Cari Info Gugatan, KPU Datangi MK

MEDIA CENTRE-KPU Kota Tangerang dan KPU Banten jemput bola dengan bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/9) sore. Tujuannya mencari tahu apakah ada pasangan kontestan Pilkada Kota Tangerang 31 Agustus 2013 kemarin, yang melayangkan gugatan.

"Sebelum dilakukan pelantikan terhadap pasangan Walikota-Wakil Walikota Tangerang terpilih, kita ingin tahu apakah ada gugatan dari pasangan yang kalah dalam Pilkada ini atau tidak?," ungkap Syafril Elain, Ketua KPU Kota Tangerang, Kamis (12/9) petang.

Dia menyatakan, pelantikan terhadap Walikota-Wakil Walikota Tangerang terpilih hasil Pilkada kemarin, takkan bisa dilantik apabila digelarnya gugatan pasangan yang merasa keberatan oleh MK.

"Setelah kami tanyakan ternyata ada dua yakni, pasangan pasangan nomor urut 1, Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar dan nomor urut 2, Abdul Syukur-Hilmi Fuad telah melayangkan gugatan ke MK," terangnya.

Namun ketika ditanya terkait gugatan dan nomor registrasi gugatannya, terang Syafril, belum dapat diminta, lantaran gugatan itu baru saja tiba di loket gugatan.

Dengan adanya hal tersebut, lanjut mantan Ketua Panwaslu Kota Tangerang itu, KPU Kota Tangerang harus bersiap diri, karena secara kelembagaan KPU Kota Tangerang menjadi terlapor atau tergugat.

"Hal itu terjadi apabila gugatannya diproses dan dipersidangkan oleh MK," tukas Syafril.

Terpisah, kuasa hukum pasangan nomor urut 2, Abdul Syukur-Hilmi Fuad Irvan Rivai membenarkan pihaknya telah melayangkan gugatan ke MK. Dia menegaskaan, hal itu lantaran hasil rekapitulasi KPU pada Pilkada 31 Agustus, kemarin ditengarai banyak kecurangan.

"Kita gugat ke MK bukan main-mainakan tetapi terdapat bukti dan kejadian mulai dari money politick (politik uang, red), keterlibatan PNS (pegawai negeri sipil, red) hingga di tingkat TPS (tempat pemungutan suara, red) diduga bermain," urainya.

Langkah itu ditempuh, tegasnya, karena demokrasi di Kota Tangerang mendapat intervensi pusat seperti DKPP yang hasil akhirnya menjadi demokrasi yang tidak sehat.

"Pihak kita telah mencoba mengingatkan upaya hukum terhadap DKPP dan lembaga lainnya, akan tetapi tidak ada perbaikan hukum, untuk itu dengan adanya langkah ini diharapkan MK menjadi sandaran terakhir untuk membenahi carut marutnya demokrasi di Kota Tangerang," papar Irvan seraya menambahkan, dengan adanya intervensi itu, tekanan politik jauh lebih besar dari pasa aspek hukum.

"Seharusnya terbalik yakni, aspek hukum lebih ditamakan dibandingkan aspek politik," imbuhnya. (mc)
Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment