Header Ads

Banner_KPU

KPU Kota Tangerang akan Pidanakan Caleg Gunakan Dokumen Palsu


KOTA TANGERANG – Menyusul ditetapkan 10 partai politik  oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu 2014, KPU Kota Tangerang meminta kepada pimpinan partai yang kini mulai menyusun daftar bakal calon anggota legislatif agar memperhatikan persyaratan yang diwajibkan undang-undang. “Jangan sampai ada bakal calon anggota legislatif melengkapi persyarataan dengan menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan,”  ujar Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain kepada wartawan, Minggu (13/1).

Syafril Elain menjelaskan kalau ada dokumen palsu atau yang dipalsukan digunakan sebagai kelengkapan syarat menjadi bakal calon anggota legislatif baik untuk DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, dapat dipidanakan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 72 juta. “Saya berharap jangan ada pimpinan partai politik di Kota Tangerang lalai atau dengan sengaja menggunakan dokumen palsu untuk calon anggota legislatif,” tandas Syafril Elain.

Ancaman pidana tersebut, kata Syafril, diatur dalam pasal 298 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI)  Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  

Pasal 298 berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Menurut Syafril, setiap kali diselenggarakan Pemilu legislatif di Kota Tangerang ada saja partai politik  baik dengan sengaja atau tidak sengaja dalam menyusun daftar bakal calon anggota legislatif memasukkan dokumen palsu atau yang dipalsukan. “Pengalaman saya sebagai panitia pengawas, selalu ada saja partai politik  bakal calon anggota legislatifnya menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan terutama dalam hal kelengkapan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB),” ungkap Syafril yang juga mantan ketua Panwaslu Kota Tangerang itu.

Syafril menjelaskan kini partai politik yang telah dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 sedang melakukan penjaringan untuk penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif. “Saya berharap tidak ada lagi partai politik yang dalam penyusunan DCS menggunakan dokumen palsu,” tegas Syafril.

Sebab, imbuh Syafril, bila masih ditemukan atau diduga menggunakan dokumen palsu, KPU Kota Tangerang dapat langsung melaporkan pihak kepolisian tanpa melalui proses laporan ke Panwaslu. Hal ini diatur dalam pasal 64 berbunyi sebagai berikut:   Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau ada partai politik menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan siap-siap calon anggota legislatifnya berurusan dengan pengadilan,” ucap Syafril mengingatkan. (se)