan kampanye di televisi itu secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari dan di radio itu 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye pemilu.

KPU dan KPI akan bersinergi, tambah Idy, untuk mendorong proporsionalitas dan berkeadilan dalam penggunaan media untuk kepentingan kampanye parpol. Kalau terjadi pelanggaran, KPI yang akan memberi sanksi ke lembaga penyiarannya atau media, sedangkan sanksi kepada parpol akan dilakukan oleh Bawaslu yang mempunyai tugas sebagai pengawas pemilu. (arf/red. FOTO KPU/dok/hupmas)

KPU Ajak Parpol Bangun Komunikasi Politik Yang Sehat


Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak partai politik membangun komunikasi politik yang sehat antar sesama peserta pemilu pada masa kampanye. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik antar para pendukung partai di lapangan.
 
Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan komunikasi yang sehat dari peserta pemilu akan menciptakan suasana yang bersahabat selama dan sesudah pelaksanaan kampanye. “Jangan sampai gara-gara kampanye, kohesivitas sosial menjadi terganggu. Ini tidak sehat untuk membangun budaya politik yang demokratis dan bermartabat,” ujarnya di kantor KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Rabu (16/1). 

Semua pihak mulai dari pelaksana, petugas dan peserta kampanye diharapkan menjaga situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. “Mari kita hindari tindakan-tindakan yang berpotensi memicu konflik seperti saling meledek, menghina dan mengancam antar peserta pemilu yang lain,” ujarnya.

Ferry berharap partai memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab kepada masyarakat. “Ini salah satu ujian buat partai. Apa yang disampaikan dalam kampanye nantinya tentu harus bersifat mendidik. Jangan sampai membodohi masyarakat,” ujarnya.

Partai, kata Ferry,  dalam aktivitas kampanyenya harus tetap berpikir dalam kerangka yang lebih besar yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Mari kita menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa dengan melakukan kampanye secara bijak dan beradab,” ujarnya.

Ferry berpesan kepada partai politik, apa yang disampaikan saat kampanye harus bermanfaat bagi masyarakat pemilih. “Berikanlah informasi yang mencerahkan dan mengedepankan edukasi sehingga mampu mendorong masyarakat menjadi lebih cerdas dan objektif dalam mengambil setiap keputusan,” ujarnya. (gd)

Cegah Kriminalisasi Terhadap Penyelenggara Pemilu


Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) berpotensi mengalami kriminalisasi. Sebab setiap keputusan KPU dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. 

“Apa yang diputuskan KPU dapat menjadi objek gugatan dan kriminalisasi. Kami berharap aparat penegak hukum  bersama KPU dapat membangun kesepahaman terkait masalah-masalah kepemiluan,” ujanya saat membacakan sambutan usai menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu 2014.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo hadir dalam acara yang diselenggarakan di Ruang Utama KPU lantai 2 Jalan Imam Bonjol No 29 tersebut. Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Husni mengatakan jika ada perbedaan pemahaman antara penyelenggara pemilu dengan aparat penegak hukum terkait dengan tahapan yang sedang dijalankan, sebaiknya dilakukan dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat. “Dialog perlu kita lakukan sehingga ada kesamaan pemahaman dan penyelenggara pemilu terhindar dari kriminalisasi,” ujarnya.

Mantan Anggota KPU Sumatera Barat dua periode ini merespons positif kehadiran sentra gakkumdu. Dia berharap forum tersebut dapat bekerja secara efektif dan sesuai prosedural. “Kami berharap sentra gakkumdu bekerja tidak hanya saat terjadi pelanggaran tetapi dalam kondisi ada indikasi pelanggaran pun sudah harus dibahas,” ujarnya.

Husni menegaskan penyelenggaraan tahapan pemilu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada KPU, tetapi semua komponen atau stakeholders bertanggung jawab menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

Husni juga meminta jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerja secara tertib, profesional dan taat aturan. “Jangan gara-gara takut diproses sentra gakkumdu baru bekerja profesional. Kita bekerja secara merdeka dalam menyelenggarakan pemilu,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berpotensi ada gangguan keamanan, penyimpangan dan kecurangan. “Ada potensi konflik daftar pemilih tetap (DPT), politik uang, intimidasi dan kekerasan. Butuh dukungan semua pihak untuk mengantisipasi berbagai persoalan tersebut,” ujarnya.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan kesamaan persepsi antar penegak hukum merupakan landasan utama penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan. Sementara Ketua Bawaslu Muhammad menegaskan kewenangan yang cukup besar yang diberikan undang undang kepada Bawaslu dalam pengawasan pemilu membutuhkan pendampingan dari Kepolisian dan Kejaksaan.

“Bawaslu tidak berpengalaman sebagai penyidik dan penuntut seperti Polisi dan Jaksa. Sementara undang undang memberikan kewenangan tersebut kepada Bawaslu. Karenanya, kami membutuhkan pendampingan dari Polisi dan Jaksa sehingga pelaksanaannya berjalan efektif,” ujarnya. (gd)

Jumat, 18 Januari 2013

KPU Kota Tangerang akan Pidanakan Caleg Gunakan Dokumen Palsu


KOTA TANGERANG – Menyusul ditetapkan 10 partai politik  oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu 2014, KPU Kota Tangerang meminta kepada pimpinan partai yang kini mulai menyusun daftar bakal calon anggota legislatif agar memperhatikan persyaratan yang diwajibkan undang-undang. “Jangan sampai ada bakal calon anggota legislatif melengkapi persyarataan dengan menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan,”  ujar Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain kepada wartawan, Minggu (13/1).

Syafril Elain menjelaskan kalau ada dokumen palsu atau yang dipalsukan digunakan sebagai kelengkapan syarat menjadi bakal calon anggota legislatif baik untuk DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, dapat dipidanakan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 72 juta. “Saya berharap jangan ada pimpinan partai politik di Kota Tangerang lalai atau dengan sengaja menggunakan dokumen palsu untuk calon anggota legislatif,” tandas Syafril Elain.

Ancaman pidana tersebut, kata Syafril, diatur dalam pasal 298 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI)  Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  

Pasal 298 berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Menurut Syafril, setiap kali diselenggarakan Pemilu legislatif di Kota Tangerang ada saja partai politik  baik dengan sengaja atau tidak sengaja dalam menyusun daftar bakal calon anggota legislatif memasukkan dokumen palsu atau yang dipalsukan. “Pengalaman saya sebagai panitia pengawas, selalu ada saja partai politik  bakal calon anggota legislatifnya menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan terutama dalam hal kelengkapan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB),” ungkap Syafril yang juga mantan ketua Panwaslu Kota Tangerang itu.

Syafril menjelaskan kini partai politik yang telah dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 sedang melakukan penjaringan untuk penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif. “Saya berharap tidak ada lagi partai politik yang dalam penyusunan DCS menggunakan dokumen palsu,” tegas Syafril.

Sebab, imbuh Syafril, bila masih ditemukan atau diduga menggunakan dokumen palsu, KPU Kota Tangerang dapat langsung melaporkan pihak kepolisian tanpa melalui proses laporan ke Panwaslu. Hal ini diatur dalam pasal 64 berbunyi sebagai berikut:   Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau ada partai politik menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan siap-siap calon anggota legislatifnya berurusan dengan pengadilan,” ucap Syafril mengingatkan. (se)

KPU-POLRI Tandatangani MoU Pengamanan Pemilu 2014


 Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2014. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU, Husni Kamik dan Kepala Polri, Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Rabu (16/1).

Dalam nota kesepahaman  yang terdiri dari delapan bab dan 16 pasal itu, KPU dan Polri menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan sinergi dalam upaya pengamanan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014.

“Nota kesepahaman ini untuk mewujudkan satu komitmen bersama membagun satu sinergi yang tiada henti untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih baik dan lebih berkualitas,” ujar Ketua KPU.

Husni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri atas dukungannya selama dua tahapan yang sudah selesai, yakni tahapan program dan jadual serta tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Pemilu 2014.

“Berdasarkan laporan dari provinsi maupun kabupaten/kota, sejauh ini tidak satu pun penyelenggara pemilu yang tergores apalagi  terluka akibat gangguan keamanan. Ini berkat kerja keras oleh Kepala Polri dan jajarannya. Apresiasi ini saya kira tidak berlebihan, karena memang demikian kenyataannya,” ujarnya.

Husni berharap, kerja sama KPU dengan Polri dapat ditingkatkan, baik frekuensi maupun kualitasnya. Karena, setiap saat, KPU bisa saja menjadi objek kriminalitas atas apa yang diputuskan dan dilakukan.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini, jika ada perbedaan kesepahaman, dapat dituntaskan terlebih dahulu dengan dialog, dengan musyawarah mufakat untuk mengantisipasi kriminalisasi terhadap penyelenggara pemilu,” harapnya.

Senada, Kepala Polri menyatakan pentingnya nota kesepahaman antara KPU dengan Polri untuk mencipatkan kerja sama yang sinergis.

“KPU membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung. Kerja sama dan dukungan ini penting dilakukan agar semua pihak dapat berperan secara sinergis sehingga gangguan keamanan, penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaran pemilu dapat dicegah dan diselesaikan secara profesional dan komprehensif dengan menjunjung tinggi hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tandas Timur.

Timur menilai, untuk mewujudkan  pemilu yang tertib dan aman, maka penyelenggaraan pemilu yang bebas dari penyimpangan dan pelanggaran menjadi faktor utama yang secara holistik harus dikelola dengan cermat dan terencana.

“Ini penting, karena dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu memiliki potensi kerawanan yang dapat menjadi gangguan keamanan dan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu secara keseluruhan,” tegasnya.

Menurut jenderal bintang empat ini, beberapa gangguan keamanan yang harus diwaspadai  antara lain, konflik akibat perselisihan penetapan jumlah pemilih, pemalsuan dan pencurian kartu suara, perusakan sarana dan prasarana pemilu, politik uang, tindakan kekerasan dan aksi anarkis.

“Semua gangguan tersebut jika tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, akan berdampak pada aspek kehidupan sosial serta akan mencederai nilai-nilai demokrasi yang kita bangun selama ini,” sambungnya.

Timur juga memberikan garansi, institusinya akan selalu bersifat netral dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pemilu.

“Selaku pimpinan Polri, saya berkomitmen bahwa Polri akan senantiasa bertindak profesional, netral dan bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemilu yang tertib dan demokratis. Polri bersama Kejaksaan Agung, KPU dan Bawaslu memiliki tekad yang sama untuk mengawal penyelenggaraan pemilu 2014 dengan sebaik-baiknya, sehingga semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan rencana,” janjinya.

Nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman KPU-Polri Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan Nomor Pol/B/7/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2009.
 
Selain penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan Polri, pada saat bersamaan juga ditandatangani nota kesepahaman antara Bawaslu-Polri-Kejaksaan Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (dd/red. FOTO KPU/dok/hupmas)

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2014


 Jakarta, kpu.go.id- Sepuluh partai politik peserta Pemilu 2014 akhirnya resmi memiliki nomor urut setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, Senin (14/1).
Berikut hasil pengundian nomor urut sepuluh partai politik peserta pemilu 2014:
  • 1. Partai NasDem
  • 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  • 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  • 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  • 5. Partai Golongan Karya (Golkar)
  • 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  • 7. Partai Demokrat
  • 8. Partai Amanat Nasional (PAN)
  • 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  • 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)






Selain sepuluh partai politik nasional tersebut, KPU (Komisi Independen Pemilihan/KIP Aceh --red) juga mengundi dan menetapkan tiga partai lokal Aceh, yakni Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh. Setelah dilakukan pengundian, ketiga partai itu memperoleh nomor urut, yaitu:
  • 11. Partai Damai Aceh
  • 12. Partai Nasional Aceh
  • 13. Partai Aceh


Ketua KPU, Husni Kamil Manik, yang memimpin acara pengundian dan penetapan nomor urut, meminta agar semua pihak dapat bersama-sama menciptakan dan menjaga penyelenggaraan Pemilu 2014 dalam suasana yang kondusif di setiap tahapan pemilu, dan menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang lebih berkualitas.

"Mari kita semua menjaga stabilitas dan menciptakan kondisi yang kondusif. Kita harus dapat menunjukkan pada masyarakat bahwa saat ini partai politik di Indonesia sudah semakin dewasa. KPU menginginkan adanya proses pendidikan politik bagi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat mewujudkan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang lebih berkualitas," ujarnya.

Pengundian nomor urut diawali dengan pengundian nomor "antrean". Sekjen partai diminta mengambil nomor urut "antrean" yang tertulis dalam selembar kertas. Nomor urut antrean ini akan digunakan untuk menentukan giliran masing-masing partai mengambil undian nomor urut. Urutan partai berdasarkan nomor antrean adalah Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, PKB, PAN, PKS, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

Kemudian, ketua umum dan sekjen masing-masing partai, berdasarkan nomor urut antrean, secara bergiliran maju untuk mengambil sendiri nomor urut partai. Kecuali Ketua Umum PDIP dan PPP, seluruh ketua umum partai mengambil langsung gulungan kertas yang terdapat dalam kotak kaca yang berisi nomor urut satu sampai sepuluh secara acak.

Mereka adalah Rio Capela (Ketua Umum DPP Partai Nasdem), Wiranto (Ketua Umum DPP Partai Hanura), Suharso Monoarfa (Wakil Ketua Umum DPP PPP), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB), Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), Luthfi Hasan Ishaaq (Ketua Umum DPP PKS), Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat), Tjahjo Kumolo (Sekjen DPP PDIP), Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai Golkar), dan Suhardi (Ketua Umum DPP Partai Gerindra).

Rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta Pemilu 2014 di ruang sidang utama lt. II KPU itu berlangsung dalam suasana yang sangat ramai. Ketua umum, sekjen, para pengurus partai, dan ratusan awak media berbaur menjadi satu. Ruang sidang utama KPU yang ukurannya tidak terlalu luas pun menjadi terasa sangat sesak. Namun semuanya berjalan dengan tertib dan khidmat.

Pada akhir acara, penyair angkatan '66, Taufik Ismail, didaulat untuk membacakan puisi demokrasi. Dalam puisinya yang cukup panjang, ia banyak mengkritisi sepak terjang partai politik di Indonesia saat ini. Pada salah satu bagian puisinya yang ia beri judul "Ketika Indonesia Dihormati Dunia", ia mengatakan, saat ini parpol telah terjebak dalam politik transaksional. Penyair yang kini berusia 77 tahun itu juga mengingatkan agar nomor urut tidak dijadikan sebagai takhayul. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

KPU Ajak Parpol Utamakan Pendidikan Politik


 Jakarta, kpu.go.id-  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengajak partai politik untuk mengedepankan edukasi politik dalam pelaksanaan kampanye. Partai dalam menyakinkan pemilih untuk memeroleh dukungan diharapkan mengedepankan kampanye dengan menawarkan visi, misi dan program.

“Mari kita kedepankan edukasi dalam pelaksanaan kampanye. Kami percaya partai politik sudah makin dewasa. Apalagi para pengurus partai adalah putra-putri terbaik dan calon pemimpin bangsa,” kata Husni di ruang kerjanya, Jumat (11/1). 

Menurut Husni, kampanye yang mengedepankan edukasi politik akan mengeleminir konflik dan tindak kekerasan. Partai politik perlu mendidik masyarakat untuk berpikir rasional dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan.  

KPU menggelar rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu 2014 untuk persiapan pelaksanaan kampanye. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama terhadap aturan kampanye sehingga tidak terjadi polemik antara penyelenggara dan peserta di lapangan.

KPU juga berencana menggelar pertemuan rutin dengan partai untuk membahas persoalan yang muncul di lapangan dan mencari solusinya secara bersama. “KPU tidak akan melayani komplain yang bersifat pribadi. KPU hanya berhubungan dengan kelembagaan melalui penghubung yang sudah ditunjuk oleh partai,” ujarnya.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan pelaksanaan kampanye sudah dapat dimulai sejak 11 Januari 2013 sampai 5 April 2014. Namun masih terbatas pada kampanye  pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga di tempat umum. “Untuk iklan di media massa dan rapat umum baru dimulai 16 Maret sampai 5 April 2014,” ujar Ferry.

Pelaksanaan kampanye, kata Ferry, harus tetap mengacu pada prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan. “Dalam pelaksanaan semua metode kampanye itu, partai politik harus mengutamakan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat,” ujarnya.

Khusus  pemasangan alat peraga, kata, Ferry, untuk penentuan lokasinya, KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Yang jelas di tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan tidak dibenarkan. Begitu juga jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan. Nah, mana yang dimaksud dengan jalan protokol, nanti KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah,” ujarnya.

Komisioner KPU Hadas Nafis Gumay mengatakan KPU mendorong partai politik untuk lebih terbuka kepada publik. Karenanya, dalam materi kampanye, selain visi, misi dan program, partai dapat membuka daftar riwayat hidup dan harta kekayaan para calegnya ke publik. “Tapi ini bukan kewajiban, hanya semangat yang kita bangun untuk mendorong parpol lebih terbuka sehingga pemilih memiliki bekal informasi yang banyak sebelum menentukan pilihan,” ujarnya.

KPU juga mengajak parpol untuk lebih ramah lingkungan. Karenanya pemasangan stiker atau ornamen lain yang sifatnya ditempel di tembok-tembok atau gedung-gedung dilarang. “Soalnya pengalaman kita pada pemilu-pemilu lalu, stiker yang ditempel itu sampai bertahun-tahun sulit dibersihkan. Jadi akan lebih baik menyebarkan leaflet dan brosur,” ujarnya.

Khusus pemberitaan di media massa, sambung Ferry, selagi bukan iklan tetap dibolehkan. ”Kecuali acara yang sama tetapi disiarkan terus menerus secara berulang-ulang tentu akan dicurigai sebagai kampanye. Kalau sudah seperti itu, siap-siap saja partai mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan dewan pers,” sambung Hadar. (gd. FOTO KPU/ook/hupmas)

DPR-KPU Bahas Rancangan PKPU Pemilu 2014


 Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) di Ruang Sidang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1).

Rancangan PKPU yang dibahas adalah PKPU tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD;  PKPU tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri; PKPU tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye; dan PKPU tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Empat rancangan PKPU tersebut merupakan bagian dari sebelas PKPU yang harus ditetapkan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Dalam penyusunan PKPU, sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

“Rapat konsultasi ini untuk memberi masukan atau melengkapi, menyempurnakan PKPU. Mekanisme seperti ini saya kira supaya kita semua bisa mengikuti sejak dari perumusannya sampai nanti implementasinya. Nah maksud dari konsultasi ini agar semuanya terbuka, dan sesuai dengan original inten ketika dulu membahas undang-undang. Sehingga akan ada kesepahaman antara pembuat peraturan di KPU dengan DPR dan Pemerintah,” ujar Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II (F PAN), yang memimpin rapat.

Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, dari sebelas rancangan PKPU, ada tiga PKPU yang paling mendesak untuk segera dirampungkan penyusunannya.

“Terima kasih atas respon Komisi II DPR yang telah memberi kesempatan kepada KPU untuk melakukan konsultasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Kami berharap tiga PKPU dibahas hari ini, karena kalau tidak, kami khawatir penerapannya tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. PKPU itu adalah PKPU tentang kampanye, PKPU tentang pembentukan daerah pemilihan, dan PKPU tentang pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS.

Lanjut Husni, sesuai dengan tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan Pemilu 2014, yang paling mendesak untuk segera disusun adalah PKPU tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye.

“Kalau melihat jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014, yang paling mendesak untuk dibahas hari ini adalah PKPU tentang kampanye. Karena besok, sudah mulai dibicarakan bagaimana penjadwalan kampanye. Sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 tahun 2012, kampanye mulai dilakukan tiga hari sejak partai politik peserta pemilu itu ditetapkan. Tetapi itu dilakukan jika semua atribusi partainya sudah lengkap, termasuk penetapan nomor urut. Jadi ini menyangkut skala prioritas,” urai Husni.

Besok (Jumat, 11/1), KPU akan menggelar pertemuan dengan sepuluh partai peserta Pemilu 2014 untuk membahas PKPU tentang kampanye di Ruang Sidang KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Kamis, 17 Januari 2013

KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2014


 Jakarta, kpu.go.id- Setelah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual selama hampir dua belas jam di Ruang Sidang KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Selasa (8/1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan sepuluh partai politik (parpol) yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014.



Kesepuluh parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 adalah:
  • 1.    Partai Amanat Nasional (PAN)
  • 2.    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  • 3.    Partai Demokrat
  • 4.    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  • 5.    Partai Golongan Karya (Golkar)
  • 6.    Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
  • 7.    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  • 8.    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  • 9.    Partai NasDem
  • 10.  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)








 “Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh seluruh KPU provinsi, KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Isinya, menetapkan sepuluh partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014, dan 24 partai politik tidak memenuhi syarat,” demikian dibacakan Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Berdasarkan keputusan tersebut, 24 parpol yang tidak memenuhi syarat adalah:

  • 1.   Partai Bulan Bintang (PBB)
  • 2.   Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
  • 3.   Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
  • 4.   Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
  • 5.   Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
  • 6.   Partai Persatuan Nasional (PPN)
  • 7.   Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
  • 8.   Partai Buruh
  • 9.   Partai Damai Sejahtera (PDS)
  • 10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
  • 11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
  • 12. Partai Karya Republik (Pakar)
  • 13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
  • 14. Partai Keadilan
  • 15. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
  • 16. Partai Kongres
  • 17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
  • 18. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
  • 19. Partai Nasional Republik (Nasrep)
  • 20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
  • 21. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
  • 22. Partai Republik
  • 23. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
  • 24. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)























Husni menambahkan, sesuai Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, keputusan KPU itu dapat berubah, apabila ada keputusan dari lembaga sengketa penyelenggaraan pemilu.

“Perubahan terhadap keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Bawaslu, atau Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), atau Putusan Mahkamah Agung (MA),” sambungnya.
Rapat pleno yang digelar sejak Senin (7/1) pukul 13.30 WIB dan berakhir Selasa (8/1) pukul 02.45 WIB itu diwarnai interupsi dari para pengurus parpol. Hampir seluruh pengurus partai, termasuk para petingginya seperti Yusril Ihza Mahendra (PBB), Sutiyoso (PKPI), Roy BB. Janis dan Didi Supriyanto (PDP), menyampaikan interupsi, yang membuat suasana rapat beberapa kali sempat memanas.

Tanda-tanda bakal memanasnya suasana rapat pleno terbuka sebenarnya telah tampak sejak pagi. Beberapa partai yang tidak lolos verifikasi administrasi sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti PDP, PKBIB, Partai Kongres, dan PPPI melakukan aksi demo di depan Gedung KPU, dan sempat membuat kemacetan parah di sekitar Jalan Imam Bonjol. (dd/red. FOTO KPU/SIJ/domin/hupmas)

KPU Pusat Apresiasi Kinerja KPU Daerah


Jakarta, kpu.go.id—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengapresiasi kinerja KPU kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Meski banyak masalah ditemui di lapangan tetapi KPU daerah mampu menyikapinya dengan baik.
“Termasuk anggaran verifikasi faktual 18 parpol yang minim bahkan di beberapa daerah minus, KPU tetap menjalankan tugasnya dengan baik. KPU kabupaten/kota tersebut patut kita apresiasi,” ujarnya saat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu 2014 di Ruang Utama Lantai 2 Kantor KPU, (6/1).

Hadir dalam rapat koordinasi itu, komisioner KPU Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi dan KPU Provinsi se Indonesia.

Husni mengatakan harapan publik terhadap KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2014 sangat tinggi. “Penyelenggaraan pemilu ini dianggap sesuatu yang berat tetapi bagi KPU tidak sulit. Itu semua karena penyelenggara melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” ujarnya.

KPU, kata Husni akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu, Senin (7/1). “Ini merupakan pertama, KPU menggelar rapat pleno terbuka. Karena itu, kita harus mempersiapkan diri. Nantinya partai akan diberi kesempatan satu kali untuk menyampaikan keberatan dan KPU akan menjawabnya,” ujarnya.

Komisioner KPU Ida Budhiati menambahkan rakor bertujuan untuk mengkonfirmasi data hasil rekapitulasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian melakukan klarifikasi masalah verifikasi faktual berdasarkan laporan partai politik dan identifikasi masalah oleh kabupaten/kota, persiapan menghadapi sengketa pemilu dan simulasi rekapitulasi verifikasi faktual.

Ida menegaskan waktu penyelesaian sengketa pemilu sangat singkat sehingga KPU harus benar-benar mempersiapkan diri. Ida meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membentuk tim penyelesaian sengketa pemilu, update informasi, menyusun jawaban dan bukti-bukti untuk dikirim ke KPU pusat. (gd)

Rabu, 02 Januari 2013

4 Parpol Lolos Verifikasi Faktual

KOTA TANGERANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang hanya meloloskan empat partai politik dari 18 partai yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diverifikasi faktual sebagai partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. 


Keempat partai politik itu yakni Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). 

"Verifikasi faktual dilakukan setelah KPU Kota Tangerang mendapat perintah dari KPU RI melalui surat nomor 681 tahun 2012 tentang pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik calon peserta Pemilu 2014," ujar Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain kepada wartawan, Mingggu (30/12/2012). 

Dia menambahkan, 18 partai politik yang ada sebenarnya sudah tidak lulus verifikasi administrasi. Namun, adanya rekomendasi DKPP, membuat mereka diikutsertakan verifikasi faktual kembali.

“Dari 18 partai politik, yang layak untuk diverifikasi faktual adalah enam partai. Sedangkan dari enam partai politik yang diverifikasi faktual hanya empat partai politik yang memenuhi syarat,” tegasnya. 

Verifikasi faktual dilaksanakan selama dua minggu dengan masa perbaikan pada 14-18 Desember 2012. Pelaksanaan verifikasi faktual berakhir pada 27 Desember 2012, dan setelah dilakukan rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual dengan mengundang 18 partai politik untuk hadir di kantor KPU Kota Tangerang pada Sabtu, 29 Desember 2012.

“Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU Kota Tangerang memaparkan hasil verifikasi faktual. Rapat pleno terbuka selain dihadiri 18 pimpinan partai politik juga hadir Panwaslu Kota Tangerang, unsur pemda, dan polisi,” urai Syafril.

Satu partai yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) menyatakan keberatan atas hasil verifikasi faktual. Ketua PDK Kota Tangerang Muhammadin dalam nota keberatannya meminta kepada KPU Kota Tangerang agar partainya diluluskan karena dari 101 anggota yang diverifikasi faktual, 98 memenuhi syarat dan 3 tidak memenuhi syarat. 

“Kami berharap KPU Kota Tangerang mau meloloskan partai PDK karena kekurangan hanya dua,” harap Muhammad.

Menanggapi hal tersebut, Syafril mengatakan, KPU Kota Tangerang tidak dapat memberikan toleransi apa pun kepada PDK karena hasil vefifikasi faktual memang tidak memenuhi syarat. “Itulah hasil verifikasi faktual dan terimalah apa adanya,” tandas Syafril yang mantan ketua Panwaslu Kota Tangerang itu.

Sedangkan partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual yakni PDK, Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhineka Indonesia (PBI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). 

Selain itu, ada juga Partai Nasional  Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Buruh, Partai Kongres, Partai Republik Nusantara (Republikan), dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).