Butuh Kesabaran Menghadapi Mediasi dan Ajudikasi


Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjaga kehormatan partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual. Meski hasil verifikasi faktual jelas-jelas menunjukkan bahwa partai politik tersebut tidak memenuhi syarat tetapi KPU tetap menghargai kerja keras mereka selama proses pendaftaran dan verifikasi.
“Butuh kesabaran dan kecerdasan menghadapi proses mediasi dan ajudikasi dengan partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membuka rapat Penyelesaian Sengketa Pemilu di Ruang Utama Lt 2 KPU RI, (20/1).

Husni meminta KPU Provinsi menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu kesaksiannya diminta saat proses ajudikasi. “Kita harus siap adu data dengan partai politik. Data yang dibawa sudah harus detail termasuk semua proses verifikasi yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Dana Kampanye Parpol

Pada bagian lain, Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta peserta pemilihan umum (pemilu) baik partai politik maupun perorangan selektif menerima dan menggunakan sumbangan dana kampanye. Sedapat mungkin, kegiatan kampanye menggunakan dana yang bersumber dari partai politik dan sumbangan para calon anggota legislatif. Sebab ada beberapa kategori sumbangan yang harus dihindari karena dikategorikan sebagai bentuk kejahatan.

“Misalnya peserta pemilu yang menerima sumbangan dari pihak asing, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah merupakan bentuk kejahatan dan pelakunya dapat dipidana,” terang Ferry.

Sesuai pasal 305 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelakunya dapat dipidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 36 juta. Begitu juga, peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi batas maksimal dipidana penjara 2 tahun dan denda Rp 5 miliar.

“Yang kena imbasnya bukan hanya penerima tetapi si pemberi juga mendapat hukuman yang sama,” ujar Ferry. Sesuai Pasal 131 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, sumbangan dana kampanye yang bersumber dari sumbangan perseorangan maksimal Rp 1 miliar, sementara dari kelompok, perusahaan dan badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 7,5 miliar.

Jika terdapat transfer dana ke rekening khusus kampanye yang melebihi batas maksimal, terang Ferry, partai politik peserta pemilu maupun calon perorangan wajib melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kelebihan dana itu nantinya wajib diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir,” ujar Ferry.

Mantan Ketua KPU Jawa Barat ini meminta partai politik dan calon perorangan merapikan pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye. Rekening dan pembukuannya harus terpisah dari keuangan partai politik sehingga terkelola dengan baik. “Pengelolaan dana kampanye yang baik dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai sebagai salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.

Menurut Ferry, jika kepercayaan publik terhadap partai meningkat otomatis partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara akan meningkat. Sehingga target partisipasi pemilih pada pemungutan suara di pemilu 2014 sebesar 75 persen dapat tercapai. Partisipasi, lanjut Ferry,  tidak hanya ditentukan kinerja penyelenggara yang baik tetapi juga peran dari peserta pemilu dan masyarakat.

Partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum. Kampanye dalam bentuk rapat umum akan berlangsung selama 21 hari dari 16 Maret sampai 5 April 2013.

Setelah pelaksanaan kampanye, partai politik wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada akuntan publik melalui KPU di setiap tingkatan. ”Paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara sudah harus diserahkan. Lebih cepat tentunya akan lebih baik,” ujar Ferry.

Untuk memudahkan pelaporan tersebut, maka partai politik wajib membukukan dana kampanye tiga hari sejak ditetapkan menjadi peserta pemilu 2014. Kemudian rekening dana khusus kampanye tersebut sudah harus ditutup satu minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada akuntan publik.

Jika pengurus partai politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye maka partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah tersebut. “Begitu juga jika penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak dilaporkan maka calon anggota legislatif di tingkatan tersebut tidak akan ditetapkan menjadi calon terpilih,” tegasnya. (gd) 
Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment