.:: KPU Kota Tangerang Mengucapkan "DIRGAHAYU KOTA TANGERANG KE-22"::.

Jumat, 17 April 2015

Benahi Arsip Pemilu, KPU Gandeng Badan Arsip Daerah

TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menggandeng Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Kota Tangerang dalam rangka memperbaiki manajemen arsip Pemilu dan Pemilukada di Lingkungan setempat.

Perbaikan manajemen dan pengelolaan arsip ini, juga demi menunjang pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

“Kami akui saat ini sistem dan manajemen pengelolaan arsip KPU Kota Tangerang masih perlu banyak pembenahan. Makanya, kami sengaja menggandeng BPAD Kota Tangerang untuk membantu kami membenahi kearsipan kami,” kata Sanusi, Ketua KPU Kota Tangerang.

Untuk proses awal, terang Sanusi, KPU Kota Tangerang sudah mengundang BPAD setempat untuk mendiskusikan sejumlah masalah yang perlu dibenahi dan dibantu manajemennya oleh BPAD. “Kami berharap dengan adanya bantuan BPAD Kota Tangerang, Kearsipan KPU lebih rapih lagi,” imbuhnya.

Kedepan, tandas Sanusi, pihaknya juga mencanangkan digitalisasi seluruh arsip Pemilu dan Pemilukada yang dibutuhkan publik Kota Tangerang. Digitalisasi ini dalam rangka memudahkan aksesbilitas publik dalam mendapatkan informasi Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan di wilayah Kota Tangerang.

“Dokumen dan juga Arsip dalam bentuk digital ini, nantinya akan dipublis (disiarkan) secara langsung melalui website resmi KPU yakni www.kpu-tangerangkota.go.id. Mudah-mudahan dengan perbaikan arsip ini, pelayanan KPU Kota Tangerang terhadap publik akan semakin baik lagi,” harapnya. (Hubmas KPU Kota Tangerang)

Jumat, 20 Februari 2015

Rancang-baru Program Sosialisasi KPU

Rabu, 18 Februari 2015 KPU Kota Tangerang bersama KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten mengikuti Rapat Pengembangan Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih yang digelar oleh KPU Provinsi Banten. Peserta rapat adalah divisi-kasubbag teknis dan hubungan partisipasi masyarakat KPU kabupaten/kota. Rapat dipimpin oleh Enan Nadia, anggota KPU Provinsi Banten divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat.
Sebelum pembahas utama, ketua dan anggota KPU Provinsi Banten memberi sambutan, arahan, dan informasi. Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna sebelum membuka acara terlebih dahulu memberi arahan dan informasi secara umum mengenai mekanisme penyusunan anggaran pilkada dan teknis penyelenggaraan.
Anggota KPU Provinsi Banten Syaiful Bahri memberi informasi lebih spesifik. Terkait kampanye, ia menuturkan, bahwa kampanye seperti pemasangan alat peraga, debat publik di televisi lokal, dan iklan didanai oleh APBN. Terkait sosialisasi, ia memberi arahan agar antar KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada gelombang pertama ini, yakni KPU Kabupaten Serang, KPU Kota Cilegon, KPU Kabupaten Pandeglang, dan KPU Kota Tangerang Selatan, menjadwalkan program sosialisasi secara berbarengan. Ia mengisyaratkan untuk menduplikasi sosialisasi gerak jalan sehat pada pemilu 2014 lalu.
Koordinator daerah Kota Tangerang dan Kota Cilegon itu menjelaskan, ada dua jenis kegiatan dalam pilkada: yang ada dalam tahapan dan yang tidak ada dalam tahapan. Kalau tahapan mengacu ke undang-undang, sementara yang tidak termaktub dalam tahapan adalah kegiatan yang tidak diatur dalam undang-undang maupun PKPU tapi dapat dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota sesuai ketersediaan anggaran.
Dalam tahapan nanti, Syaiful Bahri menambahkan, dua bulan fase persiapan dan tujuh bulan pelaksanaan. Dan, divisi sosialisasi sudah mulai bekerja sejak fase persiapan itu.   
***
Anggota KPU Provinsi Banten Agus Supadmo, yang mengistilahkan rapat ini sebagai “kick-off” penyelenggaraan pilkada di Provinsi Banten, menambahkan arahan. Dia berbicara tentang salah satu hal krusial dalam pelaksanaan pilkada, yakni surat suara. Ia merancang agar dalam prosesnya nanti dibuat pernyataan persetujuan atas desain gambar pasangan calon yang ditandatangani langsung oleh pasangan calon, bukan tim suksesnya.
Dalam hal lain, Agus Supadmo juga menginstruksikan agar seleksi terhadap penyelenggara adhoc memperhatikan aspek kemandirian dan profesionalitas untuk menjaga kemungkinan manipulasi hasil. Mengenai anggaran, koordinator daerah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang itu menekankan agar dibuat efisien, per mata anggaran, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, anggota KPU Provinsi Banten Didih M Sudi yang juga koordinator daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang secara khusus bicara tentang pelayanan informasi publik. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dengan pihak luar, salah satunya dengan memberi pelayanan kepada khalayak. Sesuai ketentuan undang-undang, kata Didih M Sudi, setiap lembaga yang menerima dana dari APBN, APBD, dan pinjaman luar negeri wajib memberikan layanan informasi publik.
Didih M Sudi melanjutkan, sebagai salah satu lembaga negara, KPU di daerah memiliki kewajiban memberi informasi dan melayani publik. Dalam hal transparansi tahapan pemilu, KPU menginformasikan daftar nama pemilih, profil dan riwayat hidup caleg, dan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu legislatif maupun presiden. KPU juga punya kewajiban melayani pemohon informasi, baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, partai politik, dan para pemangku kebijakan.    
***
Tiba saatnya pembahasan pokok tentang pengembangan sosialisasi dan partisipasi pemilih. Anggota KPU Provinsi Banten divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat Enan Nadia mengawali paparannya dengan uraian sembilan sasaran sosialisasi. Sasaran tersebut adalah: daerah yang masih rendah partisipasinya, kelompok yang tinggal di daerah terisolir, daerah yang pada pemilu 2014 memiliki masalah, daerah yang terindikasi atau terbukti terjadi transaksi money politic, kelompok masyarakat marginal atau korban konflik, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, kelompok pemilih pemula. Selain itu adalah tokoh masyarakat dan media.
Presentasi dilanjutkan dengan paparan tentang tiga periode sosialisasi: sebelum penyelenggaraan, saat penyelenggaraan, dan setelah penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi yang berkesinambungan tersebut bertujuan agar partisipasi pemilih tinggi dan suara tidak sah/rusak rendah. Selain itu juga agar tingkat literasi politik masyarakat tinggi, menekan politik uang, voluntarisme dan ketertarikan warga dalam politik tinggi.
Aspek yang menjadi fokus KPU Provinsi Banten dalam upaya penyusunan desain sosialisasi adalah konteks lokal, seperti membuat logo khas setiap kabupaten/kota dan juga jingle pilkada. Enan Nadia berharap, dengan rancang-baru sosialisasi ini, tingkat partisipasi masyarakat di pilkada lebih baik dari pemilihan kepada daerah sebelumnya juga pemilu 2014 lalu.
Rapat digelar di kantor KPU Kabupaten Serang di Jalan Kitapa No. 33 Cilame, Serang, karena pada waktu bersamaan kantor KPU Provinsi Banten difokuskan untuk menerima laporan keuangan KPU kabupaten/kota se-Banten oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. []

Rabu, 03 Desember 2014

KPU Kota Tangerang Borong KPU Award, Diminta Lebih Baik Lagi

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang memenangi tiga dari enam  kategori penghargaan dalam ajang KPU Award 2014 yang digelar KPU Provinsi Banten, Rabu (3/12).

Ketiga ketegori yang berhasil diboyong KPU Kota Tangerang ke Kota Akhlakul Karimah ialah, Pemilu Akses, Transparansi Informasi Pemilu, dan Iklan Layanan Masyarakat Kreatif. ”Alhamdulilah, kerja kami selama ini membuahkan hal positif,” kata Sanusi Pane, Ketua KPU Kota Tangerang.

Ditambahkan Sanusi, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kota Tangerang bekerja sesuai asas jujur, adil, mandiri, transparan, dan profesional. “Dalam menjalani setiap tahapan pemilu kami berpegang teguh pada asas tersebut untuk kebaikan masyarakat Kota Tangerang. Jika upaya itu mendapatkan buah penghargaan, kami yakin itu juga karena dukungan banyak pihak,” imbuhnya.

Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriatna mengatakan, penghargaan yang diperoleh oleh KPU kabupaten/kota sudah dilakukan uji materil secara khusus oleh tim penilai. ”Data-data yang masuk ke tim penilaian dilakukan uji materil. Dan hasilnya sudah sesuai dengan data yang diajukan masing-masing KPU kabupaten/kota,” katanya.

Dia berharap, KPU kabupaten/kota di Banten, baik yang memperoleh penghargaan maupun belum memperolehnya, bisa meningkatkan kinerjanya lebih baik agar prestasi penyelenggara pemilu kian bisa membanggakan di wilayah Banten. ”Penghargaan ini untuk memacu para penyelenggara pemilu untuk lebih baik lagi,” tandasnya.

Dalam ajang KPU Award tersebut, selain Kota Tangerang yang berhasil membawa pulang tiga piala, tiga penghargaan lainnya diperoleh KPU Kabupaten Pandegelang sebagai penyelenggara Pemilu dengan Data Pemilih Terbaik, KPU Cilegon dengan Kreasi Sosialisasi Pemilu Terbaik, dan KPU Kabupaten Lebak sebagai Penyelenggara Paling Berintegritas. 







Jumat, 21 November 2014

Jelang KPU Award Provinsi Banten, KPU Kota Tangerang Unggulkan Empat Ketegori

TANGERANG – Menyambut apresiasi penyelenggaraan Pemilu terbaik tingkat Provinsi Banten yang dikemas dalam KPU Award, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengunggulkan 4 dari 6 ketegori yang masuk penilaian. Empat kategori tersebut adalah: Pemilu Akses, Transparansi Informasi Pemilu, Penyelenggara Pemilu Berintegritas, dan Iklan Layanan Masyarakat Kreatif.

“Dari 6 ketegori penilaian, kami yakin 4 di antaranya masuk nominasi terbaik (best practice) tingkat Provinsi Banten. Keyakinan tersebut berdasarkan evaluasi internal komisioner KPU Kota Tangerang sebelum mengajukan berkas kepada tim penilai KPU Award tingkat Provinsi Banten,” kata Banani Bahrul, ketua tim KPU Award Kota Tangerang.

“Meski kami mengajukan untuk meraih 6 kategori, namun untuk kategori Daftar Pemilih Berkualitas dan Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu teman-teman KPU kabupaten/kota lain di Banten lebih potensial,” jelasnya.

Sebagai penyelenggara Pemilu, kata Banani Bahrul, KPU Kota Tangerang bekerja sesuai asas jujur, adil, mandiri, transparan, dan profesional. “Dalam menjalani setiap tahapan pemilu kami berpegang teguh pada asas tersebut untuk kebaikan masyarakat Kota Tangerang. Jika upaya itu mendapatkan buah penghargaan, kami yakin itu juga karena dukungan banyak pihak,” imbuhnya.

Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi S.S.I menambahkan, keyakinan atas empat kategori tak lepas dari evaluasi internal. Dalam hal transparansi penyelenggaraan pemilu, misalnya, KPU Kota Tangerang menyajikan informasi secara terbuka di situs www.kpu-tangerangkota.go.id.

“Berbagai data yang dibutuhkan masyarakat kami sajikan, mulai dari data pemilih, tahapan Pemilu, transparansi keuangan peserta pemilu, hasil Pemilu hingga aturan-aturan Pemilu tak lepas dipublikasikan secara luas melalui website resmi kami,” paparnya.

Untuk hal Penyelenggaraan Pemilu berintegritas KPU Kota Tangerang beserta jajaran sekretariatnya, kata Sanusi, selalu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, bekerja secara profesional serta tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan konflik.

Selain itu, tambah Sanusi, tidak ada sengketa hukum yang menggelayuti baik komisioner maupun sekretariat KPU Kota Tangerang selama pelaksanaan Pemilu 2014 lalu. “Asas profesional dan on the track menjadi kata kunci kami sehingga bebas dari tuntutan dan sanksi hukum dari DKPP atau lembaga hukum mana pun,” pungkasnya. (**)

PPK se-Kota Tangerang Resmi Dibubarkan, Tetap Jalin Komunikasi Kekeluargaan

BOGOR –  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Tangerang resmi menyelesaikan tugasnya dalam perhelatan Pemilu 2014. Dengan selesainya masa tugas tersebut, KPU menggelar Evaluasi dan Pembubaran PPK selama dua hari di Hotel Pramesthi, Kabupaten Bogor, 12-13 November 2014 lalu.

“Tugas PPK sudah selesai, dan kami sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga atas pengebdian mereka selama perhelatan Pileg maupun Pilpres 2014 lalu. Tanpa kerja-kerja PPK, KPU yakin semua tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Sanusi, Ketua KPU Kota Tangerang.

Dalam Evaluasi dan Pembubaran itu, PPK juga diajak berinteraksi langsung soal permasalahan-permasalahan yang kerap kali dihadapi selama perhelatan Pileg dan Pilpres. Tujuannya, agar pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang masalah tersebut dapat dibenahi dan tidak terulang lagi.

“Kami minta para purnabakti PPK ini memberikan masukan penting kepada KPU agar penyelenggaraan Pemilu mendatang lebih baik lagi,” imbuh Puguh dalam agenda yang juga dihadiri Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna, Koordinator Daerah (Koorda) Kota Tangerang Syaeful Bahri, dan juga unsur Kepolisian maupun Pemerintahan Kota Tangerang.

Dalam kesempatan itu, tiap perwakilan PPK juga menyampaikan kesan dan pesan selama menjadi penyelenggara Pemilu, khususnya saat bekerjasama dengan 5 anggota Komisioner KPU Kota Tangerang yang baru memimpin mereka ditengah perjalanan.

“Kami yakin, anak-anak muda (para komisioner KPU) ini adalah yang terbaik saat ini. Mereka bekerja professional dan kami apresiasi betul saat bekerjasama dengan mereka (KPU Kota Tangerang),” ucap Puguh Wibowo, Ketua PPK Cibodas.

Ketua PPK Ciledug Wibisono mengatakan, pembubaran dan evaluasi ini merupakan hal langka selama dirinya menjadi penyelenggara Pemilu dari waktu ke waktu. Sebab, baru kali ini, KPU RI menyelenggarakan pembubaran PPK. “Ini hal baru baru bagi kami, dan kami merasa dihargai dengan ini. Jika dulu, selesai masa tugas selesai begitu saja. Tapi kini ada pembubaran sebagaimana mengakhiri tugas kami saat kami dilantik dulu,” katanya.

Kata Wibisono, meski tugas kerja selesai, dia berharap tugas kekeluargaan masih terus terjalin. Karena, KPU dan PPK seperti keluarga besar dan tetap harus menjalin komunikasi dikemudian hari. “Kerjaan boleh selesai, tapi kekeluargaan harus tetap jalan. Jangan sampai putus sialturahimnya,”  pintanya menandaskan. (**)