.:: Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang - Ingat Pemilu Legislatif Tanggal 9 April 2014 ::.

Senin, 29 Oktober 2012

16 Parpol Lolos Verifikasi Administrasi

Jakarta,kpu.go.id---Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan 16 parpol lolos verifikasi administrasi tahap II. Sementara 18 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi.
 
Sebanyak 16 parpol tersebut antara lain Partai Nasdem, PDIP, PKB, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Sementara 18 parpol yang tidak lolos yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republika Nusantara (Republikan), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik didampingi 6 anggota komisioner lainnya Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Nadar Hafis Gumay, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas,  mengatakan setelah verifikasi adminstrasi KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap parpol yang lolos verifikasi administrasi tersebut.  

“Pada verifikasi faktual nanti kita akan buktikan apakah seluruh dokumen yang diserahkan partai politik itu, ada secara fisik atau tidak,” ujar Husni.

Verifikasi faktual akan dilakukan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. “Besok tim akan berangkat ke-33 provinsi untuk mengantarkan berkas dan melakukan supervisi untuk pelaksanaan verifikasi faktual nanti,” ujarnya.

Husni meminta partai yang lolos verifikasi administrasi tahap II segera mempersiapkan diri. Sebab masa perbaikan untuk verifikasi faktual hanya satu kali sebelum akhirnya diputuskan oleh KPU.

Husni kembali menegaskan bahwa pengunduran jadwal pengumuman bukan karena adanya tekanan politik ataupun negosiasi politik dengan pihak tertentu. Pengunduran itu, kata Husni semata-mata untuk mencermati kembali data-data yang diserahkan parpol.

“Kita melakukan pengunduran murni karena pertimbangan kelengkapan data. Misalnya data kartu tanda anggota (KTA), parpol baru menyerahkannya diakhir masa perbaikan, sementara jumlahnya banyak. Ada puluhan juta data yang harus dicermati,” jelasnya.

Pengunduran jadwal itu juga tidak melanggar undang undang. “Yang tidak boleh diubah itu jadwal pemungutan suara,” kata Husni. Landasan hukumnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-X/2012 pada Bagian Pertimbangan Hukum pada sub bagian Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012.

Dalam putusan MK itu menyebutkan dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara.

KPU melakukan verifikasi faktual di tingkat pusat sampai 21 November 2012, di tingkat provinsi sampai 28 Desember 2012 dan di tingkat kabupaten/kota sampai 20 Desember 2012. Penetapan parpol peserta pemilu dilaksanakan 29 Desember 2012 sampai 8 Januari 2013. Pengumuman partai politik peserta pemilu 9 sampai 11 Januari 2013. (GD)
 

KPU Umumkan Parpol Yang Memenuhi Syarat Administrasi

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan partai politik (parpol) yang memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
Pengumuman ini dilakukan bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2012 yang merupakan hari Sumpah Pemuda, sehingga memiliki momentum yang penting, dengan semangat kenegaraan kita untuk memperkuat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam konferensi pers yang diselenggarakan KPU di ruang sidang utama lantai 2 KPU, Minggu(28/10). Hadir dalam konferensi pers tersebut seluruh Komisioner KPU, Sekretaris Jenderal KPU, Wakil Sekretaris Jenderal KPU, dan perwakilan dari Bawaslu yang diwakili oleh Anggota Bawaslu, Nasrullah.

“Hari ini merupakan bagian akhir dari hasil verifikasi administrasi yang telah dijadwalkan, dan kami terlebih dahulu memutuskan untuk merubah Peraturan KPU Nomor 7 dan 8 Tahun 2012 yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan rapat pleno yang baru saja usai menjelang Maghrib tadi,” papar Husni Kamil Manik.

Penundaan pengumuman ini merupakan konsekuensi dari perubahan peraturan itu, tambah Husni, juga melandasi perubahan waktu untuk melakukan kegiatan verifikasi faktual, beserta proses pelaksanaannya nanti. Khusus untuk Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, hal yang menjadi fokus dalam perubahan itu menyangkut verifikasi faktual keanggotaan, dimana KPU menyatakan bahwa verifikasi faktual keanggotaan akan dilakukan untuk membuktikan apakah keberadaan keanggotaan parpol secara administratif dan faktual nyata ada di tingkat kabupaten/kota.

“Kita akan meneliti apakah komposisi keanggotaan 1000 atau 1/1000 berdasarkan jumlah penduduk setiap di 497 kabupaten/kota, tidak termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) yang ditetapkan DPR baru-baru ini,” ujar Husni.

Husni juga menambahkan, KPU dalam melakukan perubahan tersebut, juga mempertimbangkan putusan MK Nomor 52/PUU/X/2012. Dalam putusan MK tersebut, pada bagian menimbangnya disebutkan bahwa dengan adanya putusan mengenai pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terutama terkait ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilu legislatif Tahun 2014 harus disesuaikan dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara

Hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagai berikut :

Pertama, parpol yang memenuhi syarat administrasi ada 16 parpol, yaitu Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Kedua, parpol yang tidak memenuhi syarat administrasi ada 18 parpol, yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (PAKAR), Partai Nasional Republik (NASREP), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia (PBI), dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).


Husni juga mengingatkan kepada parpol yang telah memenuhi syarat administrasi agar mempersiapkan diri. Verifikasi faktual ini akan membuktikan bahwa seluruh dokumen parpol yang dinyatakan undang-undang harus diperiksa secara fisik keberadaannya di daerah.

“KPU berharap 16 parpol yang lolos verifikasi administratif ini bisa segera mempersiapkan diri untuk verifikasi faktual dan verifikasi ini hanya menyisakan satu kali perbaikan, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil perbaikan, kemudian kita akan mengambil keputusan final mengenai parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014,” ujar Husni di akhir konferensi pers tersebut.
(arf, foto:dod)

KPU Optimalkan Waktu Demi Kecermatan Verifikasi Parpol

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya kerja keras dan berhati-hati dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2014. Semua itu dilakukan agar semua proses verifikasi ini mempunyai legalitas yang kuat dan mempunyai manfaat yang besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Hal ini diungkap oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam konferensi pers yang diselenggarakan KPU di ruang Media Centre KPU, Kamis (25/10). “Untuk itu, KPU belum membuat kesimpulan akhir dari hasil verifikasi administrasi partai politik (parpol) peserta pemilu 2014, ini adalah upaya kehati-hatian dan kerja keras kami dalam mencermati dokumen partai politik,” papar Husni Kamil Manik.

Selanjutnya, Anggota KPU Hadar Nafis Gumay juga menambahkan, proses verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2014 ini pada dasarnya dibagi menjadi dua aspek yang diperiksa, pertama, aspek kepengurusan, kedua, aspek keanggotaan. Persyaratan pemilu 2014 jauh lebih berat dari pemilu yang lalu, banyak sekali aspek yang perlu dilihat dokumen-dokumen yang terkait di dalamnya. KPU butuh lebih banyak waktu dan ruang untuk bisa memastikan apa yang dikerjakan ini tidak keliru, khususnya tentang keanggotaan.

“Malam ini kami belum bisa mengambil keputusan, khususnya aspek keanggotaan, kami harus mencermatinya, sehingga kami bersama-sama belum bisa mengambil keputusannya hari ini, dan direncanakan hari Minggu siang akan kami ambil keputusan dan mengumumkannya,” ujar Hadar, yang merupakan Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ini.

Prosedur yang KPU sediakan tidak sepenuhnya direspon sesuai dengan prosedur yang diharapkan, tambah Hadar, ada sebagian parpol yang melengkapi datanya melalui proses sistem informasi, tetapi ada sebagian lagi ada yang tidak mengikuti proses tersebut, sehingga KPUmembutuhkan kecermatan yang lebih jauh.

Sementara itu Anggota KPU Ida Budhiati juga menyampaikan bahwa KPU tidak merubah tahapan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan KPU nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah ke nomor 11 tahun 2012. KPU juga memastikan tanggal 29 Oktober 2012 dokumen sudah dapat dikirim ke KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

“Jadi tidak ada waktu yang dirugikan dari aspek peserta pemilu, kami mengelola waktu yang dimiliki oleh KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga kami perlu melakukan pencermatan dalam rangka mengedepankan aspek kehati-hatian,” ujar Ida Budhiati.

Penyelenggara pemilu itu dituntut bekerja secara cermat, tambah Ida, dengan mengedepankan aspek administrasi pemilu, supaya tidak ada kekeliruan, maka KPU memandang untuk mengoptimalkan waktu. Kemudian secara pararel KPU akan menyampaikan hasilnya kepada parpol dan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi untuk segera ditindaklanjuti.  (arf, foto:dod)

Minggu, 21 Oktober 2012

RELEVANSI PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI


Jakarta, kpu.go.id- Jumat(19/10) Rapat Kerja pembahasan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan KPU dan KPU se-Provinsi Indonesia yang bertempat di Hotel Royal Kuningan hari kedua mendatangkan komisioner KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Ida Budhiati, SH, MH sebagai pembicara. Rapat yang telah berlangsung sejak hari Rabu(17/10) kemarin membahas tentang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan substansi materi mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk keperluan pemilu 2014.
Ida menjelaskan tentang fakta sosial Pemilu 2009 yaitu terdapat daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang over representative dan under representative, kemudian daerah pemilihan yang tidak berada dalam satu kesatuan wilayah geografis sehingga menimbulkan hambatan komunikasi dan transportasi. Kemudian isu-isu penataan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2014 sebagaimana tertuang di UU No.8/2012 yang mengatur secara limitatif tentang penataan dapil.

Prinsip-prinsip pembentukan dapil yang dijelaskan oleh Ida yaitu kesinambungan, kesetaraan suara, integralitas wilayah, dan kohesivitas. Kemudian tahapan kegiatan penataan dapil yang dipaparkan Ida yaitu konsolidasi dan sinkronisasi data penduduk, penetapan jumlah penduduk dan alokasi kursi oleh KPU, penetapan alokasi kursi DPR Papua, Papua Barat, Aceh dan DKI Jakarta ditambah ¼ dari kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan, simulasi penataan dapil oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, konsultasi publik rancangan penataan dapil yang disusun KPU Prov dan KPU Kab/Kota, penyampaian laporan rancangan penataan dapil pada KPU, dan penetapan dapil oleh KPU.

Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Joyowardono selaku moderator dalam sesi tersebut menyampaikan kesimpulan dari hasil sesi yang pada intinya penataan dapil kedepan bersifat terbatas, dan harus menggunakan pola yang sudah ada dalam pembagian jumlah dan penghitungan dapil.(tie/ibn)

KPU RE-DESIGN DAPIL DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA


Jakarta, kpu.go.id- Perubahan jumlah penduduk dan wilayah sepanjang tahun, mengharuskan adanya evaluasi dan penataan kembali daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan Rapat Kerja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Substansi Materi mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk Keperluan Pemilu 2014 dengan mengundang seluruh KPU Provinsi se-Indonesia, bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.
Acara yang berlangsung dari tanggal 17-20 Oktober 2012 tersebut, mendatangkan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Indra Pahlevi; Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Eko Subowo; dan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto. 

Melalui raker tersebut disampaikan bahwa pembentukan dapil pemilu DPRD Provinsi, apabila terdapat kabupaten/kota yang kuotanya lebih dari 12 kursi, maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kabupaten/kota tersebut bisa dipilah, yang masing-masing pilahan terdiri atas satu atau beberapa kecamatan.

“Seperti pada kasus di Kalimantan Tengah, ada desa yang jumlah penduduknya begitu banyak, namun ada desa yang jumlah penduduknya sangat sedikit. Disini harus ada yang dikorbankan, yang perolehan kursinya lebih dari 12, maka harus direlakan menjadi 12 kursi saja,” ujar Indra Pahlevi.

Untuk membagi kursi ke daerah pemilihan, Didik menilai, bahwa prinsip kesetaraan suara dalam pembentukan dapil harus diutamakan. “Prinsip utama dalam pembentukan dapil adalah prinsip kesetaraan suara,” tegas Didik.

Yang dimaksud kesetaraan suara disini bahwa dalam pemilu, suara setiap warga negara adalah sama, tidak peduli mereka berasal dari ideologi, agama, etnis, daerah, atau dari kelas ekonomi yang berbeda. Selain prinsip kesetaraan suara, pembentukan daerah pemilihan harus berdasarkan prinsip integralitas wilayah, kesinambungan wilayah dan kohesivitas penduduk. (nia)

Rabu, 17 Oktober 2012

KPU Terbitkan SE 512 Tentang Verivikasi Administrasi Keanggotaan Parpol


Jakarta, kpu.go.id- Sehubungan dengan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 512/KPU/X/2012.
Dalam SE bertanggal 15 Oktober 2012 tersebut, KPU menyampaikan uraian tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Selasa, 16 Oktober 2012

33 Partai Politik Manfaatkan Masa Perbaikan Berkas

Jakarta, kpu.go.id- “Memperhatikan aktifitas partai politik (parpol) dalam masa perbaikan ini, kami mencatat ada 33 parpol dari 34 parpol terdaftar yang memang memanfaatkan masa perbaikan ini,” ungkap Hadar dalam konferensi pers yang diadakan di ruang Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin (5/10), yang didampingi Komisioner KPU lainnya yakni Ida Budiarti dan Arif Budiman. Hanya satu parpol yang tidak menggunakan kesempatan masa perbaikan ini yakni Partai Republikan.

Penggunaan Sistem Informasi Partai Poltik (SIPOL) KPU pada proses verifikasi administrasi kali ini diharapkan dapat membantu KPU dalam  hal transparansi proses verifikasi, yang diharapkan dalam pelaksanaannya KPU akan dibantu oleh KPU kabupaten/kota dengan menggunakan dua metoda yakni pertama metode on live dimana daftar nama keanggotaan sudah ada di aplikasi SIPOL dapat dipantau langsung prosesnya melalui aplikasi tersebut, kedua metode off live (manual) dimana pada metode ini  KPU menyerahkan soft copy daftar nama kenggotaan parpol kepada KPU kabupaten/kota yang akan dimuat ke dalam server KPU yang kemudian dicocokan dengan hard copy dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ada di KPU kabupaten/kota. Berita acara hasil verifikasi dengan cara manual tersebut tetap akan dimuat secara online di aplikasi SIPOL.

“Untuk yang menyerahkan daftar nama kenggotaan memanfaatkan aplikasi SIPOL kami akan bekerja secara transparan bisa diikuti prosesnya oleh parpol yang bersangkutan, ini salah satu kemanfaatan sebetulnya apabila parpol mendukung kebijakan KPU dalam mambuka transparansi proses verifikasi keanggotaan partai politik” ungkap Ida Budiarti.

Sedangkan menurut Arif Budiman, penggunaan SIPOL adalah untuk membantu proses mulai pendaftaran, verifikasi sampai dengan penetapan parpol yang lolos atau tidak lolos. Dalam aplikasi SIPOL sendiri tercatat daftar nama keanggotaan suatu parpol yang dapat dilihat dan diakses oleh khalayak luas, tetapi bagi parpol yang tidak menggunakan SIPOl juga berarti mereka tidak mempunyai kenggotaan.

“Ternyata SIPOL itu bukan program atau kegiatan ilegal yang dilakukan KPU, SIPOL itu kegiatan resmi yang dipakai oleh KPU untuk membantu proses pendaftraan, verifikasi sampai dengan penetapan parpol lolos atau tidak lolos menjadi peserta pemilu” ungkap Arif. Penggunaan aplikasi SIPOL yang dapat dilakukan dengan online diharapkan dapat meningkatkan transparansi KPU dalam proses pelaksanaan tahapan yang sedang berjalan ini. “Kalau kawan-kawan parpol itu menggunakan apikasi SIPOL tidak dengan off line tetapi juga bisa ditampilkan online kawan-kawan media juga bisa lihat, partai apa punya keanggotaan berapa (melalui SIPOL), tetapi yang tidak mau menggunakan SIPOL kita tidak bisa lihat karena semua datanya nol (tidak ditampilkan, karena tidak dimasukan ke dalam aplikasi SIPOL - red)” tambah Arif.

Arif juga menegaskan bahwa parpol yang tidak memasukan datanya ke dalam SIPOL maka tidak akan gugur, “tudingan orang selama ini kalau tidak dimasukan ke SIPOL maka dinyatakan gugur/gagal, tidak juga tetapi itu akan membuat kami harus bekerja ekstra seperti yang dikatakan Ibu Ida tadi, terpaksa kami harus melaksanakan pekerjaan secara manual,” pungkas Arif.

Untuk pelaksanaan verifikasi keanggotaan parpol calon peserta pemilu KPU bersama jajaran di tingkat kabupaten/kota sudah siap dan penuh semangat bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu dan pebuh waktu.

Berikut partai yang sudah menggunakan aplikasi SIPOL :
1.    PAN,
2.    PBB,
3.    Gerindra ,
4.    Hanura,
5.    PKPI,
6.    PKB,
7.    PKBIB,
8.    NASDEM dan
9.    PPRN
(domin/red)

Sudahkan Aman Data-Data KPU, SOP Untuk Menjawabnya?

Jakarta, kpu.go.id- Standard Operating Procedure (SOP) menjadi pagar dalam aktifitas pengamanan data.   Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat draft rancangan petunjuk dan pelaksanaan SOP keamanan data. Demikian disampaikan anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah pada kegiatan di Hotel Ibis Archadia, Jakarta, yang berlangsung dari hari Kamis (11/10) dan berakhir hari Sabtu (13/10) digagas oleh Biro Perencanaan dan Data, KPU khususnya oleh Bagian Data dan Informasi. Acara yang mendatangkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing itu, membahas tahap-tahap persiapan penyusunan SOP, yang bertujuan agar penerapan SOP Keamanan Data dapat berjalan efektif.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mengetuai Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga dalam pembukaan acara mengemukakan akan pentingnya SOP Keamanan Data. “Perlunya manajemen data, tentunya dari bagaimana penghimpunan data, alur data, hingga data tersebut dapat diinformasikan dengan memenuhi standar-standar penginformasian data yang aman tetapi tidak tertutup,” demikian awal pembukaannya.
Ferry juga menekankan agar data-data KPU harus terkompilasi secara menyeluruh dan lengkap, kemudian data itu well inform (dapat diinformasikan dengan baik) tetapi data-data tetap aman (secure). “Untuk mengkompilasikan agar data-data yang ada di KPU well inform dan secure diperlukan infrastruktur dan SOP yang bagus, karena hal ini juga merupakan upaya untuk menjaga integritas KPU,” pesannya.

Sementara itu Andrari Grahitandaru, narasumber dari Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) menekankan adanya dasar hukum atau dasar kebijakan pimpinan dalam grand design untuk menjalankan tugas-tugas. Karenanya dalam membuat SOP tentunya berpedoman pada kebijakan yang telah diputuskan oleh pimpinan lembaga. Ia menceritakan pula bahwa setiap penyelenggaraan pemilu, BPPT yang masuk dalam prakarsa selalu mendampingi KPU. “Sinergi antara penyelenggara Negara yang lain memeng sangat diperlukan dalam melangsungkan event-event nasional semacam pemilu,” demikian dikatakan Andrari yang memaparkan materi Kebijakan Sistem Keamanan Informasi selama dua jam.

Di bagian lain, secara teknis narasumber yang merupakan praktisi, Hasyim Gautama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), yang bertindak langsung mengerjakan kegiatan rutinnya, menjelaskan tentang Keamanan Data pada Instansi Pemerintah,  menjelaskan adanya tantangan jika data kita diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. “Cara menyerang data tentunya kita juga harus mempelajarinya, hal ini agar kita dapat melakukan penangkalan terhadap serangan tersebut karena kita sudah mengetahui cara penyerangannya,” demikian urainya.

Dalam hal Pengelolaan dan Identifikasi Resiko Keamanan, dijelaskan oleh Yudhistira Nugraha yang juga pelaku pekerjaan mengamankan data di Kemenkominfo, menguraikan bahwa resiko  itu tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat diminimalisir atau dipindahkan saja. “Kita sebagai pelaku pengelola data tentunya harus mengetahui asset-aset data tersebut sehingga kita dapat melakukan pengamanan, dan kita juga harus mengetahui tingkat ancaman-ancaman terhadap data sehingga kita dapat memimalisir atau memindahkan resiko ancaman keamanan data,” pesannya dalam paparan selama dua jam.

Dalam akhir penutupannya, Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU, mengingatkan akan pentingnya SOP dalam mengamankan data-data KPU, sehingga seusainya acara pembahasan ini akan segera ditindaklanjutinya ke dalam draft SOP Keamanan Data di KPU. (wwn/red)
 

KPU "Jemput Bola" Para Pemilih Pemula Melalui Seminar Kampus

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat gebrakan baru dengan cara menjemput bola terhadap pemilih pemula melalui Seminar Kampus yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Oktober-November 2012 di 6 (enam) perguruan tinggi di Indonesia.

Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Andalas (Unand) Padang dan Universitas Brawijaya (UB) Malang menjadi tujuan dan lokasi diadakannya kegiatan Seminar Kampus. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya para pemilih pemula sekaligus untuk memenuhi target 75% tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014.

Seminar Kampus dikemas secara apik dengan konsep semenarik mungkin dan berkesan "Anak Muda". Untuk mewujudkannya Tim Panitia KPU berkoordinasi dengan ke-6 perguruan tinggi tersebut agar kegiatan Seminar Kampus dapat terlaksana dengan baik, sehingga pesan dan informasi kepemiluan yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya dapat tersampaikan secara jelas, lugas dan akurat. Para narasumber yang akan mengisi acara tersebut adalah Komisioner KPU dan para pakar politik yang ditunjuk oleh pihak Universitas.

Keenam perguruan tinggi pun sangat antusias dengan kerjasama yang terjalin, hal itu terlihat dari respon yang disampaikan oleh rektor, dekan dan beberapa personel perwakilan dari Program Studi Jurusan Fisip UB (12/10) ketika menyambut kedatangan Tim Panitia. Kegiatan tersebut juga dinilai sangat baik oleh DR. Ainur Rasyid selaku Pembantu Rektor III, menurutnya kegiatan sosialisasi melalui Seminar Kampus sangat berguna sekali bagi para mahasiswa UB apalagi momentnya sangat tepat karena UB juga akan segera melaksanakan pemilihan Ketua Umum Mahasiswa UB.

Bentuk kerjasama melalui kegiatan Seminar Kampus ini, bisa menjadi sarana sharing mengenai pemilu dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk kendala, hambatan serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Sehingga akan diperoleh solusi yang dapat dirumuskan antara kalangan akademisi termasuk para mahasiswa sebagai target pemilih pemula dan KPU ke dalam strategi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. (tiwi/red)

Informasi Silog

Jakarta, kpu.go.id- Disampaikan kepada seluruh operator Silog, untuk mengisi data TPS, harga satuan, dan biaya distribusi pada masing-masing satker sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Adapun perkiraan jumlah TPS yang diinputkan untuk Silog adalah perkiraan jumlah TPS dengan asumsi jumlah pemilih per TPS adalah 300 orang.
Apabila pada saat pengisian, terdapat data wilayah yang kurang sesuai disebabkan oleh adanya pemekaran wilayah dan lain sebagainya, agar mengirimkan data wilayah tersebut ke admin silog KPU di email : logistik@kpu.go.id.

Pengisian data sebagaimana dimaksud, agar selesai pada bulan Oktober 2012.

KPU Terbitkan SE 508 Tentang Verifikasi Administrasi Keanggotaan Parpol

Jakarta, kpu.go.id- Sehubungan dengan masa perbaikan dokumen parpol calon peserta Pemilu 2014 dan verifikasi administrasi keanggotaan parpol, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 508/KPU/X/2012.
Dalam SE bertanggal 12 Oktober 2012 tersebut , KPU menyampaikan uraian tugas KPU  provinsi dan KPU kabupaten/kota, yaitu:

  1. Penerimaan perbaikan daftar nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh KPU kabupaten/kota berakhir pada 15 Oktober 2012, pukul 16.00 waktu setempat;
  2. KPU kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan tugas penerimaan perbaikan daftar nama anggota parpol dan fotokopi KTA pada KPU secara online melalui aplikasi Sipol dan secara tertulis melalui KPU provinsi dengan melampirkan tanda terima;
  3. KPU provinsi melakukan supervisi, asistensi, dan monitoring pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota dan melaporkan kepada KPU.

Sabtu, 13 Oktober 2012

Bangun Kantor, KPU Butuh Fasilitasi Daerah

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik meminta dukungan pemerintah daerah memfasilitasi tanah hibah untuk pembangunan kantor KPU di provinsi dan kabupaten/kota. Husni mengatakan selama ini, dukungan dari pemerintah daerah dalam pengadaan tanah hibah tersebut masih kurang maksimal.

“Kita akan layangkan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengeluarkan surat edaran (SE) kepada semua kepala daerah agar memfasilitasi tanah hibah untuk kebutuhan pembangunan perkantoran KPU di daerah,” ujar Husni saat memberi arahan dan sekaligus membuka Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga KPU Tahun Anggaran 2013 di Hotel Borobudur, Kamis malam (11/10).

Hadir dalam acara itu anggota KPU RI Arief Budiman dan Sigit Pamungkas, Sekjen KPU RI Suripto Bambang Setyadi, Wasekjen Asrudi Trijono, para kepala biro serta anggota KPU dan sekretaris KPU provinsi se Indonesia.  

Karena fasilitasi tanah hibah itu belum maksimal, kata Husni, KPU provinsi dan kabupaten/kota tidak banyak yang mengajukan anggaran untuk pembangunan kantor pada tahun anggaran 2013.

Untuk perkantoran KPU di pusat, kata Husni, rencananya akan dibangun satu komplek dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Graha pemilu masih sedang dibahas dengan DPR, Setneg dan lainnya. Rencananya dibangun satu komplek dengan Bawaslu dan DKPP,” ujarnya.

Hingga saat ini lokasi graha pemilu tersebut belum ditetapkan. KPU meminta dibangun di Jalan Gatot Subroto, sementara DPR menyarankan dibangun di Kemayoran. Pembangunan graha pemilu itu diperkirakan membutuhkan dana Rp335 miliar.

“Tahun 2013 akan dianggarkan Rp100 miliar dan tahun 2014 sebanyak 235 miliar. Kita berharap pembangunannya sudah rampung seiring dengan selesainya penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi saat presiden yang baru terpilih, kita sudah berkantor di gedung baru,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.    

Husni berharap dalam penyusunan RKA/KL tahun 2013 tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan baik antara pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota maupun antara sekretariat dengan komisioner. Husni juga berharap rencana strategis (renstra) KPU yang baru dibahas dapat dipadukan ke dalam RKA/KL 2013.  “RKA/KL kita masih mengacu pada renstra 2010, tetapi diharapkan ada perpaduan atau mengakomodir hasil renstra yang sudah dibahas beberapa bulan lalu,” ujarnya.

Husni mengungkapkan pagu sementara anggaran rutin KPU tahun 2013 ditetapkan sebesar RP1.444.809.875.000. Dana itu akan dialokasikan untuk tiga program yakni dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp888,2 miliar, peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU Rp145 miliar dan penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik Rp104 miliar serta perubahan atau penyesuaian Rp9,6 miliar.

Ke depan, kata Husni, penyusunan RKA/KL akan diserahkan kepada provinsi. KPU RI secara bertahap akan mendelegasikan sebagian kewenangannya ke daerah sehingga provinsi lebih berdaya. Dengan begitu koordinasi dan supervisi bisa lebih maksimal. (Gd)

Kamis, 11 Oktober 2012

KPU Pastikan Verifikasi Parpol Sesuai Jadwal



Jakarta, kpu.go.id- Maraknya berita pemberitaan bahwa KPU tidak melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 --alih-alih memberikan kelonggaran (baca: melunak) kepada parpol, menyiratkan, seolah KPU tidak melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Padahal, KPU telah menyusun seluruh jadwal pendaftaran dan verifikasi parpol itu dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2012 yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2014.

Perubahan PKPU tersebut terkait dengan pemberian ruang perpanjangan waktu bagi parpol untuk melengkapi dokumen, yakni tanggal 8 hingga 29 September, semata-mata adalah untuk menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini ditegaskan oleh anggota KPU, Hadar Nafis Gumay.

“Perubahan PKPU (PKPU Nomor 7 menjadi PKPU Nomor 11 --red) tersebut untuk merespons keputusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 yang mengamanatkan agar semua parpol diperlakukan dengan adil dalam proses pendaftaran dan verifikasi,” kata Hadar ketika ditemui di ruang pendaftaran parpol, di Ruang Sidang Lt. 2 KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta.

Tanggal 29 September 2012 adalah hari terakhir bagi parpol untuk melengkapi dokumen. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi administrasi Tahap I (pertama), 30 September-6 Oktober 2012. Hasilnya akan disampaikan KPU pada 8 Oktober 2012. Di sini akan diketahui kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapai dan/atau diperbaiki oleh masing-masing parpol.

Kemudian, KPU kembali memberikan ruang kepada parpol untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen, yakni 9-15 Okober 2012. Disambung dengan verifikasi administrasi Tahap II (kedua), pada 16-22 Oktober 2012. Dan, pada 23 Okober, KPU akan mengumumkan partai-partai apa saja yang berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu verifikasi faktual.

“Tanggal 23 Oktober itulah gong-nya,” kata anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu itu.

Setelah itu, kata Hadar, KPU akan melakukan tahap yang paling krusial dalam proses ferivikasi parpol ini, yakni verifikasi faktual. Verifikasi faktual dilakukan secara paralel oleh KPU di semua tingkatan di seluruh Indonesia.  Waktunya mulai 26 Oktober hingga 20 November 2012.(dd/red)
 

Selasa, 09 Oktober 2012

Perkuat IT, KPU Bangun Kepercayaan Publik

Jakarta,kpu.go.id- Keberadaan pusat data dan teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mewakili wajah lembaga dimata publik. Input data, pengelolaan data dan penyajian data yang baik melalui fasilitas teknologi informasi yang tersedia akan membangun kepercayaan publik terhadap KPU. Karena itu, pengelolaannya harus sesuai standar dan tersertifikasi.

Demikian disampaikan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka acara Rapat Koordinasi Revitalisasi Data Center di Hotel Bidakara, Senin malam (8/10). Hadir dalam acara itu Kepala Biro Perencanaan dan Data Moyong Hariyanto serta sejumlah narasumber dari pakar IT Institut Teknologi Bandung (ITB) di antaranya Basuki Suhardiman dan Mugi Sugiarto.

Husni menyebutkan ketersediaan dan akurasi data merupakan bukti bahwa KPU sudah bekerja. Kepercayaan publik akan tumbuh jika dari pemilu ke pemilu pengelolaan datanya lebih baik. “Kalau sebelumnya data yang dimiliki KPU belum dianggap handal, ini tantangan bagi kita untuk mengelola data kepemiluan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Mantan anggota KPU Sumatera Barat dua periode ini menambahkan, keberadaan teknologi informasi sangat membantu KPU dalam melayani kebutuhan informasi publik. Namun kecepatan informasi harus diikuti dengan akurasi data. Karena itu data yang ada dalam sistem teknologi informasi KPU harus diupayakan sama dengan data yang tersertifikasi.

Mengelola data center, kata Husni, juga termasuk menjaga keamanan data dari kerusakan sistem dan serangan pihak luar. Segala kemungkinan yang akan merusak dan menghilangkan data harus diantisipasi. Salah satunya dengan menyediakan back up data di luar data center. “Yang mahal itu datanya. Makanya harus ada back up data di luar data center,” ujarnya.

Husni juga meminta pengelola memikirkan kapasitas data center yang tersedia. Sebab ada kekhawatiran jika semua provinsi dan kabupaten/kota melakukan akses data secara bersamaan, terjadi kerusakan pada jaringan atau minimal aksesnya menjadi lambat. Hal-hal semacam itu, jelas akan mengganggu akses data dan informasi publik.

Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI Moyong Hariyanto mengatakan keberadaan teknologi informasi KPU merupakan salah satu upaya pelayanan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Teknologi informasi yang bagus yang ditandai dengan informasi yang komplit dan  mudah diakses akan membuat KPU makin dipercaya publik.

“Jadi tidak ada lagi ruang bagi siapapun untuk menuduh KPU menyembunyikan data. Kita akan jawab dengan memberikan pelayanan informasi yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya,” ujarnya. Jaringan dan keamanan data merupakan tulang punggung teknologi informasi. Karena itu operasi, pemeliharaan dan administrasi jaringan sangat diperlukan sehingga tidak krodit dan akses informasi menjadi lancar. (Gd)

KPU Minta Parpol Manfaatkan Masa Perbaikan Administrasi

Jakarta,kpu.go.id—Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah merampungkan verifikasi administrasi tahap I partai politik calon peserta pemilu. Senin (8/10), KPU menyerahkan hasil verifikasi tersebut kepada 34 partai politik calon peserta pemilu untuk diperbaiki sampai tanggal 15 Oktober 2012.
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam acara penyerahan hasil verifikasi administrasi tahap I itu menyampaikan sejumlah dokumen partai politik calon peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat. “Ada 45 jenis varian data yang tidak mampu dipenuhi oleh semua partai politik calon peserta pemilu,” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas, dan Arief Budiman serta utusan dari 34 partai politik calon peserta pemilu.

Husni membeberkan 5 garis besar dokumen yang belum dipenuhi oleh parpol. Pertama ; masa berlaku dokumen telah melampau batas waktu pada saat partai politik tersebut mendaftar ke KPU seperti surat keputusan (SK) kepengurusan. Kedua ; masa berlaku perjanjian sewa/kontrak kantor partai tidak sampai dengan tahun penyelenggaraan pemilu berakhir.

Ketiga ; komposisi pengurus tidak memenuhi penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan. Keempat ; sebaran kepengurusan partai tidak sampai 75 persen di tingkat kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan. Kelima ; jumlah anggota partai tidak memenuhi ketentuan 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota.

KPU, tegas Husni, memberikan tenggat waktu kepada pertai politik calon peserta pemilu untuk melakukan perbaikan administrasi 9 sampai 15 Oktober 2012. KPU juga memberi kesempatan kepada parpol untuk berkonsultasi dengan petugas terkait dengan berkas yang harus diperbaiki tersebut.

Husni meminta semua partai politik calon peserta pemilu memanfaatkan waktu yang diberikan untuk memperbaiki dokumen yang belum lengkap. “Parpol diharapkan dapat memanfaatkan masa perbaikan secara maksimal untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap,” ujarnya.

Setelah masa perbaikan, KPU akan kembali melakukan verifikasi administrasi 16 sampai 22 Oktober 2012. Hasil akhirnya akan disampaikan ke KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan pimpinan partai politik tingkat pusat 23 sampai 25 Oktober 2012.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menambahkan dasar KPU untuk melakukan verifikasi administrasi keanggotaan adalah data yang ada dalam sistem informasi politik (sipol) yang berasal dari soft file yang diserahkan parpol. “Data itu nantinya akan dibandingkan data yang print/cetak yang diserahkan partai ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Hadar menambahkan banyak data keanggotaan partai yang tidak bisa ditransper ke sipol karena soft file yang diberikan partai ke KPU tidak sesuai standar sipol. “Ada yang ngasih dalam bentuk pdf. Ada yang sudah dalam bentuk excel tapi tidak standar sipol, padahal kita sudah berikan CD-nya sebagai acuan,” ujar Hadar.

Komisioner Ida Budhiati menegaskan untuk komposisi pengurus menyertakan minimal 30 persen perempuan wajib dipenuhi parpol. Toleransi hanya diberikan untuk kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Itupun dengan catatan parpol yang tidak sanggup memenuhi kuota 30 persen perempuan itu mengisi formulir F13 yang berisi upaya-upaya yang sudah dilakukan dan hambatan yang dihadapi dalam memenuhi komposisi keterwakilan perempuan tersebut.

“Untuk pusat, wajib hukumnya 30 persen. Untuk provinsi dan kabupaten/kota jika tidak mampu memenuhi syarat tersebut wajib membuat surat pernyataan. Kalau surat itu tidak dibuat, partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat,” tegasnya.

Ida juga member warning agar parpol tidak menambah dan mengurangi data yang sudah lengkap. “Kewajiban partai hanya menambah data yang belum lengkap,” ujarnya. (Gd)

Sabtu, 06 Oktober 2012

KPU-POLRI Matangkan MoU Pengamanan Pemilu


Jakarta,kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Jumat (5/10) menggelar rapat di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol untuk mematangkan substansi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

Hadir dalam rapat tersebut anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas dan Wasekjen Asrudi Trijono. Dari jajaran Polri, di antaranya hadir Brigjen Suseno Djahri, Kombes Agung Makbul, AKBP Asep JS, SIK, dan Carles Marpaung.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap nota kesepahaman tersebut segera dirampungkan sehingga pengamanan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dapat dimaksimalkan. Apalagi dalam waktu dekat KPU akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi tahap I partai politik calon peserta pemilu. “Paling lambat akhir Oktober, nota kesepahaman itu sudah harus ditandatangani,” ujar Ferry.

Pengamanan yang maksimal pada setiap tahapan, kata Ferry, akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu. “Kami berharap dengan adanya bantuan pengamanan dari Polri, pemilu dapat berjalan aman, damai dan lancar,” ujarnya.

Jika nota kesepahaman sudah ditandatangani kedua belah pihak, KPU dan Polri, akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi secara intensif baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada jajaran KPU dan Polri ke bawah. Sosialisasi diperlukan agar nota kesepahaman itu dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat operasional.  

Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan nota kesepahaman itu juga menjadi masukan penting dalam rapat KPU dan Polri tersebut. Dengan adanya evaluasi, kedua belah pihak akan mudah mendeteksi kelemahan dan kekurangan yang terjadi di lapangan. Hal itu akan menjadi bahan perbaikan untuk rencana pengamanan pada tahapan berikutnya.

Ada beberapa hal yang masuk dalam rencana pengamanan, di antaranya pengamanan penyelenggaraan tahapan pemilu, pengamanan kantor, personel KPU dan aset lainnya, pengamanan pencetakan, penyimpanan, distribusi surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya serta pengamanan pergerakan pengiriman hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke KPU kabupaten/kota. (gd)

Kamis, 04 Oktober 2012

Data Pemilu Harus Terkelola dengan Baik



 Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berkomitmen membangun sistem pengelolaan data pemilu yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui fasilitas teknologi dan sistem informasi politik (sipol) yang saat ini dimiliki KPU, diharapkan semua data yang masuk ke KPU dapat terkelola dengan baik. 


“Alat yang kita miliki diharapkan bisa bekerja maksimal sehingga data-data yang diinput partai politik terkelola dengan baik,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka acara Uji Kesahihan dan Pelatihan Aplikasi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014, Selasa malam (2/10). Acara ini diikuti oleh dua orang utusan dari KPU Provinsi seluruh Indonesia. Satu orang komisioner dan satu orang petugas verifikasi.  

Pemanfaatan aplikasi sipol akan memudahkan kerja KPU dalam menguji akurasi data yang diberikan parpol kepada KPU. Sebab ada jutaan data yang akan diolah petugas. Pengelolaan data yang begitu banyak tidak akan maksimal jika dilakukan dengan cara-cara yang manual.

“Dalam masa pendaftaran saja, ada 17 dokumen yang harus dipenuhi parpol calon peserta pemilu. Itu baru garis besarnya saja. Dalam setiap dokumen ada 3 sampai 4 jenis data yang harus dipenuhi. Data itu tidak mungkin dikelola secara manual,” ujarnya.

Mantan anggota KPU Sumatera Barat dua periode ini mengatakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus memiliki data yang akurat dan terkelola dengan baik. Kapanpun data itu dibutuhkan, KPU dengan mudah dapat menyediakannya. Dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, KPU akan terhindar dari terpaan isu-isu politik.

Husni meminta para petugas yang diberi tanggungjawab dalam pengelolaan data bekerja dengan sepenuh hati. Sebab sipol merupakan pertaruhan bagi KPU untuk menunjukkan kepada publik bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja lembaga.

“Peran operator sangat menentukan, tidak hanya menentukan nasib parpol tapi juga nasib demokrasi di Indonesia. Makanya, kita minta para operator menjaga kualitas kerja dan selalu dalam kondisi prima,” ujarnya.

Husni juga mengapresiasi sejumlah daerah yang sudah memiliki portal yang aktif. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 211 daerah sudah memiliki portal yang aktif. Sembilan provinsi yang portalnya sudah aktif di semua kabupaten/kotanya yakni Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Maluku Utara.

“Tanpa adanya portal, tak mungkin kita bisa memanfaatkan hasil Sipol. Karena itu, daerah yang portalnya belum aktif, saya minta segera diaktifkan dan dikelola secara profesional,” ujarnya. (*)    

Rabu, 03 Oktober 2012

Finalisasi PKPU Pemutakhiran Daftar Pemilih Pileg Tahun 2014

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rabu (03/10) melakukan Konsultasi Publik Dalam Rangka Finalisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Konsultasi publik yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Ditjen PUM, Ditjen Dukcapil, Peneliti dan NGO diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta ruang Bisma Kresna.
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam sambutannya mengatakan sesuai undang-undang batas waktu yang dimiliki oleh KPU untuk menyusun seluruh peraturan yang akan dijadikan acuan untuk penyelenggaraan Pemilu adalah sampai bulan Juni 2013, salah satunya adalah peraturan tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih. Kasus-kasus yang sering muncul terkait dengan daftar pemilih adalah indikasi adanya kecurangan maupun kelalaian oleh penyelenggara pemilu apabila terdapat suara ganda, sebagai penyelenggara pemilu yang independen, kontribusi dan dukungan masyarakat merupakan sesuatu yang luar biasa bermakna, termasuk dalam rangka penyusunan daftar pemilih.

Dalam pleno terakhir menyangkut pemutakhiran data pemilih menyepakati tool sistem informasi pendaftaran pemilih (sidarlih) sebagai bagian yang  tidak terpisahkan dari peraturan sehingga ada jaminan KPU dapat bekerja lebih cermat dan teliti dengan penggunaan tool ini. Dalam konsultasi publik ini KPU mengundang partisipasi yang optimal dari peserta, ruang mana dalam Peraturan KPU yang harus dibenahi, sehingga tidak diperlukan lagi adanya juknis-juknis, surat edaran-surat edaran imbau husni dalam sambutan pembukaan.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam pemaparan finalisasi PKPU Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu mengemukakan alur pendaftaran pemilih dimulai dari penyerahan  Data Agregrat Kependudukan Kabupaten (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih ( DP4) 16 bulan sebelum pemungutan suara. Proses sinkronisasi dilakukan selama 2 bulan, kriteria daftar pemilih antara lain komprehensif, seluruh WNI yang memenuhi persyaratan harus terdaftar sebagai pemilih yang akurat dan mutakhir.Adapun sumber data  DP4 atau data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, DAK2 dan daftar pemilih pemilu terakhir dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Sedangkan Juri Ardiantoro mengemukakan perlu menyiapkan skenario ada langkah hukum luar biasa terkait dengan pengakomodasian warga menjadi pemilih misalnya KPU sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), diputuskan oleh MK, pemilih bisa menggunakan hak pilih dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), jadi apa gunanya ada pemutakhiran data pemilih?.

Di bagian lain Arief Budiman mengatakan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/ Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)  akan dibentuk dan diberi honor 8 bulan. Kalau 8 bulan dan jumlah pantarlihnya jauh lebih banyak (1 TPS, 1 pantarlih) penambahan anggaran akan luar biasa besar. Konsekuensi anggaran yang bertambah besar harus dapat diterima secara rasional oleh parlemen (red-DPR).(Dod)

Kinerja KPU dari Tahun ke Tahun Harus Meningkat

Jakarta.kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik menghadiri rapat monitoring dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2006, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se Provinsi Banten di Hotel Aryaduta Tangerang, Senin malam (1/10).

Husni mengingatkan jajaran KPU bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan tetap berpedoman pada aturan. Begitu juga dalam pelaporan, setiap satuan kerja (satker), katanya, harus memenuhi format laporan sesuai standar yang sudah ditentukan. “Indikator kinerja yang harus dicapai sudah jelas. Apa yang dinilai, bagaimana proses penilaiannya dan berapa nilainya kita sudah tahu, jadi tidak ada alasan kita tidak bisa memenuhinya,” ujarnya.

Ada lima indikator kinerja yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Capaian KPU dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2009, KPU mendapat skor 37,52 dan meningkat menjadi 48,98 pada tahun 2010. “Ini yang harus kita genjot terus. Kita menargetkan angkanya berada di posisi 65 sampai 75,” ujar Husni.

Husni optimis target itu dapat dicapai, asalkan jajaran KPU mau melakukan perubahan yang fundamental memperbaiki kinerjanya. Dari segi perencanaan, kata Husni, capaian KPU sudah cukup bagus dengan skor 18,29. “Untuk mencapai target tadi kita harus mencari indikator apa kira-kira yang bisa kita optimalkan dan apa tool (alat, red) yang paling tepat kita gunakan untuk mencapainya, harus dibuat jelas dan rinci sehingga mudah dipahami,” ujarnya.

Terkait penerapan PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Husni meminta semua satuan kinerja (satker) melakukan evaluasi internal. Evaluasi itu terkait sejauhmana pemahaman satker terhadap aturan tersebut dan apakah tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakannya sudah tersedia. “Jangan-jangan belum ada orangnya. Karena itu harus dicari orang yang tepat untuk memenuhi standar yang ada,” ujarnya.

Ketua KPU Provinsi Banten Hambali meminta komitmen jajarannya melaksanakan rencana kerja tahunan (RKT) dengan baik. “Pelayanan publik juga harus ditingkatkan. Harus ada upaya yang nyata untuk mendorong efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja,” ujarnya. Sementara Sekretaris KPU Provinsi Banten M Nasir Aziz berharap rapat monitoring dan evaluasi tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan jajaran KPU dalam penyusunan LAKIP dan AKIP. (*)

Masa Melengkapi Berkas Resmi Ditutup, KPU Bersiap Untuk Verifikasi Administrasi

Jakarta, kpu.go.id- Sabtu (29/9), tepat pukul 16.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menutup masa pemenuhan kelengkapan berkas persyaratan bagi 34 partai politik (parpol) yang terdaftar sebagai calon peserta Pemilu 2014.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar KPU pukul 17.00 WIB sore ini (Sabtu, 29/9) di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta.

“Tanggal 29 September ini adalah hari terakhir KPU menerima berkas, baik di tingkat pusat maupun KPU kabupaten/kota, untuk menerima Kartu Tanda Anggota (KTA),” ucap Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Dari 34 parpol terdaftar itu, seluruhnya memanfaatkan kesempatan untuk melengkapi berkas, kecuali 1 (satu) partai, yakni Partai Republika Nusantara (Republikan).

“Sejak dimulai pada 7 September lalu, hingga hari terakhir ini, diantara 34 parpol yang terdaftar itu,  hanya 1 (satu) parpol yang tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk memenuhi kelengkapan berkas, yakni Partai Republika Nusantara (Republikan),” beber Husni, yang dalam konferensi pers tersebut didampingi oleh seluruh Komisioner KPU.

Selanjutnya, ujar Husni, dalam rentang waktu mulai besok (Minggu, 30/9) hingga 6 Oktober 2012, KPU akan melakukan verifikasi administrasi tahap I (pertama).

“Hari senin, KPU RI akan meminta kepada KPU provinsi untuk menghimpun data penerimaan KTA di KPU kabupaten/kota. Kami akan membandingkan jumlah KTA di tingkat KPU kabupaten/kota dengan data softcopy yang diserahkan di KPU RI. Jika terjadi selisih angka, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang diserahkan ke KPU RI,” sambungnya.

Hasil dari verifikasi administrasi tahap I ini akan disampaikan pada 8 Oktober 2012.

“Tanggal 8 Oktober 2012, KPU akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi tahap I. Pada tahap ini, KPU akan menyampaikan kekurangan-kekurangan apa saja yang harus dilengkapi oleh setiap parpol,” sambung Husni.

Setelah itu, sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2012, parpol diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi berkas administrasi yang dinyatakan belum tepat. Pada kesempatan itu, 34 parpol boleh memanfaatkan waktu selama sepekan itu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas administrasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 12 tahun 2012.

KPU kemudian akan melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan (verifikasi administrasi tahap kedua --red) mulai 16 hingga 22 oktober 2012. Dan proses tersebut masih dilakukan di KPU RI, di Jakarta, tidak satupun dilakukan di daerah.

“KPU akan mengumumkan hasil verifikasi secara keseluruhan pada 23 oktober 2012. Pada saat itu dapat diketahui partai apa saja yang akan mengikuti tahap selanjutnya, yakni verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini akan dilaksanakan mulai 26 Oktober hingga 20 November 2012. Jadi, gong-nya tanggal 23 Okober itu," tandas Husni.

Transparan

Pada bagian lain, Ketua KPU juga menjamin, dalam proses verifikasi administrasi, semua pihak yang berkeinginan untuk memperoleh informasi dan menyaksikan prosesnya, akan difasilitasi oleh KPU.

“Artinya, verifikasi ini sangat terbuka, tidak ada yang perlu ditutupi. Hanya saja, kita akan kelola sedemikian rupa agar tim verifikasi KPU tidak terganggu dan bisa konsentrasi pada pekerjaannya yang butuh perhatian yang tinggi. Kami akan menunjuk siapa yang akan menemani di sana. Tim verifikator kami tugaskan untuk meneliti berkas, tidak memberi keterangan apa pun,” pungkas Husni. (dd/red. dok:dd/hupmas)

KPU Siapkan Portal yang Lebih Menarik

Jakarta, kpu.go.id- Portal merupakan sarana informasi dan komunikasi sebuah lembaga baik dengan masyarakat luas maupun dengan kalangan internal organisasi. Melalui portal, siapapun dapat mengakses informasi dan kegiatan lembaga yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.
“Portal merupakan urat nadi lembaga dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi, baik ke dalam maupun ke luar,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka rapat pembuatan portal KPU RI yang digelar di Pomelotel tadi malam (24/9).

Turut hadir dalam acara tersebut anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sekjen KPU RI Suripto Bambang Setyadi, Kepala Biro Perencanaan dan Data Moyong Hariyanto, Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data Ahmad Jusnadi, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Supriyatna.

Kata Husni, portal juga merupakan alat ukur sejauh mana KPU dapat menyajikan data yang dibutuhkan publik. Kehadiran portal tak lagi sekadar sarana informasi dan komunikasi tetapi sekaligus dokumentasi, pengelolaan arsip dan catatan penting lainnya.

Mantan anggota KPU Sumatera Barat dua periode ini menambahkan portal KPU harusnya menjadi sumber informasi yang paling akurat terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Sayangnya selama ini sumber informasi yang tersedia di portal masih minim. “KPU harusnya paling akurat dalam menyampaikan informasi bukan lembaga-lembaga survei dan sekarang publik menunggu itu,” ujarnya.

Komunikasi dan interaksi melalui portal akan memudahkan KPU RI mendeteksi semua proses pemilukada di seluruh Indonesia. Portal ini juga menjadi alat KPU untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang muncul dari publik. “Persoalan yang terjadi di KPU Kota Batu misalnya dapat dijelaskan ke publik jika mereka mau memanfaatkan portal ini sehingga publik tidak menghakimi KPU,” ujarnya.

Persoalan-persoalan pemilu yang muncul di daerah lain seperti Tulangbawang dan Papua sudah menjadi konnsumsi nasional. Karena itu, sudah saatnya informasi perkembangan pemilukada di daerah itu disampaikan melalui portal. Bahkan, kata Husni, para wartawan yang ngepos di KPU pun belum familiar dengan portal KPU. “Ini dapat dilihat, media masih jarang mengutip informasi dari portal kita,” ujarnya.

Husni menegaskan desain portal KPU tuntas tahun ini sehingga dapat menjawab kebutuhan informasi untuk internal KPU dan masyarakat luas. Sementara Komisioner KPU yang membidangi hubungan masyarakat, data informasi dan hubungan antarlembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai portal KPU yang ada sekarang masih bersifat informatif dan belum menjadi pusat data.

“Desain portal harus lebih bagus, menarik, kreatif, interaktif dan imajinatif. Portal ini harus benar-benar menjadi pusat data dan informasi KPU sehingga menjadi rujukan bagi semua pihak,” ujarnya.

Sekjen KPU RI Suripto Bambang Setyadi meminta koordinasi dan kerja sama yang baik antar biro, bagian dan subbagian sehingga kegiatan sosialisasi tahapan pemilu dan tupoksi KPU dapat berjalan dengan baik.

“Ada dua biro yang berkaitan dengan pengelolaan portal yakni Biro Perencanaan dan Data serta Biro Teknis dan Hupmas. Saya minta masing-masing bagian, subbagian dan tim yang sudah dibentuk mengerti dan menjalankan tugasnya dengan baik. Jika nanti ada masalah, jangan saling lempar tanggung jawab,” pesannya. (Gd. dok:dd/hupmas) 

KPU Daerah Harus Tingkatkan Manajemen Komunikasi

Jakarta,kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik meminta komisioner di daerah membangun komunikasi yang intensif dengan jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerahnya. Sebab Kesbangpol sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan pemilihan umum (KPU).

“Jangan saat dibutuhkan saja baru berkomunikasi. Misalnya saat pihak ketiga pengadaan barang dan jasa melakukan wanprestasi, sementara jadwal distribusi sudah mepet. Saat itu kita butuh tenaga Kesbangpol untuk membantu percepatan distribusi logistik,” ujarnya dihadapan peserta rapat koordinasi nasional (rakornas) ke-2 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se Indonesia di Hotel Aryaduta, Senin (24/9).

Kesbangpol juga dibutuhkan untuk membantu sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara 9 April 2014 dan mendorong komunitas inteligen daerah (kominda) membangun situasi yang kondusif menjelang, saat dan sesudah pelaksanaan pemilu.

Selain menggandeng Kesbangpol, KPU juga sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu distribusi logistik di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Panglima TNI sudah setuju membantu termasuk dengan tenaga manusia jika tidak bisa dijangkau dengan menggunakan alat transportasi,” ujarnya.

Di tingkat pusat, kata Husni, pihaknya berkomunikasi secara intensif dengan tiga direktorat jenderal yakni Dirjen Otonomi Daerah (Otoda), Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Dirjen Kesbangpol. “Kadang memang ada perbedaan pendapat di antara kami tetapi komunikasi harus tetap jalan,” ujarnya.

Husni menyebutkan banyak titik kritis penyelenggaraan pemilu yang melibatkan pemerintah di antaranya data pemilih dan dokumen syarat pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Husni meminta pemerintah konsisten dengan dokumen yang mereka terbitkan seperti ijazah, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, dan dokumen lainnya.

Dalam konteks perbaikan data pemilih, KPU juga sangat mendukung penerapan e-KTP yang saat ini sudah masuk tahap finalisasi. “Data penduduk yang sudah memiliki e-KTP dan belum akan kita sinkronisasikan sehingga masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam daftar pemilih,” ujarnya.

Husni menyebutkan keberadaan kartu tanda penduduk (KTP) sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam konteks penertiban data pemilih tetapi juga saat verifikasi faktual partai politik. Sebab kartu tanda anggota (KTA) partai tidak memuat identitas kadernya secara lengkap. “Terkadang yang ada hanya nomor KTA, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sementara di KTP memuat lebih lengkap karena ada alamatnya. Ini membantu petugas saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik,” ujarnya. (Gd)