Header Ads

Banner_KPU

Hindari Pemilih Pasca Bayar, Dilarang Bawa HP di Bilik Suara

MEDIA CENTRE-Teknis pencoblosan kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, kali ini para pemilih pada 31 Agustus 2013 mendatang, dilarang membawa handphone (Hp) ke dalam bilik suara. Tujuannya menghindari adanya praktik politik uang oleh oknum pemilih pasca bayar.

“Pemilih yang namanya tercatat dalam DPT (daftar pemilih tetap, red) tidak boleh membawa Hp saat masuk ke bilik suara di TPS (tempat pemungutan suara, red) untuk mencoblos," ujar Syaiful Bahri, Ketua Pokja Kamanye dan Sosialisasi KPU Banten usai rapat koordiansi tata cara pelaksanan pemungutan suara dengan tim kamanye lima pasangan calon (paslon) dan penegakan hukum terpadu (Gakumdu), Kamis (29/8), siang.

Teknisnya, setelah mereka dipanggil oleh salah satu petugas KPPS sebagai petugas pelaksana pencoblosan disetiap TPS, wajib menitipkan Hpnya kepetugas.

Dia menjelaskan, bila pemilih itu membawa Hp, dikhawatirkan usai mencoblos kertas suara, pemilih itu menyempatkan diri memfoto kegiatan yang telah dilakukannya dengan Hp tersebut. Kemudian, pemilih itu melaporkan fotonya itu kepada pasangan calon (paslon) atau tim pemenangannya dan meminta sejumlah uang sebagai imbalan.

"Pemilih demikian dinamakan oknum pemilih pasca bayar dan hal itu dilarang karena masuk dalam pelanggaran Pemilu lantaran hak itu dapat masuk kategori politik uang," urainya.

Syaeful menegaskan, bila ditemukan adanya praktek demikian, pihaknya meminta Gakumdu khususnya Panwaslu untuk menindak tegas dan memprosesnya secara hukum.

“Hal itu masuk dalam kategori pidana Pemilu. Jadi oknum itu harus dihukum setimpal dengan perbuatannya," tukas Syaiful.

Dia menambahkan, dalam pesta demokrasi di Indonesia ini telah menganut azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Nah bila oknum itu memfoto dan menyebarkan ke pihak lain berarti azas kerahasiannya hilang.

Sementara kaitan dengan pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT),  Syaeful mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 102/PUU-VII/2009, pemilih tetap dapat memilih dengan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Kota Tangerang minimal berdomisili selama enam bulan dan kartu keluarga (KK) ke petugas KPPS di  TPS terdekat.

“Pemilih yang hanya membawa KTP dan KK itu wajib datang satu jam sebelum pencoblosan itu berakhir. Mereka lalakukan pencoblosan terakhir agar tidak membuat kerepotan KPPS. Sedangkan bagi pemilih yang akan memilih di TPS lain harus mengisi dan membawa formulir A8 atau surat pindah memilih," paparnya seraya menjelaskan, mereka harus terlebih dahulu melapor ke petugas KPPS sehari sebelum pencoblosan.

Untuk saksi yang hadir, lanjutnya, telah disepakati untuk tidak menggunakan atribut seperti pin atau baju yang terdapat gambar atau nomor pasangan calon.  Saksi juga harus membawa surat mandat yang ditanda tangani tim kampanye paslon.

AlSurat itu nantinya agar saksi dapat masuk ke TPS, PPS, PPK dan KPU. Surat mandat itupun harus diserahkan satu hari sebelum pencoblosan.  Jika tidak bawa tidak diperbolehkan masuk,” imbuh Syaeful.

Dia mengaku, KPU Banten Syaeful akan turun langsung memonitor pembuatan TPS pada Jumat (30/8) besok, untuk memastikan apakah sudah sesuai aturan. 

“Kita belum tahu TPS nya seperi apa, pakai bilik atau bagaimana karena dilarang bila TPS itu terlalu tertutup," ujarnya. (mc)