Header Ads

Banner_KPU

Sudahkan Aman Data-Data KPU, SOP Untuk Menjawabnya?

Jakarta, kpu.go.id- Standard Operating Procedure (SOP) menjadi pagar dalam aktifitas pengamanan data.   Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat draft rancangan petunjuk dan pelaksanaan SOP keamanan data. Demikian disampaikan anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah pada kegiatan di Hotel Ibis Archadia, Jakarta, yang berlangsung dari hari Kamis (11/10) dan berakhir hari Sabtu (13/10) digagas oleh Biro Perencanaan dan Data, KPU khususnya oleh Bagian Data dan Informasi. Acara yang mendatangkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing itu, membahas tahap-tahap persiapan penyusunan SOP, yang bertujuan agar penerapan SOP Keamanan Data dapat berjalan efektif.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mengetuai Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga dalam pembukaan acara mengemukakan akan pentingnya SOP Keamanan Data. “Perlunya manajemen data, tentunya dari bagaimana penghimpunan data, alur data, hingga data tersebut dapat diinformasikan dengan memenuhi standar-standar penginformasian data yang aman tetapi tidak tertutup,” demikian awal pembukaannya.
Ferry juga menekankan agar data-data KPU harus terkompilasi secara menyeluruh dan lengkap, kemudian data itu well inform (dapat diinformasikan dengan baik) tetapi data-data tetap aman (secure). “Untuk mengkompilasikan agar data-data yang ada di KPU well inform dan secure diperlukan infrastruktur dan SOP yang bagus, karena hal ini juga merupakan upaya untuk menjaga integritas KPU,” pesannya.

Sementara itu Andrari Grahitandaru, narasumber dari Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) menekankan adanya dasar hukum atau dasar kebijakan pimpinan dalam grand design untuk menjalankan tugas-tugas. Karenanya dalam membuat SOP tentunya berpedoman pada kebijakan yang telah diputuskan oleh pimpinan lembaga. Ia menceritakan pula bahwa setiap penyelenggaraan pemilu, BPPT yang masuk dalam prakarsa selalu mendampingi KPU. “Sinergi antara penyelenggara Negara yang lain memeng sangat diperlukan dalam melangsungkan event-event nasional semacam pemilu,” demikian dikatakan Andrari yang memaparkan materi Kebijakan Sistem Keamanan Informasi selama dua jam.

Di bagian lain, secara teknis narasumber yang merupakan praktisi, Hasyim Gautama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), yang bertindak langsung mengerjakan kegiatan rutinnya, menjelaskan tentang Keamanan Data pada Instansi Pemerintah,  menjelaskan adanya tantangan jika data kita diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. “Cara menyerang data tentunya kita juga harus mempelajarinya, hal ini agar kita dapat melakukan penangkalan terhadap serangan tersebut karena kita sudah mengetahui cara penyerangannya,” demikian urainya.

Dalam hal Pengelolaan dan Identifikasi Resiko Keamanan, dijelaskan oleh Yudhistira Nugraha yang juga pelaku pekerjaan mengamankan data di Kemenkominfo, menguraikan bahwa resiko  itu tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat diminimalisir atau dipindahkan saja. “Kita sebagai pelaku pengelola data tentunya harus mengetahui asset-aset data tersebut sehingga kita dapat melakukan pengamanan, dan kita juga harus mengetahui tingkat ancaman-ancaman terhadap data sehingga kita dapat memimalisir atau memindahkan resiko ancaman keamanan data,” pesannya dalam paparan selama dua jam.

Dalam akhir penutupannya, Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU, mengingatkan akan pentingnya SOP dalam mengamankan data-data KPU, sehingga seusainya acara pembahasan ini akan segera ditindaklanjutinya ke dalam draft SOP Keamanan Data di KPU. (wwn/red)
 

Tidak ada komentar