KPU “LAYANI” Sidang Sengketa Pemilu 9 Parpol


 Jakarta, kpu.go.id- Keputusan KPU terkait penetapan sepuluh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 pada 8 Januari lalu, masih menyisakan pekerjaan rumah. Senin (21/1) ini, sebagai Pihak Termohon, KPU harus “melayani” sidang sengketa pemilu yang diajukan oleh sembilan parpol yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014, di Gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta.
 
Sembilan parpol yang mengajukan sidang sengketa hari ini adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kedaulatan, Partai Kongres, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nasional Republik (Nasrep).
 
Sidang sengketa pemilu dengan pemohon PKBIB digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Media Center Bawaslu, dipimpin oleh Majelis Pemeriksa, yakni anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak dan Daniel Zuchron. Pihak Pemohon, PKBIB, dipimpin langsung oleh ketua umumnya, Yenny Wahid. Sedangkan Pihak Termohon, KPU, diwakili oleh anggota KPU, Arief Budiman; Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Saputra; dan Ketua KPU Sumatera Barat, Marzul Veri.

Dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota itu, pada kesempatan pertama, Majelis Pemeriksa memberi kesempatan kepada Pihak Pemohon untuk membeberkan data-data yang membuat partainya dinyatakan tidak lolos oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2014. Setelah itu, Majelis memberikan kesempatan kepada KPU untuk memberikan jawaban, untuk mengkronfontir apa yang telah disampaikan oleh Pihak Pemohon.

Sempat terjadi silang pendapat tentang Tata Cara Beracara antara Majelis Pemeriksa, Pihak Pemohon, dan Pihak Termohon, terkait boleh atau tidak dihadirkan saksi dari Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

“Kami meminta pertimbangan Majelis, apakah KPU dapat mengajukan saksi dari Panwaslu, mengingat secara hierarkis, Panwaslu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bawaslu. Ini bisa berimplikasi adanya potensi conflict of interest (konflik kepentingan --red) mengingat Bawaslu sebagai Majelis Pemeriksa adalah atasan dari Panwaslu?” tanya kuasa hukum KPU.

Terkait pertanyaan itu, Majelis menjawab, Panwaslu tidak diperkenankan menjadi saksi dalam sidang sengketa di Bawaslu.

“Dalam posisi ini, Panwas tidak bisa menjadi saksi. Kami juga akan menggunakan hasil pengawasan di lapangan. Mari kita saling percaya, kami tidak akan memihak kepada Pemohon, kami juga tidak akan memihak kepada KPU. Bahwa ada pemikiran pangawas pemilu menjadi penyidik sekaligus penuntut dan pengambil keputusan, saya pikir kita lupakan dulu hal itu dalam proses ini, karena undang-undang yang memerintahkan kami. Kami berikan garansi, kami tidak akan berpihak kepada pihak mana pun. Kami telah disumpah untuk ini,” ujar Nelson.

KPU menekankan, prinsip-prinsip pengadilan harus terbebas dari imparsialitas (keberpihakan) dan transparansi (keterbukaan).

“Keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah keterangan dan data yang terungkap dalam persidangan. Kalau nanti panwas memberikan keterangan di luar persidangan, itu harus ditolak, karena tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan,” ujar kuasa hukum KPU.

Sidang gugatan sengketa pemilu dengan pemohon PKBIB ini akan dilanjutkan pada Rabu (23/1) di tempat yang sama. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)
Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment