Header Ads

Banner_KPU

KPU Berupaya Tingkatkan Opini WDP ke WTP

 Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (05/11), menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan KPU pada Triwulan III Tahun 2012. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari oleh KPU bersama perwakilan sekretariat KPU Provinsi seluruh Indonesia di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.
Kegiatan yang diselenggarakan sebagai dukungan kepada KPU dalam proses laporan keuangan ke Kementrian Keuangan yang selambat-lambatnya tanggal 9 November 2012. Selain itu juga sebagai upaya KPU dalam berusaha meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tahun 2011 lalu masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012 ini.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Arief Budiman dalam pembukaan kegiatan tersebut. Arief berharap adanya progres yang jelas, dari pertama disclaimer, naik ke WDP, dan kemudian pada tahun berikutnya diharapkan bisa WTP.

“Kalau rapornya masih merah, orang juga malas bicara keuangan dengan KPU, tetapi kalau progresnya jelas, orang jadi semangat berbicara keuangan dengan kita, dan perolehan WTP ini penting sekali bagi mulusnya kita berbicara terkait permasalahan keuangan, seperti honorarium, anggaran pemilu, dan hal lainnya,” papar Arief Budiman, Anggota KPU yang juga membidangi divisi perencanaan, keuangan, dan logistik.

Sementara itu Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setyadi mengungkapkan betapa sulitnya KPU keluar dari opini disclaimer sejak tahun 2004. KPU membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa beranjak dari opini disclaimer menjadi WDP. Pada tahun 2004 administrasi belum tertib karena pembagian tugas antara komisioner dan sekretariat belum tegas, sehingga komisioner juga melaksanakan tugas-tugas administrasi, kemudian sistem akuntansi juga belum diterapkan pada waktu itu.

Menginjak tahun 2009, tambah Bambang, administrasi sudah ditertibkan dengan sistem akuntansi dan pembagian tugas yang jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. UU itu mengatur komisioner tidak lagi terlibat dalam hal administrasi, seperti pengadaan barang dan jasa, komisioner memegang policy, kemudian pelaksananya sekretariat. Kemudian sistem laporan keuangan juga lebih ditertibkan seiring lahirnya paket UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

“Sebetulnya WDP kita itu ada tren perbaikan, kalau tahun 2010 itu masalah aset dan persediaan, tahun 2011 hanya masalah persediaan saja, yaitu kotak dan bilik suara, meski begitu bukan hal yang enteng, kita tetap kudu hati-hati jangan sampai terpeleset lagi, sehingga diperlukan kepedulian tinggi, ketaatan menerapkan aturan, dan ketaatan jadwal penyampaian, ini harus ada satu bahasa satu gerak diantara semua sekretariat,” papar Bambang dalam pengarahannya.

Bambang juga mengungkapkan perlunya KPU mempunyai dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. KPU saat ini memiliki lebih dari 10 ribu pegawai, 4700 diantaranya pegawai organik, sisanya adalah pegawai dipekerjakan (DPK).

“Regulasi sekarang mengatur alih status, karena SDM kita masih banyak yang mendua, ini suatu upaya KPU untuk memperbaiki administrasi, termasuk dalam hal keuangan, bagi pegawai DPK bisa memilih ke KPU atau ke Pemda, kalau memilih ke KPU, kita akan proses dan semua akan menjadi beban KPU, tetapi apabila mereka memilih ke Pemda, KPU masih tetap meminjamnya, bukan berarti dikembalikan atau dipulangkan, sampai KPU mempunyai SDM yang memenuhi syarat,” tegas Bambang. (arf)