Ketua KPU RI Paparkan Kemajuan Demokrasi Indonesia Dihadapan Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi Mes

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik bersama anggota KPU Hadas Nafis Gumay menerima kunjungan Anggota Dewan dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi Mesir dan Japan International Cooperation Agency (JICA) Mesir, kemarin sore (13/9). 

Hadir dalam pertemuan itu, Anggota Dewan dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi Mesir Hatem Bagato, Charge D’affaires (Ad Interim) Kedutaan Mesir di Indonesia Hisham Nagi, Chief Representative JICA Mesir Hideki Matsunaga, Project Formulation Adviser JICA Mesir Kuzuyoshi Kuroda, Chief Representative JICA Indonesia Kohara Motofumi.

Dihadapan mereka Husni Kamil Manik memaparkan kemajuan demokrasi yang dicapai Indonesia pascareformasi. Malahan, kata Husni, sejak pemilu 2009 atau pemilu ke-3 pascareformasi, Indonesia sudah mulai berpikir pada penyederhanaan partai politik. Hal ini ditandai dengan makin ketatnya persyaratan yang ditetapkan undang-undang untuk menjadi partai politik peserta pemilu.

Begitu juga dalam penyelenggaraan pemilu 2014, persyaratan untuk menjadi peserta pemilu bertambah ketat. “KPU memang tidak masuk dalam ranah itu. Berapapun banyaknya partai yang mendaftar akan tetap proses sesuai aturan yang berlaku. Tapi dari persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang jelas mengarah pada penyederhanaan partai politik,” ujarnya.

Husni juga mengatakan secara bertahap terjadi penguatan penyelenggaraan pemilu. Saat ini penyelenggara pemilu tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetapi ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat permanen.

Peran Bawaslu juga makin menguat dalam penyelesaian sengketa pemilu. DKPP yang bersifat permanen dan bertugas mengawasi prilaku penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu akan mendorong terwujudnya pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam setiap pemilu terutama dalam pemilihan umum kepala daerah, Negara sudah menyediakan salurannya yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil pemilu bisa menggugat ke lembaga tersebut. Keputusan lembaga ini bersifat final dan mengikat.

Di luar itu, KPU terus melakukan tindakan preventif dengan mengajak para calon untuk menandatangani kesepakatan siap menang dan siap kalah. “Misalnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sekarang. Dalam wacana publik yang berkembang kan potensi konfliknya tinggi. Kita upayakan langkah-langkah preventif dengan mengajak para kandidat untuk mendeklarasikansiap menang dan siap kalah,” ujarnya.

Kemudian posisi perempuan dalam politik di Indonesia makin menguat. Dalam undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi setiap parpol untuk mengakomodir paling sedikit 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai tingkat pusat. Untuk kepengursan di daerah, partai yang tidak mampu memenuhinya harus membuat surat pernyataan upaya-upaya yang sudah dilakukan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam memenuhi kuota 30 persen tersebut.

Begitu juga dalam pencalegan wajib memasukkan perempuan minimal 30 persen. Dalam setiap tiga urutan nama caleg, harus ada minimal satu caleg perempuan, bisa dinomor urut satu, dua atau tiga.”Secara kuantitas, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan di atas 50 persen. Karena itu parpol tidak bisa memandang mereka sebelah mata,” ujarnya.

Sementara anggota KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan kelengkapan struktur penyelenggaraan pemilu di Indonesia mulai dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang beranggotakan tujuh orang. (*)
Share on Google Plus

About KPU Kota Tangerang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment