Header Ads

Banner_KPU

KPU RE-DESIGN DAPIL DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA


Jakarta, kpu.go.id- Perubahan jumlah penduduk dan wilayah sepanjang tahun, mengharuskan adanya evaluasi dan penataan kembali daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan Rapat Kerja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Substansi Materi mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk Keperluan Pemilu 2014 dengan mengundang seluruh KPU Provinsi se-Indonesia, bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.
Acara yang berlangsung dari tanggal 17-20 Oktober 2012 tersebut, mendatangkan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Indra Pahlevi; Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Eko Subowo; dan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto. 

Melalui raker tersebut disampaikan bahwa pembentukan dapil pemilu DPRD Provinsi, apabila terdapat kabupaten/kota yang kuotanya lebih dari 12 kursi, maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kabupaten/kota tersebut bisa dipilah, yang masing-masing pilahan terdiri atas satu atau beberapa kecamatan.

“Seperti pada kasus di Kalimantan Tengah, ada desa yang jumlah penduduknya begitu banyak, namun ada desa yang jumlah penduduknya sangat sedikit. Disini harus ada yang dikorbankan, yang perolehan kursinya lebih dari 12, maka harus direlakan menjadi 12 kursi saja,” ujar Indra Pahlevi.

Untuk membagi kursi ke daerah pemilihan, Didik menilai, bahwa prinsip kesetaraan suara dalam pembentukan dapil harus diutamakan. “Prinsip utama dalam pembentukan dapil adalah prinsip kesetaraan suara,” tegas Didik.

Yang dimaksud kesetaraan suara disini bahwa dalam pemilu, suara setiap warga negara adalah sama, tidak peduli mereka berasal dari ideologi, agama, etnis, daerah, atau dari kelas ekonomi yang berbeda. Selain prinsip kesetaraan suara, pembentukan daerah pemilihan harus berdasarkan prinsip integralitas wilayah, kesinambungan wilayah dan kohesivitas penduduk. (nia)