Sikapi Putusan DKPP, KPU dan BAWASLU Rakor Bersama

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sabtu (01/12), di Jakarta. Rakor dalam rangka tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai verifikasi faktual 18 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 tersebut mengundang KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.

Rapat koordinasi ini harus dimaknai bahwa di dalam paket penyelenggaraan pemilu di Indonesia, KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak dapat dipisahkan. Seluruh proses tahapan pemilu dan program yang diselenggarakan berdasarkan tahapan pemilu harus dikomunikasikan juga dengan Bawaslu. Hal ini disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rakor tersebut.

“Jadi kita perlu adanya pengertian dan pemahaman yang sama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana diputuskan oleh DKPP,” ujar Husni.

Husni menambahkan, verifikasi faktual harus dijalankan berdasarkan prinsip pemberlakuan yang sama terhadap calon peserta pemilu, karena putusan DKPP sudah memberi rambu-rambu. KPU juga harus membuat kebijakan diantara batasan yang ada, yaitu verifikasi faktual tidak boleh mengubah jadwal tahapan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Soal putusan DKPP mengenai kesetjenan, tambah Husni, KPU sudah berkirim surat kepada Mendagri, dan Mendagri sudah membalasnya. Suripto Bambang Setyadi akan tetap bertugas sampai ada Sekjen definitif, karena menyangkut pengelolaan administrasi tidak boleh ada kekosongan jabatan tertinggi dalam kesetjenan.

Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa DKPP itu dibentuk untuk menjaga kehormatan KPU dan Bawaslu. DKPP dapat memainkan peran yang lebih dari pengadilan biasa, karena DKPP bisa juga menjadi mediator dan administrator dalam hubungan fungsi eksekutif KPU dan fungsi kontrol Bawaslu.

“Kita berupaya membuat sistem demokrasi berintegritas, karena election with integrity itu menjadi isu global, jadi konseps besarnya itu kita harus membangun integritas penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan sistem yang independen,” papar Jimly.

Sementara itu Anggota Bawaslu Daniel Zuchron juga menjelaskan bahwa UU tidak mengatur secara tegas mengenai kerja pengawasan, sehingga Bawaslu masih mencari bentuk yang dikehendaki sesuai tafsir bersama antara KPU dan Bawaslu.

“Terkait dengan cara-cara kerja yang harus dikonkretkan, maka yang dimaksud dengan integrated electoral management system dari 3 penyelenggara yaitu DKPP, KPU dan Bawaslu itu tidak ada yang saling overlapping, DKPP tugasnya memecat, Bawaslu mengawasi, dan KPU merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan memutuskan, itu wajar,” papar Daniel.

Selaras dengan Daniel, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak juga menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu itu satu fungsi menurut UU. Bawaslu itu fungsinya mengawasi, tambah Nelson, jadi jangan dilihat Bawaslu itu seperti lebih hebat dari KPU, tetapi ini adalah soal fungsi.

Anggota KPU Ida Budiati juga menjelaskan bahwa secara teknis dalam pasal-pasal UU Nomor 15 Tahun 2011 diberikan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam konteks penegakan.

“Untuk itu KPU dan Bawaslu harus lebih sering lagi mengomunikasikan kebijakan-kebijakan KPU, KPU provinsi dan Bawaslu provinsi, dan KPU kabupaten/kota dengan Panwaslu kabupaten/kota, sehingga ada pemahaman yang sama untuk ditindaklanjuti secara teknis, kecuali kalau kebijakkan ini sudah dipahami, tetapi ada yang melanggar, maka Bawaslu akan melakukan penindakan,” ujar Ida di depan peserta rakor. (arf/red. FOTO KPU/ook/hupmas)
Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment