.:: Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang ::.

Jumat, 30 November 2012

Enam Parpol Belum Penuhi Syarat Verifikasi Faktual



KPU Kota Tangerang - Enam dari 14 partai politik calon peserta Pemilu 2014  yang diverifikasi faktual  KPU Kota Tangerang, tidak memenuhi syarat.  Enam partai politik tersebut, masih diberi  kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan menyerahkan berkas dokumen perbaikan  kepada KPU Kota Tangerang.

“Keenam partai politik itu diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen sejak tanggal 27 November sampai dengan 3 Dsember 2012,” ujar Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain kepada wartawan, Senin (26/11) malam.

Syafril menjelaskan keenam partai politik itu yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem,    Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Menurut Syafril, dari enam partai politik, dua di antara yakni Partai Demokrat dan Partai Nasdem harus  memperbaiki dokumen kepengurusan dan kantor kesekretariatan. Sedangkan empat partai politik lainnya yakni PPP, PKPI, PPRN, dan PBB harus menyerahkan dokumen berupa foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA), dan daftar anggota partai politik yang berisi sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000  dari jumlah penduduk Kota Tangerang.

KPU Kota Tangerang, kata Syafril, telah menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada 14 partai politik  secara langsung. “Kami mengundang pimpinan partai politik ke kantor KPU Senin (26/11) sore. Semua pimpinan partai politik atau yang mewakili datang  dan sudah menerima surat pemberitahuan,” tandas Syafril.

Pimpinan partai politik saat menerima surat pemberitahuan tersebut, tutur Syafril, berupa Berita Acara (BA) rapat pleno KPU Kota Tangerang tentang verifikasi faktual, lampiran hasil verifikasi faktual, serta surat perbaikan terhadap enam partai politik. “Kami melakukan rapat pleno hari Sabtu, 24 November 2012 dan memutuskan enam parpol harus diverifikasi faktula ulang,” ungkap mantan ketua Panwaslu Kota Tangerang itu.

Syafril mengatakan terhadap empat partai politik yakni PPP, PPRN, PBB, dan PKPI,  akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan ulang setelah mereka menyerahkan dokument kepada KPU Kota Tangrang. Dalam rapat pleno dilaporkan oleh verifikator bahwa dukungan keanggotaan keempat partai politik tersebut  tidak mencapai 10 persen.

Sebagaimana diketahui dalam verifikasi faktual, KPU Kota Tangerang mengambil sampling secara acak dari setiap partai politik sebanyak 10 persen dari jumlah foto copy KTA yang sah.  Bila hasil verifikasi faktual  tidak mencapai 100 anggota partai politik, wajib dilakukan perbaikan untuk diulang. “Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Nomor 7 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tantang  Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Poltik, Peserta Pemilu,” tandas Syafril Elain.   

Sementara itu, terhadap dua partai politik yakni Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), yang belum pernah menyerahkan dokumen sama sekali kepada KPU Kota Tangerang, diberi kesempatan yang sama seperti terhadap enam partai politik di atas.

Atas pemberitahuan verifikasi taktual tersebut sejumlah  pimpinan partai politik merasa puas. “Kami memang termasuk yang harus diulang tapi soal alamat kantor kesekretariatan. Alamat kantor sekretariatan Partai Nasdem memang berbeda dengan sebelumnya,” ujar Sekretaris DPC Partai Nasdem Kota Tangerang Daryono.

Sedangkan Ketua DPC Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kota Tangerang Hendri  Zein mengatakan hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Tangerang cukup bagus. “Kinerja KPU Kota Tangerang dalam melakukan verifikasi faktual, saya kira cukup bagus dan memuaskan,” tutur Hendri. (se)

Jumat, 23 November 2012

Jimly: Mekanisme Bantuan Dana Hibah Agar Dievaluasi


 Jakarta, kpu.go.id- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan, mekanisme bantuan dana hibah dari luar negeri harus dievaluasi dan ditata ulang.
Hal itu dikatakan Jimly usai memimpin sidang DKPP jilid III yang menampilkan KPU (Teradu), Bawaslu (Pengadu), serta Bappenas dan BPPT (Terkait) di Aula HM. Rasidi Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Menurut Jimly, model direct execution (eksekusi langsung --red) terkait pemberian dana hibah dari luar negeri harus dievaluasi, tidak lagi dikoordinasikan di kedutaan-kedutaan. Sedangkan untuk model Government to Government (G to G) harus masuk langsung ke kas negara (Departemen Keuangan --red) kemudian dikelola oleh Bappenas sepanjang menyangkut substansi programnya.

“Ke depan, saya menganjurkan, agar ada pembicaraan dengan negara-negara donor, negara-negara sahabat kita, agar mereka re-orientasikan bantuan-bantuan itu kepada civil society, kepada empowering civil society (penguatan masyarakat sipil --red). Jadi bantuannya diberikan kepada Non Government Organization (NGO), jangan ke lembaga-lembaga negara. Lembaga negara biar dikelola dengan APBN secara langsung. Kecuali kalau dana bantuan hibah itu sifatnya G to G yang dikelola secara nasional, bukan direct execution. Ini perlu dievaluasi, jangan lagi ada direct execution itu, ujar Jimly.

Lanjut Jimly, setelah reformasi berjalan selama 15 tahun, bantuan dana hibah dari luar negeri harus ditata ulang kembali. Dana hibah untuk NGO mekanismenya harus dilakukan secara partnership.  Hal ini yang harus diperkuat. Sehingga kedutaan-kedutaan asing tidak lagi mengurusi bantuan dana hibah itu sendiri.

“Itu supaya tidak ada intervensi ke dalam domestik negara kita. Kan kedutaan Indonesia di luar negeri juga tidak ada ikut campur membantu lembaga negara mereka. Kewibawaan kita sebagai negara harus ditata ulang. Kalau pada tahap awal reformasi hal itu tidak terhindarkan, sebab dana  asing itu banyak yang kita manfaatkan, yang berguna untuk menggerakkan proses perubahan. Tapi sesudah 15 tahun reformasi, saya kira harus ditata ulang,” tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. (dd/red. dok:ook/arf/hupmas)

DKPP Akan Putuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Selasa Depan


Jakarta, kpu.go.id- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) akan membacakan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU pada Selasa (27/11) pukul 14.00 WIB di Aula HM. Rasidi Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.

Demikian diungkapkan oleh Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, dalam sidang kode etik terhadap KPU, Selasa (22/11) siang ini di tempat yang sama. Jimly didampingi oleh tiga anggota DKPP yang lain, yakni Abdul Bari Azed, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini.

Pada sidang kode etik episode ketiga itu, selain KPU (Teradu) dan Bawaslu (Pengadu), dihadirkan juga saksi ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Bappenas untuk dimintai keterangan terkait penggunaan apilkasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses verifikasi partai politik.

Bappenas diwakili oleh Direktur Politik dan Komunikasi, Raden Siliwanti, sedangkan BPPT diwakili oleh Kepala Teknik Program Pemilu Elektronik, Faisol Baabdullah. Sebelum memberikan keterangan, keduanya disumpah terlebih dahulu.

Menurut Jimly, pihak BPPT dan Bappenas diundang karena pada sidang sebelumnya, kedua instansi itu disebut-sebut oleh pihak pengadu maupun teradu.

"Oleh karena itu, sidang DKPP ingin mendengar keterangan langsung dari keduanya, sehingga majelis sidang akan mendapatkan keterangan yang lengkap,” ucapnya.

Dalam sidang yang berlangsung selama tiga jam tersebut, DKPP mengkonfrontasi sejumlah keterangan yang masih berbeda terkait Sipol dan pengunduran jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi, antara KPU, Bawaslu, dan Sekretariat Jenderal KPU. (dd/red. dok:ook/arf/hupmas)

Ferry Ajak Mahasiswa Sukseskan Pemilu 2014


Semarang, kpu.go.id- Usai memaparkan garis besar tentang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pada para mahasiswa ikut berkontribusi menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2014 mendatang. "Ikutlah berpartisipasi aktif dalam pemilu, sukseskan Pemilu 2014 dengan menjadi pemilih yang cerdas," ujar Ferry.

Hal senada juga diungkapkan Fitriyah selaku dosen Fisip Undip dalam Seminar Democracy! KPU goes to campus, Rabu (21/11). "Menjadi pemilih yang baik dengan memilih wakil terbaik!" tegas Fitriyah, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tangah periode 2003-2007.

Selain itu, para mahasiswa juga terus didorong untuk ikut mengawasi dan mencermati kinerja lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Fitriyah menambahkan, "Kita juga harus mengawasi kerja dari peserta pemilu, jika ada money politic segera laporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Itu salah satu cara kita untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu."

Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU bekerjasama dengan Universitas Diponegoro (Undip) mendatangkan dua narasumber Ferry dan Fitriyah berlangsung sukses. Ini terlihat dari antusiasnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip yang tinggi. Mereka datang dari berbagai jurusan disiplin ilmu, ada yang dari ilmu pemerintahan, adm publik, komunikasi, public relation, adm bisnis, pertanahan, hubungan internasional, pemasaran, dan keuangan daerah.

Mahasiswa datang berjubel memenuhi ruangan di lantai 3, Gedung Fisip Undip, Semarang. Pada saat sesi tanya jawab, banyak dari mereka menanyakan peran yang telah dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia.

Oleh karena itu, KPU akan terus mengembangkan kegiatan serupa dan terus melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang. Karena fenomena yang terjadi saat ini adanya penurunan partisipasi masyarakat sebagai pemilih pemilu yang semakin tahun semakin rendah. (nia/red)

Selasa, 13 November 2012

KPU Tetap Tidak Loloskan 12 Partai Rekomendasi BAWASLU

Jakarta, kpu.go.id- Terhadap surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 870/ Bawaslu/XI/2012, yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU, dan merekomendasikan agar 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil sikap tegas, yakni tetap tidak meloloskan ke-12 partai tersebut.

“Menyangkut surat Bawaslu yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dan merekomendasikan 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diloloskan dalam verifikasi faktual, tidak dapat kami terima. Karena, dari hasil pemeriksaan, sejak semula 18 partai politik yang tidak lolos itu tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi kesimpulannya, ke-18 partai itu tetap tidak memenuhi syarat, dan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual,” tandas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Senin (12/11) malam, dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta.

Kesimpulan tersebut, menurut Husni, diambil setelah KPU melakukan pemeriksaan terhadap 12 partai yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk diikutkan dalam verifikasi faktual. Keputusan itu juga dilakukan melalui mekanisme rapat pleno yang dihadiri tujuh komisioner KPU, dan tidak dengan cara voting.

“Setelah kita cermati, ke-12 partai itu tetap tidak memenuhi syarat. Kami menyandingkan data-data partai tersebut. Dokumen kami lengkap. Datanya konsisten. Dokumen partai yang tidak lolos tidak dikirimkan ke daerah, masih di KPU,” kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Lanjut Husni, setelah menerima surat tersebut, KPU melakukan pertemuan dengan Bawaslu untuk meminta penjelasan terkait isi surat. Pada kesempatan itu, KPU meminta kepada Bawaslu untuk memberikan formulir temuan terhadap dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Namun, hingga saat ini, KPU tidak menerimanya (rincian dari temuan dugaan pelanggaran administrasi --red).
“Sampai saat ini, KPU belum menerima formulir itu dari Bawaslu. Tapi, atas inisiatif, KPU memeriksa kembali dokumen 18 partai yang tidak lolos, khususnya data 12 partai yang direkomendasikan Bawaslu. Kesimpulannya, ke-18 partai itu tetap tidak memenuhi syarat," beber Husni.

Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Bawaslu, menurutnya, sesuai ketentuan undang-undang, sanksinya bukan sanksi pidana.

“Menurut Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.  Jadi sanksinya bukan sanksi pidana. Ini supaya semua jelas,” ucap Husni.

Dalam jumpa pers yang digelar pukul 21:40 WIB itu, Ketua KPU didampingi lengkap oleh keenam komisoner KPU yang lain, yakni, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas.
 
12 partai yang direkomendasikan Bawaslu untuk diikutsertakan pada verifikasi faktual adalah:
 1.  Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) 
 2.  Partai Kedaulatan 
 3.  Partai Damai Sejahtera (PDS) 
 4.  Partai Nasional Republik (Nasrep) 
 5.  Partai Republik 
 6.  Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 
 7.  Partai Buruh 
 8.  Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 
 9.  Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 
10. Partai Karya Republik (Pakar) 
11. Partai Kongres 
12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
(dd/red. dok:arf/hupmas)
 

Senin, 12 November 2012

Sekjen KPU: Kobarkan Semangat Kepahlawanan Melalui Peningkatan Kualitas Pemilu 2014


Jakarta, kpu.go.id- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Sekjen KPU), Suripto Bambang Setyadi, mengajak seluruh jajaran KPU agar dapat mengobarkan semangat kepahlawanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2014, baik dalam tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan, maupun tahapan penyelesaian.

“Wujud nyata peningkatan kualitas pemilu akan kita saksikan dalam bentuk perbaikan aspek prosedur, personil, peralatan, serta dukungan para pemangku kepentingan pemilu terkait, seperti pemilih, peserta pemilu, pemantau, dan Pemerintah,” ucap Suripto pada pidato upacara peringatan Hari Pahlawan, Senin (12/11) pagi ini di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta.

Peringatan Hari Pahlawan, menurut Bambang, adalah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang, yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi memperjuangkan kemerdekaan negara dari tangan penjajah.

“Hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, dapat menjadi bangsa yang besar,” tandas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, sejalan dengan tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2012, yakni “Semangat Kepahlawanan untuk Indonesia Sejahtera”, KPU juga mencanangkan sub tema, yaitu “Dengan Semangat Kepahlawanan, Kita saling bekerjasama menjadi Satu Kesatuan, Bekerja Keras untuk Menyelenggarakan Pemilu yang Berkualitas”.

“Karena itu, saya berharap, jajaran KPU dapat memberikan kontribusi positif dalam mematangkan pelaksanaan demokratisasi di Indonesia. Sehingga, ke depan, kehidupan demokrasi tidak semata-mata diukur dari bagaimana kita menyelenggarakan pemilu, namun juga dimaknai dari bagaimana kita bekerja secara demokratis dalam kurun waktu lima tahun ke depan,” tandas Sekjen KPU, yang pada kesempatan itu mengenakan stelan jas berwarna hitam. (dd/red. dok:dosen/hupmas)

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT PUSAT

Jakarta.kpu.go.id—Sebanyak 13 parpol calon peserta pemilu 2014 dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual tingkat pusat. Sementara tiga partai lainnya yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) dinyatakan belum memenuhi syarat. 

Pengumuman hasil verifikasi faktual tingkat pusat disampaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jumat malam (9/11) pukul 23.00 WIB. Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bagi parpol yang belum memenuhi syarat masih dapat melengkapinya pada masa perbaikan.   

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo PKPU Nomor 11 Tahun 2012 jo PKPU Nomor 15 Tahun 2012, masa perbaikan diberikan selama tujuh hari dari tanggal 11 sampai 17 November 2012. KPU akan melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan pada tanggal 18 sampai 24 November 2012.

Ada tiga aspek yang menjadi objek verifikasi faktual yakni kepengurusan inti partai (ketua, sekretaris, bendahara), surat keterangan domisili kantor sekretariat partai, dan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam struktur kepengurusan partai.

PBB dan Golkar belum memenuhi syarat pada aspek keterwakilan perempuan. PBB hanya mampu memenuhi 12 persen, sementara Golkar hanya 18 persen. Sementara PKS belum memenuhi syarat pada aspek kepengurusan inti partai. “Saat diverifikasi, ketua dan sekretaris jenderalnya tidak berada di tempat,” ujar Ferry Kunia Rizkiyansyah.

Untuk aspek keterwakilan perempuan, PKS sudah di atas 30 persen yakni 61 persen. Sementara 13 parpol yang lolos verifikasi faktual berikut keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya antara lain PKBIB 48 persen, Partai Hanura 40 persen, PPN 37 persen, PPRN 37 persen, Nasdem 36 persen, PDP 35 persen, PKB 34 persen, Partai Demokrat 32 persen, Gerindra 31 persen, PAN 31 persen, PPP 31 persen, PKPI 30 persen dan PDIP 30 persen. (*)

Parpol yang memenuhi syarat verifikasi faktual tingkat pusat

 No Nama Partai    Keterwakilan Perempuan (%)
 1. PKBIB 48
 2. Hanura 40
 3. PPN 37
  4.PPRN37
5. Nasdem 36
 6. PDP 35
 7. PKB 34
 8. Demokrat 32
 9. Gerindra 31
 10. PAN 31
 11. PPP 31
 12. PKPI 30
 13. PDIP 30


Partai yang belum memenuhi syarat verifikasi faktual tingkat pusat

 No Nama Partai   Syarat yang belum terpenuhiKeterwakilan Perempuan (%) 
 1. PBB Keterwakilan perempuan 12
 2. Golkar Keterwakilan perempuan 18
3. PKS Kepengurusan inti partai 61
           

Kamis, 08 November 2012

KPU Tunggu Penjelasan BAWASLU Terkai Rekomendasi Terhadap 12 Parpol


 Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meminta penjelasan terperinci terkait rekomendasi Bawaslu terhadap 12 partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Kemudian, dalam waktu 7 (tujuh) hari, KPU akan memeriksa temuan tersebut. Setelah itu, KPU akan memutuskan sikap terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh anggota KPU, Arief Budiman dan Ida Budhiati ketika menerima perwakilan 12 partai politik yang meminta klarifikasi terkait surat Bawaslu tersebut, di Ruang Sidang KPU, Rabu (7/11) sore.

“Di dalam surat nomor 870/ Bawaslu/XI/2012 tertanggal 3 November 2012 tersebut, dengan jelas disebutkan temuan yang mereka tuliskan dalam Formulir Temuan  Nomor 002/TM/PILEG/XI/2012. Tetapi kami belum menerima hasil temuannya seperti apa. Jadi yang disampaikan kepada kami baru suratnya saja. Karena itu, kami akan mengirim surat kepada Bawaslu, untuk meminta temuannya itu apa saja. Yang dimaksud dengan memeriksa, kami akan memeriksa temuan Bawaslu tersebut. Kemudian, selama 7 hari, kami akan mengambil keputusan,” tandas Arief.

Menurut Arief, sesuai amanat undang-undang, KPU baru akan mengambil keputusan pada 12 November mendatang.

“Setelah KPU menerima surat tersebut pada 5 November lalu, kemarin sore (Selasa, 6/11 --red), kami melakukan pertemuan dengan Bawaslu untuk menanyakan atau mengklarifikasi maksud surat tersebut. Dari pertemuan itu, KPU, bersama Bawaslu, menyimpulkan beberapa poin, antara lain, berdasarkan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 tahun 2012, KPU memiliki kesempatan selama 7 hari untuk memeriksa dan memutuskannya. Dari tanggal 5 itu, berarti, KPU akan melakukan pemeriksaan sampai 12 November. Selanjutnya, KPU akan memutuskan sikap terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut,” sambung mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Pada Senin (5/11) lalu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil kajian atas laporan parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi yang mengadu ke Bawaslu. Surat rekomendasi itu juga dikirimkan kepada KPU, dengan Nomor Surat 870/ Bawaslu/XI/2012. Dalam surat tersebut dituliskan, berdasarkan temuan Bawaslu yang tertuang dalam Formulir Temuan  Nomor 002/TM/PILEG/XI/2012, disimpulkan bahwa 12 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos administrasi oleh KPU, harus diikutsertakan dalam verifikasi faktual. Karena, Bawaslu menemukan sejumlah fakta dan bukti bahwa 12 parpol tersebut seharusnya lolos verifikasi administrasi.

Esoknya (Selasa, 6/11), KPU mendatangi Bawaslu, untuk menanyakan dan meminta klarifikasi mengenai rekomendasi Bawaslu terhadap 12 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi. Kedua belas partai itu adalah Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Republik (PKR), Partai Kongres, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai SRI, dan Partai Kedaulatan. (dd/red)

KPU Sosialisasikan Aplikasi SIDALIH


Jakarta, kpu.go.id- Untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) agar dapat memilih dalam pemilu 2014 serta tertib penggunaan hak pilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi dan implementasi aplikasi pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2014.

Acara yang digelar di Hotel Royal Kuningan tersebut berlangsung dari tanggal 6 - 9 November 2012, dihadiri oleh Anggota KPU Sigit Pamungkas, Hadar N. Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arif Budiman; Kepala Biro Perencanaan KPU Moyong Heryanto; anggota KPU provinsi divisi program dan teknis serta operator data pemilih di 33 sekretariat KPU provinsi Se-Indonesia.

Rapat sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh KPU Provinsi dalam penggunaan aplikasi tersebut. Rencananya, KPU akan menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih) dalam memutakhirkan daftar pemilih Pemilu 2014. Sidalih sendiri adalah suatu perangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja KPU mulai dari menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih.

Dalam pembukaan acara tersebut Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan, hak memilih bukan hak yang eksklusif.

“Hak pilih adalah bagian dari hak universal yang harus diterima oleh semua orang di dunia atas warga negara yang telah cukup umur, di Indonesia adalah mereka yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah,” paparnya.

Hak pilih, lanjut Sigit, sudah menjadi konstitusi modern yang diakui kebenarannya di manapun, dimana setiap orang memiliki hak pilih selama memenuhi syarat-syarat terntentu.

“Itulah dasar urgensi mengapa acara ini diselenggarakan, sehingga pemilu 2014 nanti benar-benar menjamin hak pilih terfasilitasi dengan baik. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 sudah berusaha memfasilitasi hak pilih warga negara dengan baik. Persoalan hak memilih tidak sekadar terakomodirnya hak pilih, tetapi juga proses. Oleh sebab itu, sitem pemutakhiran data pemilih menjadi agenda penting yang harus kita perhatikan bersama,” tegas anggota KPU termuda itu.

Selain itu, dalam paparannya anggota KPU Hadar Gumay mengungkapkan, ada 2 (dua) aspek yang akan menjadi perhatian pada rapat ini, yang pertama, terkait dengan sitem informasi. Dan yang kedua, tentang regulasi serta Standart Operasional Procedure (SOP) pemutakhiran data pemilih.

lanjut Hadar, KPU akan menyandingkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terakhir dengan data yang berasal dari pemerintah.

“Dari sisi kita (KPU-red) ada DPT yang terakhir, ini menjadi elemen terakhir yang akan diketemukan dengan data yang berasal dari pemerintah, sehingga kita punya data yang akurat dalam melakukan coklit (mencocokan dan meneliti-red) nantinya,” ujar mantan Direktur CETRO itu. (ook/dod/red)

Selasa, 06 November 2012

KPU Gandeng DJKN Untuk Tingkatkan Laporan Keuangan


 Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan upaya untuk meningkatkan laporan keuangannya. Salah satu langkah yang ditempuh, yakni melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN).
 
Selain itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, KPU juga berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) maupun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
 
Hal tersebut mengemuka di hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan KPU pada Triwulan III Tahun 2012, Rabu (6/11).
 
Acara yang digelar selama 3 (tiga) hari, 5-7 November 2012 di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, ini mengundang perwakilan operator Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK BMN KPU dan KPU provinsi seluruh Indonesia.

Terkait dengan pengelolaan barang-barang eks pemilu, Kepala Seksi BMN Direktorat BMN, DJKN, Sri Purwati, memberikan solusi agar KPU melakukan alokasi biaya pemeliharaannya.
 
"Jika memang dikategorikan sebagai aset tetap, maka perlu dialokasikan biaya pemeliharaannya, karena selama ini hanya dikategorikan sebagai barang persediaan saja tanpa ada alokasi pemeliharaan barang tersebut yang mengakibatkan banyaknya aset negara yang hilang dan rusak," ujarnya.

Purwati juga menjelaskan uraian prosedur penjualan barang habis pakai eks pemilu. Menurutnya, KPU harus membentuk tim internal yang menyiapkan data administratif, untuk menyiapkan pengajuan persetujuan penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kemudian dari ANRI disampaikan ke Sekretaris Jenderal KPU untuk diusulkan ke pengelola barang. Pengelola barang akan menyampaikan ke tim penilaian untuk menaksir harga sebagai analisa apakah penjualan tersebut disetujui atau ditolak.

“Jika disetujui, maka KPU mengajukan barang-barang yang akan dihapuskan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara (KPKLN) kemudian akan dijual secara lelang, dan seluruh hasil penjualaannya harus disetor ke kas negara,” jelas Purwati. (nia/red. dok: ie'am/hupmas)

KPU Berupaya Tingkatkan Opini WDP ke WTP

 Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (05/11), menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan KPU pada Triwulan III Tahun 2012. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari oleh KPU bersama perwakilan sekretariat KPU Provinsi seluruh Indonesia di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.
Kegiatan yang diselenggarakan sebagai dukungan kepada KPU dalam proses laporan keuangan ke Kementrian Keuangan yang selambat-lambatnya tanggal 9 November 2012. Selain itu juga sebagai upaya KPU dalam berusaha meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tahun 2011 lalu masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012 ini.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Arief Budiman dalam pembukaan kegiatan tersebut. Arief berharap adanya progres yang jelas, dari pertama disclaimer, naik ke WDP, dan kemudian pada tahun berikutnya diharapkan bisa WTP.

“Kalau rapornya masih merah, orang juga malas bicara keuangan dengan KPU, tetapi kalau progresnya jelas, orang jadi semangat berbicara keuangan dengan kita, dan perolehan WTP ini penting sekali bagi mulusnya kita berbicara terkait permasalahan keuangan, seperti honorarium, anggaran pemilu, dan hal lainnya,” papar Arief Budiman, Anggota KPU yang juga membidangi divisi perencanaan, keuangan, dan logistik.

Sementara itu Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setyadi mengungkapkan betapa sulitnya KPU keluar dari opini disclaimer sejak tahun 2004. KPU membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa beranjak dari opini disclaimer menjadi WDP. Pada tahun 2004 administrasi belum tertib karena pembagian tugas antara komisioner dan sekretariat belum tegas, sehingga komisioner juga melaksanakan tugas-tugas administrasi, kemudian sistem akuntansi juga belum diterapkan pada waktu itu.

Menginjak tahun 2009, tambah Bambang, administrasi sudah ditertibkan dengan sistem akuntansi dan pembagian tugas yang jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. UU itu mengatur komisioner tidak lagi terlibat dalam hal administrasi, seperti pengadaan barang dan jasa, komisioner memegang policy, kemudian pelaksananya sekretariat. Kemudian sistem laporan keuangan juga lebih ditertibkan seiring lahirnya paket UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

“Sebetulnya WDP kita itu ada tren perbaikan, kalau tahun 2010 itu masalah aset dan persediaan, tahun 2011 hanya masalah persediaan saja, yaitu kotak dan bilik suara, meski begitu bukan hal yang enteng, kita tetap kudu hati-hati jangan sampai terpeleset lagi, sehingga diperlukan kepedulian tinggi, ketaatan menerapkan aturan, dan ketaatan jadwal penyampaian, ini harus ada satu bahasa satu gerak diantara semua sekretariat,” papar Bambang dalam pengarahannya.

Bambang juga mengungkapkan perlunya KPU mempunyai dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. KPU saat ini memiliki lebih dari 10 ribu pegawai, 4700 diantaranya pegawai organik, sisanya adalah pegawai dipekerjakan (DPK).

“Regulasi sekarang mengatur alih status, karena SDM kita masih banyak yang mendua, ini suatu upaya KPU untuk memperbaiki administrasi, termasuk dalam hal keuangan, bagi pegawai DPK bisa memilih ke KPU atau ke Pemda, kalau memilih ke KPU, kita akan proses dan semua akan menjadi beban KPU, tetapi apabila mereka memilih ke Pemda, KPU masih tetap meminjamnya, bukan berarti dikembalikan atau dipulangkan, sampai KPU mempunyai SDM yang memenuhi syarat,” tegas Bambang. (arf)

KPU-RI Gelar Verifikasi Faktual 16 Parpol di Tingkat Pusat


 Jakarta, kpu.go.id – Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang (UU), KPU melaksanakan tahapan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik (parpol) yang telah memenuhi syarat administratif, Senin (05/10). Verifikasi faktual ini dilakukan KPU dengan mendatangi langsung ke lokasi kantor 16 parpol tersebut di tingkat pusat.
 
Dalam proses verifikasi faktual ini, KPU-RI menerjunkan langsung Anggota KPU Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Arief Budiman, dan Hadar Nafis Gumay, serta Sekretaris Jenderal KPU-RI Suripto Bambang Setyadi. Dalam menjalankan tugas verifikasi faktual, mereka juga dibantu oleh Tim Verifikator dari Sekretariat Jenderal KPU-RI.

Tim verifikator KPU-RI berbagi tugas dalam 6 tim untuk mendatangi ke kantor 16 parpol. Tim Anggota KPU Ida Budiati mendatangi kantor Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tim Anggota KPU Sigit Pamungkas mendatangi kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Tim Anggota KPU Arief Budiman mendatangi kantor Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem). Tim Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah mendatangi kantor Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Tim Anggota KPU Hadar Nafis Gumay mendatangi kantor Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Tim Sekretaris Jenderal KPU mendatangi kantor Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Persatuan Nasional (PPN), dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang seharusnya akan dilakukan verifikasi faktual pada hari Senin 5 November 2012, digeser waktunya menjadi hari Selasa 6 November 2012.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 pasal 17 ayat (1) disebutkan KPU melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran persyaratan, yaitu jumlah dan susunan pengurus parpol di tingkat pusat, pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 persen, dan domisili kantor tetap dan dokumen yang sah, seperti sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu.

Menurut Anggota KPU Arief Budiman, batas waktu verifikasi faktual ini akan dilakukan KPU sampai tanggal 6 November 2012. Kemudian parpol juga diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 11 hingga 17 November 2012, hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012.

“Meskipun parpol di tingkat pusat ini nanti lolos verifikasi faktual, hal ini belum menjamin mereka lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2014, karena KPU juga masih menunggu laporan hasil verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Arief Budiman saat menyambangi salah satu kantor parpol untuk verifikasi faktual.

Penentuan akhir dari proses verifikasi ini, tambah Arief, akan dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan penetapan parpol peserta pemilu tanggal 29 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013. Selanjutnya KPU akan mengumumkan parpol peserta pemilu pada tanggal 9 s/d 11 Januari 2013. (arf)

KPU Harapkan Tercipta Hubungan Simbiosis Mutualisme Dengan Pers


 Jakarta, kpu.go.id- Media massa atau pers memilki peran jurnalistik untuk menyampaikan informasi (transfer knowledge) kepada masyarakat luas mengenai seluruh aktifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu. Di lain pihak, KPU juga harus dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada pers, sehingga pemberitaan yang dimuat oleh media menjadi berimbang, faktual, dan akurat. Jika kondisi ideal itu dapat berjalan, maka akan tercipta hubungan simbiosis mutualisme.
 
 “KPU ingin memberikan akses yang seluas-luasnya kepada media, sehingga, media dapat menginformasikan segala aktifitas KPU. Tapi, media juga harus berimbang, harus fair, lugas. Ini namanya simbiosis mutualisme,” demikian harapan yang disampaikan oleh anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam kegiatan Orientasi Pers antara KPU dengan media massa, di Hotel Red Top, Jakarta, Selasa (30/10).

Selain Ferry, tampil sebagai pembicara adalah Hadar Nafis Gumay (anggota KPU), Prof. Siti Zuhro (peneliti senior LIPI), dan August Mellaz (Peneliti Perludem). Sekitar seratus peserta dari berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, menjadi undangan dalam acara tersebut.

Mantan Ketua KPU Jawa Barat itu juga menekankan, dalam pemberitaan menyangkut seluruh tahapan Pemilu 2014 yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, KPU dan media massa harus memiliki kesamaan persepsi. Ia mencontohkan, ketika ada pihak-pihak yang mempertanyakan kemandirian KPU karena melakukan kerjasama dengan pihak asing (polemik Sipol --red), media seharusnya dapat memberikan informasi yang lebih berimbang.

“Mandiri itu artinya, ketika memutuskan sesuatu, termasuk kerjasama dengan pihak asing misalnya, KPU tidak dalam kondisi tertekan karena adanya intervensi. KPU harus memutuskan sendiri, harus mampu mengontrol semuanya. Jadi tidak ada itu keberpihakan atau intervensi. Begitu juga saat harus menunda pengumuman partai yang lolos verifikasi administrasi. Hal itu (penundaan --red) karena kami harus berhati-hati dan cermat dalam membuat keputusan. Saya berharap teman-teman media dapat menginformasikannya dengan baik,” tandas pria yang menyelesaikan Program S 3-nya di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat itu.

KPU, sambung Ferry, saat ini sedang melakukan tahapan verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2014. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan penetapan hasilnya akan diputuskan dalam rapat pleno yang akan dilakukan secara terbuka.

“Sesuai jadwal dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2012 yang baru saja dirilis, verifikasi faktual kepengurusan pusat dan provinsi akan dilakukan pada 30 Oktober-6 November 2012, sedangkan di tingkat kabupaten/kota pada 30 Oktober hingga 24 November 2012. Silakan seluruh prosesnya diinformasikan oleh media. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, rapat pleno penetapan pada 8 Januari 2013 pun akan kami gelar terbuka. Ini agar rekan-rekan pers dapat meliputnya secara langsung,” janji Ferry.

Ferry menambahkan, sesuai kesepakatan, pada 6 Desember tahun ini, Pemerintah akan menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada KPU, dan akan menjadi basis bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih (voter registration). Hal inilah yang dikeluhkan oleh Ferry. Menurutnya, sebaiknya data yang diserahkan bukan data agregat, melainkan data kependudukan.

“Kalau data agregat, itu artinya isinya hanya jumlah penduduk keseluruhan. Jadi bukan data by name. Harusnya yang diserahkan itu data kependudukan, yang memuat data by name. Itu akan memudahkan KPU melakukan sinkronisasi dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Tapi, KPU mengikut saja pada undang-undang,” katanya.

Sementara, Siti Zuhro menyampaikan, peran media dalam penyelenggaraan pemilu sangat menonjol. Meski pun media tidak dapat seratus persen menjadi non partisan, paling tidak, media dapat menjalankan fungsi jurnalismenya untuk menyebarluarkan informasi dan sosialisasi (transfer knowledge) apa yang dilakukan oleh KPU.

“Semakin baik seorang jurnalis memahami issue, maka akan semakin “dalam” informasi yang bisa ia tulis. Demokrasi itu selain dari rakyat, juga untuk rakyat. Ini namanya pengarusutamaan rakyat. Kalau media belum bisa menghargai toleransi, trust building, dan egaliter, itu berarti belum bisa independen. Idealnya, tidak boleh terjadi, owner media itu juga seorang pimpinan parpol. Jika itu terjadi, maka antara asa dan realita, akan ada gap yang luar biasa. Saya tantang teman-teman media untuk bisa lebih berperan dalam meningkatkan partisipasi,” ujar doktor Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu. (dd/red. dok: hupmas)