Jimly: Mekanisme Bantuan Dana Hibah Agar Dievaluasi


 Jakarta, kpu.go.id- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan, mekanisme bantuan dana hibah dari luar negeri harus dievaluasi dan ditata ulang.
Hal itu dikatakan Jimly usai memimpin sidang DKPP jilid III yang menampilkan KPU (Teradu), Bawaslu (Pengadu), serta Bappenas dan BPPT (Terkait) di Aula HM. Rasidi Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Menurut Jimly, model direct execution (eksekusi langsung --red) terkait pemberian dana hibah dari luar negeri harus dievaluasi, tidak lagi dikoordinasikan di kedutaan-kedutaan. Sedangkan untuk model Government to Government (G to G) harus masuk langsung ke kas negara (Departemen Keuangan --red) kemudian dikelola oleh Bappenas sepanjang menyangkut substansi programnya.

“Ke depan, saya menganjurkan, agar ada pembicaraan dengan negara-negara donor, negara-negara sahabat kita, agar mereka re-orientasikan bantuan-bantuan itu kepada civil society, kepada empowering civil society (penguatan masyarakat sipil --red). Jadi bantuannya diberikan kepada Non Government Organization (NGO), jangan ke lembaga-lembaga negara. Lembaga negara biar dikelola dengan APBN secara langsung. Kecuali kalau dana bantuan hibah itu sifatnya G to G yang dikelola secara nasional, bukan direct execution. Ini perlu dievaluasi, jangan lagi ada direct execution itu, ujar Jimly.

Lanjut Jimly, setelah reformasi berjalan selama 15 tahun, bantuan dana hibah dari luar negeri harus ditata ulang kembali. Dana hibah untuk NGO mekanismenya harus dilakukan secara partnership.  Hal ini yang harus diperkuat. Sehingga kedutaan-kedutaan asing tidak lagi mengurusi bantuan dana hibah itu sendiri.

“Itu supaya tidak ada intervensi ke dalam domestik negara kita. Kan kedutaan Indonesia di luar negeri juga tidak ada ikut campur membantu lembaga negara mereka. Kewibawaan kita sebagai negara harus ditata ulang. Kalau pada tahap awal reformasi hal itu tidak terhindarkan, sebab dana  asing itu banyak yang kita manfaatkan, yang berguna untuk menggerakkan proses perubahan. Tapi sesudah 15 tahun reformasi, saya kira harus ditata ulang,” tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. (dd/red. dok:ook/arf/hupmas)
Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment